Kepercayaan Masyarakat Tinggi, Modal Pemerintah Jalankan Pembangunan
Kepercayaan Masyarakat Tinggi, Modal Pemerintah Jalankan Pembangunan
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dipublikasikan dalam Government at a Glance 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di mana data ini diambil berdasarkan riset lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat, Gallup World Poll (GWP). Sejumlah kalangan memandang hal ini menjadi modal bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Agus Pambagio mengatakan, hasil survey tersebut bisa menjadi referensi bagi pemerintah untuk terus melanjutkan sejumlah kebijakan yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
“Khususnya bagaimana pemerintah bisa semakin memaksimalkan pelayanan masyarakat. Dan survei ini harus menjadi cermin atas program-program yang sudah dijalankan, sekaligus menjadi cambuk terkait program-program berikutnya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Menurut Agus, sebagai sebuah referensi, hasil survei GWP memberikan penilaian bahwa pemerintah sudah baik dalam skala tertentu. Namun perlu diingat jangan sampai karena mendapat penilaian terbaik, pemerintah malah lengah.
“Artinya, sekarang sudah baik. Ya sudah kerjakan yang sudah baik dan terus ditingkatkan. Seperti pelayanan itu tidak bisa stagnan, harus terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ingat, jangan sampai lengah, dan terus diperbaiki. Karena kalau terlena bisa menjadi bumerang,” kata Agus.
Sementara, Sekjen Rumah Gerakan 98 Sayed Djunaidi Rizaldi menyebutkan, hasil survei GWP ini penting bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa akan mempercepat target pencapaian program kerja pembangunan.
“Kepercayaan masyarakat adalah hal paling mendasar untuk mewujudkan dukungan dan partisipasi tersebut. Sehingga, kepercayaan yang besar dari masyarakat ini benar-benar harus dirawat,” ujar pria yang akrab disapa Pakcik ini.
Seperti diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan APBN yang lebih kredibel dan bijak serta menjaga keberlangsungan anggaran pembangunan yang sehat diharapkan mampu mendorong potensi kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan.
Dari sisi pemerintah, lanjut Pakcik, hasil survei ini bisa menjadi parameter bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini sudah pada rel yang benar. Pemerintah semakin percaya diri. Penyempurnaan di sana-sini masih diperlukan, namun setidaknya Kabinet Kerja Jokowi tidak harus balik haluan atau mencari rumus baru dalam menjalankan pemerintahan.
“Hasil survei GWP ini juga menjadi indikator positif bagi berbagai lembaga eksternal dalam menilai Indonesia, terutama investor. Harapan kita, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkatkan, juga kepercayaan investor luar menanamkan modal di Indonesia terus meningkat,” ungkap Pakcik.
Seperti diketahui, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia berada di jajaran tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Amerika Serikat 30%, Inggris 31%, Jerman 55%, Prancis 28%) maupun negara-negara berkembang non-OECD (India 73%, Brasil 26%, Afrika Selatan 48%).
Enam peringkat teratas negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada. Di mana tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah pada 2016 sebesar 80%, jauh lebih tinggi dibanding 2007 yang hanya mencapai 28%.
Atas hasil tersebut, menurut Pakcik, pemerintah tinggal mempertahankan performa. Kebijakan pemerintah selama ini, antara lain akselerasi pembangunan infrastruktur, kebijakan subsidi yang tepat sasaran terus dilanjutkan.
“Tak bisa disangkal, kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi jelas memihak kepentingan rakyat banyak. Keberpihakan kepada rakyat diimbangi dengan kerangka pikir keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Pola pembangunan seperti itulah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat,” pungkas Pakcik.
Di mana data ini diambil berdasarkan riset lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat, Gallup World Poll (GWP). Sejumlah kalangan memandang hal ini menjadi modal bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Agus Pambagio mengatakan, hasil survey tersebut bisa menjadi referensi bagi pemerintah untuk terus melanjutkan sejumlah kebijakan yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
“Khususnya bagaimana pemerintah bisa semakin memaksimalkan pelayanan masyarakat. Dan survei ini harus menjadi cermin atas program-program yang sudah dijalankan, sekaligus menjadi cambuk terkait program-program berikutnya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Menurut Agus, sebagai sebuah referensi, hasil survei GWP memberikan penilaian bahwa pemerintah sudah baik dalam skala tertentu. Namun perlu diingat jangan sampai karena mendapat penilaian terbaik, pemerintah malah lengah.
“Artinya, sekarang sudah baik. Ya sudah kerjakan yang sudah baik dan terus ditingkatkan. Seperti pelayanan itu tidak bisa stagnan, harus terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ingat, jangan sampai lengah, dan terus diperbaiki. Karena kalau terlena bisa menjadi bumerang,” kata Agus.
Sementara, Sekjen Rumah Gerakan 98 Sayed Djunaidi Rizaldi menyebutkan, hasil survei GWP ini penting bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa akan mempercepat target pencapaian program kerja pembangunan.
“Kepercayaan masyarakat adalah hal paling mendasar untuk mewujudkan dukungan dan partisipasi tersebut. Sehingga, kepercayaan yang besar dari masyarakat ini benar-benar harus dirawat,” ujar pria yang akrab disapa Pakcik ini.
Seperti diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan APBN yang lebih kredibel dan bijak serta menjaga keberlangsungan anggaran pembangunan yang sehat diharapkan mampu mendorong potensi kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan.
Dari sisi pemerintah, lanjut Pakcik, hasil survei ini bisa menjadi parameter bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini sudah pada rel yang benar. Pemerintah semakin percaya diri. Penyempurnaan di sana-sini masih diperlukan, namun setidaknya Kabinet Kerja Jokowi tidak harus balik haluan atau mencari rumus baru dalam menjalankan pemerintahan.
“Hasil survei GWP ini juga menjadi indikator positif bagi berbagai lembaga eksternal dalam menilai Indonesia, terutama investor. Harapan kita, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkatkan, juga kepercayaan investor luar menanamkan modal di Indonesia terus meningkat,” ungkap Pakcik.
Seperti diketahui, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia berada di jajaran tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Amerika Serikat 30%, Inggris 31%, Jerman 55%, Prancis 28%) maupun negara-negara berkembang non-OECD (India 73%, Brasil 26%, Afrika Selatan 48%).
Enam peringkat teratas negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada. Di mana tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah pada 2016 sebesar 80%, jauh lebih tinggi dibanding 2007 yang hanya mencapai 28%.
Atas hasil tersebut, menurut Pakcik, pemerintah tinggal mempertahankan performa. Kebijakan pemerintah selama ini, antara lain akselerasi pembangunan infrastruktur, kebijakan subsidi yang tepat sasaran terus dilanjutkan.
“Tak bisa disangkal, kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi jelas memihak kepentingan rakyat banyak. Keberpihakan kepada rakyat diimbangi dengan kerangka pikir keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Pola pembangunan seperti itulah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat,” pungkas Pakcik.
(dmd)
Explore More