Presiden Tak Ingin Hanya Segelintir Orang yang Sejahtera
Presiden Tak Ingin Hanya Segelintir Orang yang Sejahtera
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan menciptakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Dia tidak menginginkan kesejahteraan hanya dinikmati segelintir orang.
Menurutnya, tahun ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan.
"Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia. Kesanalah kita bergerak," katanya dalam Sidang Bersama DPR - DPD RI, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
(Baca Juga: Jokowi: Bangun Infrastruktur demi Tuntaskan Janji Kemerdekaan RI
Dalam tiga tahun terakhir ini, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017. Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.
Tak hanya itu, sambungnya, angka inflasi kita juga terkendali di tingkat 2,6% dari Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan pada Mei 2017 atau menjelang bulan puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39%. Jokowi menegaskan, pertumbuhan ekonomi juga terus dijaga agar berkualitas dan berkeadilan.
"Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5% per tahun pada periode 2014-2016, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
Oleh sebab itu, pembangunan yang dijalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota. Tapi, untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan.
"Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia. Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan kehadiran Negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain dan MotamasinNTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk Kalimantan Barat, dan Nanga Badau-Kalimantan Barat. PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang kita harapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri," tandasnya.
Menurutnya, tahun ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan.
"Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia. Kesanalah kita bergerak," katanya dalam Sidang Bersama DPR - DPD RI, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
(Baca Juga: Jokowi: Bangun Infrastruktur demi Tuntaskan Janji Kemerdekaan RI
Dalam tiga tahun terakhir ini, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017. Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.
Tak hanya itu, sambungnya, angka inflasi kita juga terkendali di tingkat 2,6% dari Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan pada Mei 2017 atau menjelang bulan puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39%. Jokowi menegaskan, pertumbuhan ekonomi juga terus dijaga agar berkualitas dan berkeadilan.
"Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5% per tahun pada periode 2014-2016, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
Oleh sebab itu, pembangunan yang dijalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota. Tapi, untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan.
"Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia. Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan kehadiran Negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain dan MotamasinNTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk Kalimantan Barat, dan Nanga Badau-Kalimantan Barat. PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang kita harapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri," tandasnya.
(akr)
Explore More