Wacana Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Harus Pikirkan Ini
Kamis, 03 Agustus 2017 - 06:39 WIB
Wacana Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Harus Pikirkan Ini
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah sedang mengkaji tentang perpindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Hal ini dipercaya akan menimbulkan dampak ekonomi dan pemerataan baru di luar pulau Jawa.
Meskipun masih simpang siur soal titik kota yang menjadi target, namun dipastikan mengarah ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, Bappenas masih melakukan kajian, meskipun dana untuk melakukan kajian pemindahan ibu kota sebesar Rp7 miliar tersebut, telah ditolak oleh DPR.
Terkait wacana pemindahan ibu kota, ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan, kegiatan ini akan menjadi suatu hal yang mubazir dan tidak akan meratakan perekonomian Indonesia
"Begini, kalau Palangkaraya diinject dana Rp500 triliun atau lebih, mana lebih baik pilihannya, Rp500 triliun disatu titik atau memberi ke semua titik? Kan lebih baik yang ke semua titik," kata Tony kepada SINDOnews, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Tony berkalkulasi, bila ada uang Rp500 triliun dibagikan untuk daerah yang ekonominya belum terlalu baik, seperti di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, itu akan menjadi lebih baik ketimbang hanya disebar ke Palangkaraya saja.
"Jadi harus disebar. Terus saya yakin, bahwa nanti menteri-menterinya itu juga kalau liburan paling mainnya ya ke Jakarta juga. Pokoknya akan banyak ketidakpastian," kata dia.
Menurutnya, pemerintah harus mengkaji lebih dalam lagi soal rencana ini. Jangan sampai salah langkah atau menjadi kecemburuan dalam hal kedaerahan. Selain itu, banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan dalam hal pemindahannya, terutama masalah lahan.
"Pertimbangannya banyak sekali. Jangan sampai seperti Australia. Ibu kotanya di Canberra, tapi pemerintahnya banyak tinggal di Sydney," pungkasnya.
Meskipun masih simpang siur soal titik kota yang menjadi target, namun dipastikan mengarah ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, Bappenas masih melakukan kajian, meskipun dana untuk melakukan kajian pemindahan ibu kota sebesar Rp7 miliar tersebut, telah ditolak oleh DPR.
Terkait wacana pemindahan ibu kota, ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan, kegiatan ini akan menjadi suatu hal yang mubazir dan tidak akan meratakan perekonomian Indonesia
"Begini, kalau Palangkaraya diinject dana Rp500 triliun atau lebih, mana lebih baik pilihannya, Rp500 triliun disatu titik atau memberi ke semua titik? Kan lebih baik yang ke semua titik," kata Tony kepada SINDOnews, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Tony berkalkulasi, bila ada uang Rp500 triliun dibagikan untuk daerah yang ekonominya belum terlalu baik, seperti di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, itu akan menjadi lebih baik ketimbang hanya disebar ke Palangkaraya saja.
"Jadi harus disebar. Terus saya yakin, bahwa nanti menteri-menterinya itu juga kalau liburan paling mainnya ya ke Jakarta juga. Pokoknya akan banyak ketidakpastian," kata dia.
Menurutnya, pemerintah harus mengkaji lebih dalam lagi soal rencana ini. Jangan sampai salah langkah atau menjadi kecemburuan dalam hal kedaerahan. Selain itu, banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan dalam hal pemindahannya, terutama masalah lahan.
"Pertimbangannya banyak sekali. Jangan sampai seperti Australia. Ibu kotanya di Canberra, tapi pemerintahnya banyak tinggal di Sydney," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
