Listrik Satu Tarif Berikan Keadilan

Senin, 07 Agustus 2017 - 21:52 WIB
Listrik Satu Tarif Berikan Keadilan
Listrik Satu Tarif Berikan Keadilan
A A A
JAKARTA - Tarif listrik diharapkan bisa lebih murah apabila dilakukan kajian mendalam terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. Di sisi lain, tarif listrik yang sama untuk seluruh Indonesia dapat memberikan iklim keadilan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Serikat Pekerja (SP) PLN Jumadis Abda dalam seminar nasional "Upaya Penurunan BPP Listrik Untuk Harga Listrik Yang Murah" di Jakarta, Senin (7/8/ 2017).

"Kita duduk bersama dengan akademisi dan pemangku kepentingan terkait untuk solusi menekan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik. Tujuan yang ingin kita raih, tarif listrik di Indonesia bisa semakin murah," ujarnya.

Jumadis mengatakan, setidaknya ada tiga indikator yang selama ini mempengaruhi besaran BPP listrik di Indonesia. Pertama, terkait dengan bauran energi yang digunakan serta harga energi primer terutama gas alam di dalam negeri yang terbilang lebih mahal. Kedua, pola pengoperasian pembangkit yang tidak efisien dengan keberadaan listrik swasta. Ketiga adalah biaya pemeliharaan instalasi, terutama di pembangkit.

Terkait soal penentuan tarif regional, Jumadis mengatakan bahwa hal itu dapat saja dilakukan. Namun, berpotensi menimbulkan situasi tidak adil antara satu daerah dengan daerah lain.

"Memang harus kita hati-hati. Kerena untuk daerah-daerah yang biaya pokok produksinya rendah itu di daerah Jawa Bali. Kalau di situ tarifnya rendah nggak adil dong sama wilayah Indonesia Timur yang biaya pokok produksinya tinggi. Akhirnya tarif listrik di sana mahal," jelas Jumadis.

Karena itu, dia merasa penerapan tarif listrik yang sama untuk seluruh Indonesia sudah dapat memberikan iklim keadilan bagi seluruh masyarakat. "Idealnya berlaku seluruh Indonesia itu rata (tarif listrik yang sama/single price) tidak ada perbedaan," ujarnya.

Ketua Kajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa mengusulkan agar pemerintah menerapkan harga listrik yang berbeda untuk setiap daerah. "Hal ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keenomian masyarakat yang berbeda di setiap wilayah," ujar Iwa.
(dmd)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.1371 seconds (0.1#10.140)