Jumlah Orang Miskin Bertambah, Kinerja Kabinet Ekonomi Jokowi Dipertanyakan
Rabu, 19 Juli 2017 - 16:00 WIB
Jumlah Orang Miskin Bertambah, Kinerja Kabinet Ekonomi Jokowi Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Senior Institute Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini mempertanyakan kinerja kabinet ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang masih belum mampu mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia.
Pasalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun secara persentase menurun namun jumlah orang miskin di Indonesia meningkat.
Dia mengungkapkan, angka yang dikeluarkan BPS tersebut menunjukkan bahwa program kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah belum berdampak secara signifikan untuk mengurangi kemiskinan. Padahal, program yang dikeluarkan pemerintah untuk mengentaskan kesenjangan dan kemiskinan sudah banyak.
"Sebenarnya program pengurangan kemiskinan sudah banyak. Pemerintah mengeluarkan ekspansi APBN, diberikan pekerjaan di desa itu namanya cash forward, kemudian swasta seperti Gojek, Grab dan pekerjaan ritel yang tradisional harus dibuka sebanyak mungkin. Sehingga pengurangan kemiskinan signifikan. Sekarang tidak signifikan itu. Indikasi bahwa kabinetnya tidak melakukan satu target yang signifikan dan bagus. Ini berarti gagal mengurangi kemiskinan," katanya di Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Politikus PAN ini menuturkan, pemerintah sejatinya telah menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk daerah. Sayangnya, anggaran yang tiap tahunnya naik berkali-kali lipat tersebut tidak diimbangi dengan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik dan mampu mengentaskan kemiskinan di daerahnya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah pusat memberikan target kepada pemerintah daerah terkait pengentasan kemiskinan. Misalnya, jika angka kemiskinan tidak berkurang, maka anggaran untuk daerah tersebut akan dipotong.
"Jadi tetap harus ada indikator QPA-nya. Kalau daerah itu kemiskinannya semakin banyak, anggarannya harus dipotong. Jangan dinaikkan begitu saja. DPR harus komit dengan itu juga. Jadi bekerja itu dengan ukuran, tidak serampangan seperti sekarang. Ini anggaran APBN banyak, kucuran ke desa banyak, tapi kemiskinan tidak berkurang banyak. Itu satu masalah, bahwa mesin kebijakan pemerintah tidak berjalan," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Senin (17/7), BPS merilis jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Jumlah tersebut bertambah sekitar 10.000 orang dibanding kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang.
Pasalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun secara persentase menurun namun jumlah orang miskin di Indonesia meningkat.
Dia mengungkapkan, angka yang dikeluarkan BPS tersebut menunjukkan bahwa program kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah belum berdampak secara signifikan untuk mengurangi kemiskinan. Padahal, program yang dikeluarkan pemerintah untuk mengentaskan kesenjangan dan kemiskinan sudah banyak.
"Sebenarnya program pengurangan kemiskinan sudah banyak. Pemerintah mengeluarkan ekspansi APBN, diberikan pekerjaan di desa itu namanya cash forward, kemudian swasta seperti Gojek, Grab dan pekerjaan ritel yang tradisional harus dibuka sebanyak mungkin. Sehingga pengurangan kemiskinan signifikan. Sekarang tidak signifikan itu. Indikasi bahwa kabinetnya tidak melakukan satu target yang signifikan dan bagus. Ini berarti gagal mengurangi kemiskinan," katanya di Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Politikus PAN ini menuturkan, pemerintah sejatinya telah menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk daerah. Sayangnya, anggaran yang tiap tahunnya naik berkali-kali lipat tersebut tidak diimbangi dengan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik dan mampu mengentaskan kemiskinan di daerahnya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah pusat memberikan target kepada pemerintah daerah terkait pengentasan kemiskinan. Misalnya, jika angka kemiskinan tidak berkurang, maka anggaran untuk daerah tersebut akan dipotong.
"Jadi tetap harus ada indikator QPA-nya. Kalau daerah itu kemiskinannya semakin banyak, anggarannya harus dipotong. Jangan dinaikkan begitu saja. DPR harus komit dengan itu juga. Jadi bekerja itu dengan ukuran, tidak serampangan seperti sekarang. Ini anggaran APBN banyak, kucuran ke desa banyak, tapi kemiskinan tidak berkurang banyak. Itu satu masalah, bahwa mesin kebijakan pemerintah tidak berjalan," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Senin (17/7), BPS merilis jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Jumlah tersebut bertambah sekitar 10.000 orang dibanding kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang.
(ven)
Lihat Juga :
