Kaji Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Minta Anggaran Rp7 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota negara Jakarta ke kota lain, masih terus menjadi pembahasan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah meminta anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp7 miliar untuk membuat kajian komperhensif mengenai pemindahan Ibu Kota tersebut.
Namun hingga saat ini, surat permintaan anggaran tersebut belum mendapat tanggapan dari Kementerian Keuangan. Menanggapi hal ini, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan akan terus melakukan kajian meskipun surat dari kementeriannya belum direspons.
“Kita sudah kirim surat ke sana, nanti saja kita lihat. Pokoknya kajian tetap jalan, akan lebih baik jika ada tambahan anggaran,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (14/7/2017).
Nantinya, nilai Rp7 miliar tersebut akan digunakan untuk melihat semua aspek di kota pilihan hingga Ibu Kota bisa berdiri di sana. Saat ini Kalimantan diyakini memiliki kemungkinan untuk dijadikan Ibu Kota baru.
Sementara di sisi lain terkait isu reshuffle yang berhembus, Bambang menekankan kajian pemindahan Ibu Kota akan terus berjalan meskipun ada penggantian. Pasalnya menurutnya rencana pemindahan Ibu Kota merupakan keinginan dari pemerintah seutuhnya.
“Kajiannya tetap jalan, lah wong studi kok. Itu kan diperlukan oleh pengambil keputusan nantinya. (Kalau menterinya baru) ya enggak masalah, itu kan presiden yang minta harus ada kajian yang komperhensif dan menugaskan ke Bappenas,” pungkasnya.
Namun hingga saat ini, surat permintaan anggaran tersebut belum mendapat tanggapan dari Kementerian Keuangan. Menanggapi hal ini, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan akan terus melakukan kajian meskipun surat dari kementeriannya belum direspons.
“Kita sudah kirim surat ke sana, nanti saja kita lihat. Pokoknya kajian tetap jalan, akan lebih baik jika ada tambahan anggaran,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (14/7/2017).
Nantinya, nilai Rp7 miliar tersebut akan digunakan untuk melihat semua aspek di kota pilihan hingga Ibu Kota bisa berdiri di sana. Saat ini Kalimantan diyakini memiliki kemungkinan untuk dijadikan Ibu Kota baru.
Sementara di sisi lain terkait isu reshuffle yang berhembus, Bambang menekankan kajian pemindahan Ibu Kota akan terus berjalan meskipun ada penggantian. Pasalnya menurutnya rencana pemindahan Ibu Kota merupakan keinginan dari pemerintah seutuhnya.
“Kajiannya tetap jalan, lah wong studi kok. Itu kan diperlukan oleh pengambil keputusan nantinya. (Kalau menterinya baru) ya enggak masalah, itu kan presiden yang minta harus ada kajian yang komperhensif dan menugaskan ke Bappenas,” pungkasnya.
(akr)