LTKL-APKASI Dorong Pengembangan Ekonomi Daerah
Jum'at, 21 Juli 2017 - 17:18 WIB
LTKL-APKASI Dorong Pengembangan Ekonomi Daerah
A
A
A
JAKARTA - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendorong pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan agar tetap lestari.
Sinergi LTKL untuk mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk upaya di tingkat nasional terkait regulasi, tata niaga, kelembagaan dan implementasi program sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang memerlukan komitmen serius dari pemerintah daerah.
“Kami perlu bekerja sama untuk mengangkat harkat petani di berbagai wilayah nusantara maupun ekonomi nasional melalui kepastian hukum, serta skema pendanaan inovatif guna memfasilitasi petani meningkatkan daya saing. Sektor pertanian adalah infrastruktur dasar yang perlu kita bangun. Hari ini menjadi momen bagi kita bersama untuk saling berbagi ilmu agar bermanfaat bagi masyarakat semua,” ujarnya di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).
Terkait dengan konsesi dalam pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat dan industri, Nurdin menyatakan, keseimbangan lingkungan harus dijaga. Melalui kegiatan ini diharapkan masih-masing daerah bisa bertukar pikiran saling share.
Bupati Bantaeng ini menuturkan dalam manajemen TPTI (tebang pilih tanam Indonesia), sustainable forest management, kebutuhan industri akan terpenuhi. "Kalau dia pegang ini insya Allah kebutuhan industri akan tersedia. Tapi yang terjadi, mereka tahu banyak yang belum mendapat izin, namun mereka tetap melakukan penebangan," ungkapnya.
Terkait hak konsesi, jelas Nurdin, perusahaan harus mengikuti aturan. Ada izin pengembangan, misal diberikan konsesi 1 juta hutan hektare, tapi satu tahun dikasih 100 ribu ha, lakukan 100 ribu ha sesuai prosedur yang ada. Selain itu, sebelum melakukan penambangan harus ada inventarisasi, mereka harus menandai pohon-pohon yang tidak boleh ditebang. Agar lestari kaidah ini harus dijalankan. Cuma mereka rata-rata tidak melakukan, langsung tebang habis.
"Sebelum mendapatkan konsesi perusahaan harus menandatangani perjanjian sesuai paraturan, ada syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan penebangan, mereka juga harus menginvetarisasi setelah penebangan, melaporkan LHP laporan produksi. Kalau diameternya 1 meter jangan bilang 1 cm atau 2 cm, paparnya.
Pada sisi lain, salah satu program prioritas yang disepakati untuk diusung LTKL adalah mendorong transformasi petani menjadi pelaku usaha berkelanjutan yang memiliki daya saing. Petani sebagai pelaku usaha, warga desa dan konstituen kabupaten merupakan salah satu ujung tombak yang perlu dipicu untuk memiliki semangat kewirausahaan sehingga posisi tawar berbagai komoditas strategis di Indonesia dapat semakin meningkat.
“Kami siap mendukung dan memfasilitasi komitmen dari pemerintah kabupaten untuk berkolaborasi. Kedepannya kami berharap semakin banyak pemerintah kabupaten yang bergabung sehingga kolaborasi bersama ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga kelestarian lingkungan” ujar Kepala Sekretariat Lingkar Temu Lestari, Gita Syahrani.
Kerja sama yang digagas dalam forum ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi kabupaten/kota sesuai dengan konteks daerah. Sehingga ke depan bisa didorong untuk mengimplementasikan kebijakan nasional, utamanya untuk sektor strategis, tentang bagaimana cara membangun ekonomi daerah dengan dampak nyata untuk masyarakat tanpa merusak fungsi lingkungan.
Sinergi LTKL untuk mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk upaya di tingkat nasional terkait regulasi, tata niaga, kelembagaan dan implementasi program sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang memerlukan komitmen serius dari pemerintah daerah.
“Kami perlu bekerja sama untuk mengangkat harkat petani di berbagai wilayah nusantara maupun ekonomi nasional melalui kepastian hukum, serta skema pendanaan inovatif guna memfasilitasi petani meningkatkan daya saing. Sektor pertanian adalah infrastruktur dasar yang perlu kita bangun. Hari ini menjadi momen bagi kita bersama untuk saling berbagi ilmu agar bermanfaat bagi masyarakat semua,” ujarnya di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).
Terkait dengan konsesi dalam pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat dan industri, Nurdin menyatakan, keseimbangan lingkungan harus dijaga. Melalui kegiatan ini diharapkan masih-masing daerah bisa bertukar pikiran saling share.
Bupati Bantaeng ini menuturkan dalam manajemen TPTI (tebang pilih tanam Indonesia), sustainable forest management, kebutuhan industri akan terpenuhi. "Kalau dia pegang ini insya Allah kebutuhan industri akan tersedia. Tapi yang terjadi, mereka tahu banyak yang belum mendapat izin, namun mereka tetap melakukan penebangan," ungkapnya.
Terkait hak konsesi, jelas Nurdin, perusahaan harus mengikuti aturan. Ada izin pengembangan, misal diberikan konsesi 1 juta hutan hektare, tapi satu tahun dikasih 100 ribu ha, lakukan 100 ribu ha sesuai prosedur yang ada. Selain itu, sebelum melakukan penambangan harus ada inventarisasi, mereka harus menandai pohon-pohon yang tidak boleh ditebang. Agar lestari kaidah ini harus dijalankan. Cuma mereka rata-rata tidak melakukan, langsung tebang habis.
"Sebelum mendapatkan konsesi perusahaan harus menandatangani perjanjian sesuai paraturan, ada syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan penebangan, mereka juga harus menginvetarisasi setelah penebangan, melaporkan LHP laporan produksi. Kalau diameternya 1 meter jangan bilang 1 cm atau 2 cm, paparnya.
Pada sisi lain, salah satu program prioritas yang disepakati untuk diusung LTKL adalah mendorong transformasi petani menjadi pelaku usaha berkelanjutan yang memiliki daya saing. Petani sebagai pelaku usaha, warga desa dan konstituen kabupaten merupakan salah satu ujung tombak yang perlu dipicu untuk memiliki semangat kewirausahaan sehingga posisi tawar berbagai komoditas strategis di Indonesia dapat semakin meningkat.
“Kami siap mendukung dan memfasilitasi komitmen dari pemerintah kabupaten untuk berkolaborasi. Kedepannya kami berharap semakin banyak pemerintah kabupaten yang bergabung sehingga kolaborasi bersama ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga kelestarian lingkungan” ujar Kepala Sekretariat Lingkar Temu Lestari, Gita Syahrani.
Kerja sama yang digagas dalam forum ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi kabupaten/kota sesuai dengan konteks daerah. Sehingga ke depan bisa didorong untuk mengimplementasikan kebijakan nasional, utamanya untuk sektor strategis, tentang bagaimana cara membangun ekonomi daerah dengan dampak nyata untuk masyarakat tanpa merusak fungsi lingkungan.
(dmd)
Lihat Juga :
