Pemerintah Akan Monitor 34 Provinsi Soal Penggunaan EBT
Jum'at, 04 Agustus 2017 - 15:04 WIB
Pemerintah Akan Monitor 34 Provinsi Soal Penggunaan EBT
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan memonitor penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) di setiap provinsi. Ini untuk mencapai target penggunaan EBT yang tahun lalu tidak tercapai.
Dalam sedang ke-22 yang diadakan Dewan Energi Nasional (DEN) telah diketahui bahwa penggunaan energi baru terbarukan (EBT) masih belum sesuai harapan. "Dari 34 provinsi kita monitor, karena kita punya satu program supervisi RUEN lintas kementerian‎, kemudian kita punya program worshop dan pelatihan," kata Anggota DEN Abadi Poernomo di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Menurutnya, dalam pembauran energi nasional 2016, porsi EBT baru 7,7% atau gagal mencapai target sebesar 10,4%. Padahal, Indonesia bisa dikatakan kaya akan EBT, seperti matahari, panas bumi, air, hingga angin.
"Dari provinsi yang kita monitor, tujuh provinsi sudah menganggarkan kegiatan RUEN, beberapa di antaranya Banten, Jabar, Bengkulu," ujar dia.
Selain itu, masih ada 12 provinsi memerlukan perhatian khusus belum merancang RUEN. "Ini diperlukan usaha lebih keras nanti difasilitasi Bappenas saat rapat dengan Bappeda dan didampingi DEN, sehinga bisa masuk RPJNM," jelasnya.
Dalam sedang ke-22 yang diadakan Dewan Energi Nasional (DEN) telah diketahui bahwa penggunaan energi baru terbarukan (EBT) masih belum sesuai harapan. "Dari 34 provinsi kita monitor, karena kita punya satu program supervisi RUEN lintas kementerian‎, kemudian kita punya program worshop dan pelatihan," kata Anggota DEN Abadi Poernomo di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Menurutnya, dalam pembauran energi nasional 2016, porsi EBT baru 7,7% atau gagal mencapai target sebesar 10,4%. Padahal, Indonesia bisa dikatakan kaya akan EBT, seperti matahari, panas bumi, air, hingga angin.
"Dari provinsi yang kita monitor, tujuh provinsi sudah menganggarkan kegiatan RUEN, beberapa di antaranya Banten, Jabar, Bengkulu," ujar dia.
Selain itu, masih ada 12 provinsi memerlukan perhatian khusus belum merancang RUEN. "Ini diperlukan usaha lebih keras nanti difasilitasi Bappenas saat rapat dengan Bappeda dan didampingi DEN, sehinga bisa masuk RPJNM," jelasnya.
(izz)
Lihat Juga :
