Jonan Santai 11 Perusahaan Batal Beli Listrik dari PLN
Rabu, 02 Agustus 2017 - 15:28 WIB
Jonan Santai 11 Perusahaan Batal Beli Listrik dari PLN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan santai dengan pembatalan sepihak yang dilakukan 11 perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) untuk membeli listrik dari PT PLN (Persero).
(Baca: 11 Perusahaan Batal, PLN dan 53 IPP Teken Jual Beli Listrik EBT )
11 perusahaan tersebut batal dan tidak menandatangani perjanjian jual beli setelah sebelumnya menyatakan sepakat. Dia mengatakan, pemerintah dan PLN tidak memaksa IPP untuk membeli listrik dari BUMN kelistrikan tersebut. Jadi, jika memang tidak terjadi kesepakatan maka perjanjian tidak perlu diteruskan.
"Saya tadi malam dapat laporan dari direksi PLN itu bahwa sebenarnya dari 64 (IPP), hanya 53 yang akhirnya tandatangani. Enggak apa-apa sih. Ini kan tidak ada pemaksaan," katanya saat acara penandatanganan PPA di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Menurutnya, perjanjian jual beli listrik bukanlah perjanjian jangka pendek. Prosesnya akan berlangsung 20 tahun hingga 25 tahun mendatang. Karena itu, jika tidak ada kesepakatan maka perjanjian tidak perlu dilanjutkan.
"Jadi, kalau sepakat ya silakan tanda tangan, saya sudah berikan persetujuan. Kalau tidak sepakat ya jangan. Ini untuk 20-25 tahun panjang sekali, kalau tidak bisa sustain atau bertahan sepanjang itu tentu akan rugikan kedua belah pihak," terang dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT PLN (Persero) hari ini menandatangani perjanjian jual beli listrik (power purchasing agreement/PPA) berbasis energi baru dan terbarukan (EBT), yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Adapun kapasitasnya sebesar 350 megawatt (MW).
Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati mengungkapkan, pada awalnya penandatanganan akan dilakukan oleh 64 IPP dengan kapasitas 400 MW. Namun, 11 IPP secara tiba-tiba membatalkan kerja samanya dengan BUMN kelistrikan tersebut.
(Baca: 11 Perusahaan Batal, PLN dan 53 IPP Teken Jual Beli Listrik EBT )
11 perusahaan tersebut batal dan tidak menandatangani perjanjian jual beli setelah sebelumnya menyatakan sepakat. Dia mengatakan, pemerintah dan PLN tidak memaksa IPP untuk membeli listrik dari BUMN kelistrikan tersebut. Jadi, jika memang tidak terjadi kesepakatan maka perjanjian tidak perlu diteruskan.
"Saya tadi malam dapat laporan dari direksi PLN itu bahwa sebenarnya dari 64 (IPP), hanya 53 yang akhirnya tandatangani. Enggak apa-apa sih. Ini kan tidak ada pemaksaan," katanya saat acara penandatanganan PPA di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Menurutnya, perjanjian jual beli listrik bukanlah perjanjian jangka pendek. Prosesnya akan berlangsung 20 tahun hingga 25 tahun mendatang. Karena itu, jika tidak ada kesepakatan maka perjanjian tidak perlu dilanjutkan.
"Jadi, kalau sepakat ya silakan tanda tangan, saya sudah berikan persetujuan. Kalau tidak sepakat ya jangan. Ini untuk 20-25 tahun panjang sekali, kalau tidak bisa sustain atau bertahan sepanjang itu tentu akan rugikan kedua belah pihak," terang dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT PLN (Persero) hari ini menandatangani perjanjian jual beli listrik (power purchasing agreement/PPA) berbasis energi baru dan terbarukan (EBT), yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Adapun kapasitasnya sebesar 350 megawatt (MW).
Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati mengungkapkan, pada awalnya penandatanganan akan dilakukan oleh 64 IPP dengan kapasitas 400 MW. Namun, 11 IPP secara tiba-tiba membatalkan kerja samanya dengan BUMN kelistrikan tersebut.
(izz)
Lihat Juga :
