Pengembangan Kampung Bahari Tambak Lorok Semarang Terancam Molor

SEMARANG - royek pengembangan kampung Bahari Tambak Lorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, terancam molor. Penyebabnya masih ada 52 bidang tanah dan bangunan yang sampai saat ini belum dibebaskan. Padahal waktu kontrak hanya menyisakan waktu tiga bulan.

Untuk memastikan program pemerintah tersebut berjalan lancar, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meninjau langsung ke lokasi, Senin (10/7/2017) sore.

Wali Kota mengatakan dari hasil evaluasi, ditemukan adanya kendala terkait pembebasan lahan. Dari total 52 rumah yang akan dibebaskan pada anggaran perubahan, masih ada beberapa yang enggan untuk dilakukan pembebasan. Untuk itu, Hendrar meminta kontraktor untuk melakukan pendataan yang akan segera ditindaklanjuti dengan pendekatan langsung.

“Hasil evaluasi, masih ada 52 rumah yang harus dibebaskan lahannya pada anggaran perubahan. Sudah banyak yang setuju dan mendukung tetapi ada juga yang belum. Namun, saya optimistis warga akan memahami jika diberikan pemahaman dan pendekatan budaya,” katanya.

Dirinya optimistis, proyek ini harus terealisasi, mengingat nilai kemanfaatan yang sangat besar untuk warga masyarakat dan nelayan. Tak hanya mengentaskan kawasan dari kekumuhan, proyek Kampung Bahari juga akan memberikan akses yang lebih nyaman dan bagus bagi warga serta nelayan. Diantaranya akses jalan yang semula 5 meter akan dibetonisasi dan dilebarkan hingga 20 meter serta rehabilitasi pasar dan tempat pelelangan ikan.

Saat menemui kontraktor, Wali Kota yang akrab disapa Hendi ini memastikan ketepatan waktu agar proyek Kampung Bahari dapat terselesaikan sesuai kontrak yakni pada Oktober tahun ini. Dari hasil evaluasi, ditemui pula kendala sosial, dimana jalur menuju lokasi pembangunan banyak dipakai untuk hajatan warga. Menanggapi hal ini, Hendi meminta adanya komunikasi yang lebih intensif antara kontraktor, lurah, camat serta warga masyarakat.

"Proyek pembangunan Kampung Bahari diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar serta mampu menjadi solusi bagi penataan kawasan kumuh sehingga memberi kenyamanan bagi warga masyarakat. Selain itu, nantinya perahu nelayan akan diberi kemudahan akses sehingga bisa parkir di dekat rumah warga atau perkampungan masing-masing," jelasnya.

Sekretaris Bappeda Kota Semarang, M Farchan menambahkan, waktu pekerjaan proyek tinggal 92 hari atau sekitar tiga bulan. Pemkot harus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada warga terkait pembebasan lahan dan toleransi pekerjaan lembur proyek tersebut. "Untuk lahan yang sudah dibebaskan sudah ada sebanyak 120 bidang,'' tambahnya.

Ia khawatir jika proyek sampai tidak selesai tepat waktu, pemerintah pusat tidak akan menggulirkan anggarannya dan berdampak pada mangkraknya program Kampung Bahari. "Perlu dukungan warga sekitar untuk mensukseskan program tersebut. Utamanya untuk mengatasi permasalahan rob dan banjir yang selama ini melanda lingkungan itu," ucapnya.