Inflasi Tinggi akibat Transportasi, Kaltara Fokus Bangun Infrastruktur
A
A
A
TARAKAN - Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) mengakui laju inflasi di wilayah tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Faktor penyebabnya antara lain mahalnya biaya transportasi antardaerah.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, sektor transportasi merupakan salah satu yang tidak bisa dikendalikan sehingga sangat berpengaruh pada inflasi. Hal ini berbeda dengan Pulau Jawa karena transportasi bisa diukur dengan mudah.
“Di sana (Pulau Jawa) terdapat banyak alternatif kendaraan yang bisa digunakan. Sedangkan di Kaltara, jika masyarakat ingin masuk ataupun keluar pulau membutuhkan biaya sangat mahal,” ujar Irianto seusai meresmikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (KPw BI Kaltara) di Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat, 28 Juli 2017.
Dia mencontohkan, untuk menuju Tanjung Selor dari Tarakan, masyarakat harus naik speed boat dengan tarif hampir Rp200.000. Padahal kedua daerah itu jika di Pulau Jawa jaraknya sama dengan Surabaya–Malang dengan ongkos kurang lebih Rp50.000.
“Bedanya berkali lipat karena di sini pakai transportasi laut dan sungai yang mahal. Inflasi kan salah satu indikatornya harga tidak bisa kita kendalikan karena kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan, tarif transportasi di wilayahnya juga dipengaruhi karena geografis Kaltara berbatasan langsung dengan Malaysia. Sekadar diketahui, pada Juni lalu inflasi Kaltara tercatat sebesar 1,89% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Berdasarkan disagregasinya, inflasi kelompok volatile food (VF) sebesar 2,26% (mtm) dan 7,55% (yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi periode bulan sebelumnya. Menurut Irianto, untuk mengurangi laju inflasi tersebut harus membangun kemudahan transportasi konektivitas.
Keberadaan Kantor Perwakilan BI di Kaltara diharapkan bisa memfasilitasi otoritas moneter dalam menjaga laju inflasi di Indonesia. Adapun pemilihan Tarakan sebagai lokasi kantor juga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dan potensi ekonomi dan masyarakat Tarakan yang pesat.
“Kami hadir di sini untuk meresmikan KwP BI di Kaltara. Kalau kita lihat inflasi di Kaltara, saat ini Gubernur Kaltara sedang berusaha perbaiki infrastruktur, terutama konektivitas, energi, dan listrik,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo.
Dia mengungkapkan, jika infrastruktur di Kaltara belum memadai, maka biasanya inflasi akan tinggi. Pada tahun 2013 hingga 2014 kondisi inflasi di Kaltara bisa mencapai dua digit, kemudian turun ke level 6% tahun ini. “Meskipun angka itu lebih tinggi dari inflasi nasional, tapi itu menujukan tren yang baik,” kata Agus.
Agus berharap dengan kehadiran BI di Kaltara, pemerintah daerah makin aktif bekerja dalam tim pengendali inflasi daerah (TPID). BI maupun pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi, baik jangka pendek maupun menengah melalui TPID dan memberikan rekomendasi guna menjaga sasaran inflasi 2017 sebesar 4% ± 1% (yoy).
Sementara perekonomian Kaltara pada kuartal I/2017 mengalami peningkatan sebesar 6,17% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 4,27% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kaltara kuartal I-2017 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi skala Nasional, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Pertumbuhan diharapkan semakin kuat seiring ditetapkannya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Sementara kontribusi terhadap pertumbuhan nasional ekonomi Kaltara pada kuartal I/2017 memberikan kontribusi sebesar 0,57% atau lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Dari sisi lapangan usaha, perekonomian Kaltara pada kuartal I/2017 didominasi sektor pertambangan pertanian kehutanan dan perikanan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran. “Keempat sektor ekonomi ini berkontribusi sebesar 68,4% dari total PDRB Provinsi Kalimantan Utara,” kata dia.
Di sisi lain, perbankan masih melakukan ekspansi kredit di wilayah Kaltara secara aktif hingga Mei 2017 pertumbuhan kredit sedikit melambat dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan di Kaltara posisi Mei 2017 meningkat dibandingkan kuartal I-2017, meskipun pertumbuhannya masih mengalami kontraksi.
“Kualitas kredit Kaltara pada Mei 2017 mengalami penurunan, ditunjukkan pada NPL yang sedikit meningkat dibandingkan periode kuartal sebelumnya dari 1,21% menjadi 1,33%,” ujarnya.
Sementara berdasarkan jenis penggunaannya, kredit di wilayah Kaltara didominasi oleh kredit konsumsi, disusul kredit modal kerja, dan kredit investasi. Sedangkan lapangan usaha di Kaltara paling banyak mendapat penyaluran kredit adalah sektor pertanian dan perdagangan. “Secara spasial, hampir seluruh kota/kabupaten di Kaltara mengalami pertumbuhan kredit secara positif karena komposisi terbesar ada di Kota Tarakan,” jelasnya.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, sektor transportasi merupakan salah satu yang tidak bisa dikendalikan sehingga sangat berpengaruh pada inflasi. Hal ini berbeda dengan Pulau Jawa karena transportasi bisa diukur dengan mudah.
