Penyaluran BPNT Terkendala Data dan Kesiapan Infrastruktur

JAKARTA - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sepanjang periode Januari hingga Juni 2017 tercatat masih menghadapi kendala yang membuat penyaluran subsidi ini tidak berjalan mulus, sehingga membutuhkan perbaikan. Beberapa kendala yang ditemui di lapangan seperti akurasi data yang masih bermasalah dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Meski demikian, penyaluran dinilai baik oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal ini disebabkan produk yang selama ini diterima KPM merupakan produk yang berasal dari Perum Bulog. Hal ini berdasarkan riset Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) terhadap 36 e-warong dan 180 KPM di Menteng, Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung, pada 16 Juni-23 Juni 2017.

Ketua Pataka Yeka Hendra Fatika dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (31/7/2017) menjelaskan, riset menunjukkan bantuan masih belum tepat sasaran, masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai KPM, padahal layak. Selain itu belum ada mekanisme penyaluran bagi KPM yang sudah pindah alamat dan meninggal.

Selama penyaluran tersebut, petugas bank mendampingi E-Warong dalam melakukan transaksi. Namun masih banyak pelaksana E-Warong yang belum memahami bagaimana caranya menggunakan mesin EDC. "Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan kepada pengelola E-Warong belum berjalan dengan baik, sehingga penyaluran KPM sangat tergantung pada kehadiran petugas dari Bank," ungkapnya.

Selain itu, bantuan yang dalam transaksinya menggunakan sistem elektronik, tetapi masih terkendala saldo rekening kosong, PIN terblok, mesin EDC rusak, gangguan sinyal, dan kartu ganda untuk satu KPM. Tahun ini penyaluran BPNT baru di 44 Kota. “Di kota-kota saja masih terjadi hal seperti ini, bagaimana nanti kalau diperluas ke luar wilayah perkotaan?," ujar Yeka akhir pekan lalu.

Sementara itu Kepala Sub Direktorat Bantuan Stimulan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial Etty Rahmiati mengatakan, tahun depan rencananya BNPT akan diperluas ke 54 kota lainnya, sehingga total pada 2018 akan ada 98 kota yang ditargetkan menerima BPNT.

Dengan demikian, dari total masyarakat yang menerima subsidi sebesar 1.286.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun ini, bertambah 438.975 KPM di tahun depan menjadi 1.725.069 KPM. "Tahun 2018 akan bertambah 54 kota, jadi total 98 kota di 2018. Total KPMnya 1.725.069 penerima," ungkap Etty.

Akan tetapi, menurut Yeka, di lapangan tidaklah demikian, KPM tetap harus menerima produk yang tersedia, yaitu beras dan gula, dengan jumlah yang telah ditentukan. Untuk bantuan sebesar 110.000 rupiah, KPM menerima beras sebanyak 10 kilogram dan gula sebanyak 2 kilogram. "Kami (Pataka) mempertanyakan, kenapa produk yang ada di E-Warong, semuanya merupakan produk yang berasal dari Perum Bulog," tegas Yeka.