Soal Gedung Baru DPR, Menkeu: Silakan Izin ke Rakyat!
Kamis, 24 Agustus 2017 - 18:16 WIB
Soal Gedung Baru DPR, Menkeu: Silakan Izin ke Rakyat!
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejatinya anggaran untuk pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah dianggarkan sejak 2015 silam. Namun, pembangunan gedung baru pada akhirnya tidak kunjung terlaksana karena berbenturan dengan aspirasi rakyat.
Sejak awal pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kata dia, pimpinan DPR memang mengusulkan untuk ada anggaran pembangunan gedung baru parlemen. Namun, selalu ada penolakan dari masyarakat. Karena itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mempersilakan anggota dewan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada rakyat sebelum merencanakan hal tersebut.
"Pada saat kita mau awal menyusun APBN ini, secara khusus mereka (DPR) minta dianggarkan. Saya menyampaikan kepada pimpinan dewan bahwa dari 2015 itu sudah pernah ada inisiatif menganggarkan itu. Nah, saya sampaikan apa yang terjadi, selalu ada reaksi meningkat dari masyarakat. Jadi kemudian tidak bisa dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Menurutnya, meski DPR sebagai legislator memiliki hak budget dalam APBN, namun mereka harus mengusulkan anggaran berdasarkan prioritas, baik yang mewakili daerah aspirasinya maupun yang berhubungan dengan fungsi legislasi.
Dan, tambah Sri Mulyani, jika ada reaksi dari masyarakat maka anggota dewan harus bertanggungjawab untuk merespons pandangan dari rakyat yang diwakilinya tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya menyerahkan keputusan ini (pembangunan gedung baru) sepenuhnya kepada DPR sendiri.
"Sehingga kalau ini usulan dari dewan, kemudian rakyat bereaksi, ya dewan yang harus menetapkan," imbuh dia.
Masih menurut Sri Mulyani, yang menjadi catatan pemerintah adalah mewanti-wanti agar dana yang telah dianggarkan tersebut tidak terpakai dan menimbulkan inefisiensi dalam pembelanjaan negara. Apalagi, jika dana tersebut pada akhirnya digunakan untuk program yang tidak prioritas dan tidak jelas kepentingannya.
"Jadi dari sisi efisiensi penggunaan anggaran, menurut saya itu penting. Makanya saya sampaikan, sebelum menyampaikan ini silakan menyampaikan kepada masyarakat secara transparan saja bahwa dewan ingin seperti ini dan alasannya adalah masyarakat menghendaki adanya gedung baru, atau alun-alun baru. Ini kan wakil rakyat, jadi antara rakyat dan dewan saja," tandasnya.
Sejak awal pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kata dia, pimpinan DPR memang mengusulkan untuk ada anggaran pembangunan gedung baru parlemen. Namun, selalu ada penolakan dari masyarakat. Karena itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mempersilakan anggota dewan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada rakyat sebelum merencanakan hal tersebut.
"Pada saat kita mau awal menyusun APBN ini, secara khusus mereka (DPR) minta dianggarkan. Saya menyampaikan kepada pimpinan dewan bahwa dari 2015 itu sudah pernah ada inisiatif menganggarkan itu. Nah, saya sampaikan apa yang terjadi, selalu ada reaksi meningkat dari masyarakat. Jadi kemudian tidak bisa dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Menurutnya, meski DPR sebagai legislator memiliki hak budget dalam APBN, namun mereka harus mengusulkan anggaran berdasarkan prioritas, baik yang mewakili daerah aspirasinya maupun yang berhubungan dengan fungsi legislasi.
Dan, tambah Sri Mulyani, jika ada reaksi dari masyarakat maka anggota dewan harus bertanggungjawab untuk merespons pandangan dari rakyat yang diwakilinya tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya menyerahkan keputusan ini (pembangunan gedung baru) sepenuhnya kepada DPR sendiri.
"Sehingga kalau ini usulan dari dewan, kemudian rakyat bereaksi, ya dewan yang harus menetapkan," imbuh dia.
Masih menurut Sri Mulyani, yang menjadi catatan pemerintah adalah mewanti-wanti agar dana yang telah dianggarkan tersebut tidak terpakai dan menimbulkan inefisiensi dalam pembelanjaan negara. Apalagi, jika dana tersebut pada akhirnya digunakan untuk program yang tidak prioritas dan tidak jelas kepentingannya.
"Jadi dari sisi efisiensi penggunaan anggaran, menurut saya itu penting. Makanya saya sampaikan, sebelum menyampaikan ini silakan menyampaikan kepada masyarakat secara transparan saja bahwa dewan ingin seperti ini dan alasannya adalah masyarakat menghendaki adanya gedung baru, atau alun-alun baru. Ini kan wakil rakyat, jadi antara rakyat dan dewan saja," tandasnya.
(ven)