“Di sana (Pulau Jawa) terdapat banyak alternatif kendaraan yang bisa digunakan. Sedangkan di Kaltara, jika masyarakat ingin masuk ataupun keluar pulau membutuhkan biaya sangat mahal,” ujar Irianto seusai meresmikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (KPw BI Kaltara) di Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat, 28 Juli 2017.
Dia mencontohkan, untuk menuju Tanjung Selor dari Tarakan, masyarakat harus naik speed boat dengan tarif hampir Rp200.000. Padahal kedua daerah itu jika di Pulau Jawa jaraknya sama dengan Surabaya–Malang dengan ongkos kurang lebih Rp50.000.
“Bedanya berkali lipat karena di sini pakai transportasi laut dan sungai yang mahal. Inflasi kan salah satu indikatornya harga tidak bisa kita kendalikan karena kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan, tarif transportasi di wilayahnya juga dipengaruhi karena geografis Kaltara berbatasan langsung dengan Malaysia. Sekadar diketahui, pada Juni lalu inflasi Kaltara tercatat sebesar 1,89% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Berdasarkan disagregasinya, inflasi kelompok volatile food (VF) sebesar 2,26% (mtm) dan 7,55% (yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi periode bulan sebelumnya. Menurut Irianto, untuk mengurangi laju inflasi tersebut harus membangun kemudahan transportasi konektivitas.
Keberadaan Kantor Perwakilan BI di Kaltara diharapkan bisa memfasilitasi otoritas moneter dalam menjaga laju inflasi di Indonesia. Adapun pemilihan Tarakan sebagai lokasi kantor juga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dan potensi ekonomi dan masyarakat Tarakan yang pesat.
“Kami hadir di sini untuk meresmikan KwP BI di Kaltara. Kalau kita lihat inflasi di Kaltara, saat ini Gubernur Kaltara sedang berusaha perbaiki infrastruktur, terutama konektivitas, energi, dan listrik,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo.
Dia mengungkapkan, jika infrastruktur di Kaltara belum memadai, maka biasanya inflasi akan tinggi. Pada tahun 2013 hingga 2014 kondisi inflasi di Kaltara bisa mencapai dua digit, kemudian turun ke level 6% tahun ini. “Meskipun angka itu lebih tinggi dari inflasi nasional, tapi itu menujukan tren yang baik,” kata Agus.
Agus berharap dengan kehadiran BI di Kaltara, pemerintah daerah makin aktif bekerja dalam tim pengendali inflasi daerah (TPID). BI maupun pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi, baik jangka pendek maupun menengah melalui TPID dan memberikan rekomendasi guna menjaga sasaran inflasi 2017 sebesar 4% ± 1% (yoy).
Sementara perekonomian Kaltara pada kuartal I/2017 mengalami peningkatan sebesar 6,17% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 4,27% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kaltara kuartal I-2017 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi skala Nasional, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Pertumbuhan diharapkan semakin kuat seiring ditetapkannya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Sementara kontribusi terhadap pertumbuhan nasional ekonomi Kaltara pada kuartal I/2017 memberikan kontribusi sebesar 0,57% atau lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Dari sisi lapangan usaha, perekonomian Kaltara pada kuartal I/2017 didominasi sektor pertambangan pertanian kehutanan dan perikanan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran. “Keempat sektor ekonomi ini berkontribusi sebesar 68,4% dari total PDRB Provinsi Kalimantan Utara,” kata dia.
Di sisi lain, perbankan masih melakukan ekspansi kredit di wilayah Kaltara secara aktif hingga Mei 2017 pertumbuhan kredit sedikit melambat dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan di Kaltara posisi Mei 2017 meningkat dibandingkan kuartal I-2017, meskipun pertumbuhannya masih mengalami kontraksi.
“Kualitas kredit Kaltara pada Mei 2017 mengalami penurunan, ditunjukkan pada NPL yang sedikit meningkat dibandingkan periode kuartal sebelumnya dari 1,21% menjadi 1,33%,” ujarnya.
Sementara berdasarkan jenis penggunaannya, kredit di wilayah Kaltara didominasi oleh kredit konsumsi, disusul kredit modal kerja, dan kredit investasi. Sedangkan lapangan usaha di Kaltara paling banyak mendapat penyaluran kredit adalah sektor pertanian dan perdagangan. “Secara spasial, hampir seluruh kota/kabupaten di Kaltara mengalami pertumbuhan kredit secara positif karena komposisi terbesar ada di Kota Tarakan,” jelasnya.
(poe)