Pakai Cara Lama, Menteri Bambang Pertanyakan Data BPS
Rabu, 09 Agustus 2017 - 19:36 WIB
Pakai Cara Lama, Menteri Bambang Pertanyakan Data BPS
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengumpulkan data statistik dengan cara digital. Bambang mempertanyakan kevalidan keseluruhan data BPS dalam menangkap transaksi.
Hal tersebut lantaran ada penurunan daya beli masyarakat, yang ditakutkan belum didata oleh BPS. Menurutnya, ini harus disikapi dengan serius.
"Pertanyaanya sekarang BPS sudah menangkap belum semua transaksi konsumsi yang terjadi. Dengan makin besar porsi online, tanpa menyalahkan onlinenya, tapi kalau BPS masih pakai cara lama dan belum bisa masuk data ke digital tadi, saya kok khawatirnya belum semua transaksi tertangkap di data statistik, ya," kata dia di Gedung BI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Selain itu, jika membicarakan soal pajak transaksi online yang harus dibayarkan. Menurutnya, saat ini yang terpenting yakni penghitungan data statistik yang benar-benar bisa mencerminkan keadann sebenarnya, lantaran hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang terbentuk dari data yang valid.
"Itu yang paling bagus untuk perencanaan kita. Sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan big data, saya fokus big data untuk kegiatan ekonomi saja," lanjutnya.
Misalnya, lanjut dia, pemanfaatan data ekspor impor yang ditracking cargo secara real time. Jadi, kapal-kapal yang berada dipelabuhan sekarang, sudah ada datanya.
"Bahkan yang saya tahu di keuangan bea cukai sudah tahu kalau ada kapal cargo, dia berangkat dari Singapura, itu bea cukai sudah punya data. Kemudian ini kapal masuk Jakarta barangnnya apa saja. Tapi kalau ini kita memanfaatkan data ganeric dari perusahaan cargo, nah secara real time semacam proksi perwakilan data ekspor impor," terang Bambang.
Hal tersebut lantaran ada penurunan daya beli masyarakat, yang ditakutkan belum didata oleh BPS. Menurutnya, ini harus disikapi dengan serius.
"Pertanyaanya sekarang BPS sudah menangkap belum semua transaksi konsumsi yang terjadi. Dengan makin besar porsi online, tanpa menyalahkan onlinenya, tapi kalau BPS masih pakai cara lama dan belum bisa masuk data ke digital tadi, saya kok khawatirnya belum semua transaksi tertangkap di data statistik, ya," kata dia di Gedung BI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Selain itu, jika membicarakan soal pajak transaksi online yang harus dibayarkan. Menurutnya, saat ini yang terpenting yakni penghitungan data statistik yang benar-benar bisa mencerminkan keadann sebenarnya, lantaran hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang terbentuk dari data yang valid.
"Itu yang paling bagus untuk perencanaan kita. Sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan big data, saya fokus big data untuk kegiatan ekonomi saja," lanjutnya.
Misalnya, lanjut dia, pemanfaatan data ekspor impor yang ditracking cargo secara real time. Jadi, kapal-kapal yang berada dipelabuhan sekarang, sudah ada datanya.
"Bahkan yang saya tahu di keuangan bea cukai sudah tahu kalau ada kapal cargo, dia berangkat dari Singapura, itu bea cukai sudah punya data. Kemudian ini kapal masuk Jakarta barangnnya apa saja. Tapi kalau ini kita memanfaatkan data ganeric dari perusahaan cargo, nah secara real time semacam proksi perwakilan data ekspor impor," terang Bambang.
(izz)
Lihat Juga :
