Bank DKI Tampung PBB DKI Jakarta Rp3,7 Triliun
Kamis, 07 September 2017 - 22:32 WIB
Bank DKI Tampung PBB DKI Jakarta Rp3,7 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Untuk mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, Bank DKI melakukan optimalisasi pelayanan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) warga DKI Jakarta.
Per Agustus 2017, PT Bank DKI telah melayani 453 ribu transaksi pembayaran PBB dengan jumlah transaksi sebesar Rp3,7 triliun.
Corporate Secretary Bank DKI, Zulfarshah menjelaskan penerimaan pembayaran PBB DKI Jakarta merupakan bentuk dukungan Bank DKI kepada program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, sejumlah upaya telah dilakukan Bank DKI untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran PBB, termasuk melakukan jemput bola ke titik-titik warga DKI Jakarta.
Zulfarshah menambahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB melalui kantor layanan, ATM Bank DKI dan juga JakMobile. "Wajib Pajak kini lebih dimudahkan untuk melakukan pembayaran dengan berbagai alternatif sarana pembayaran yang disediakan oleh Bank DKI," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Sedangkan wajib pajak yang belum melakukan pembayaran PBB DKI Jakarta, agar dapat melakukan pembayaran PBB mlalui ATM & Jakmobile.
Selain penerimaan PBB, Bank DKI juga melayani penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI, Surat Setoran Pajak (SSP), Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB), Pajak KIR, dan Pajak Reklame. Hal ini sejalan dengan visi Bank DKI yaitu menjadi bank regional modern dan bernilai tinggi yang menjaga keseimbangan antara keuntungan dan pembangunan Jakarta.
Bank DKI juga turut mendukung setiap program Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam menyediakan layanan transaksi non tunai termasuk pembayaran penghuni Rusunawa melalui pembayaran angsuran secara autodebet yang dilakukan setiap tanggal 5 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Agar memudahkan layanan kepada penghuni rusun, Bank DKI menyediakan ATM di 23 Rusunawa yang tersebar di wilayah DKI Jakarta serta penyediaan bank keliling/mobile branch.
Menurut Zulfarshah, Bank DKI juga turut membantu program untuk penyediaan absensi elektronik bagi penghuni rusun pada 23 Rusunawa.
"Program absensi elektronik di rusun sudah diimplementasikan sejak Agustus 2016, absen elektronik (reperso) dengan sidik jari dan ada tampilan foto agar memudahkan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan identifikasi penghuni rusun. Selain itu, Bank DKI juga menyediakan barang-barang promosi bagi penghuni rusun aktif dalam melakukan absensi".
Selain itu, Bank DKI juga dipercaya untuk mengelola pengumpulan autodebet retribusi Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang dilakukan melalui Cash Management System Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah.
Per Agustus 2017, PT Bank DKI telah melayani 453 ribu transaksi pembayaran PBB dengan jumlah transaksi sebesar Rp3,7 triliun.
Corporate Secretary Bank DKI, Zulfarshah menjelaskan penerimaan pembayaran PBB DKI Jakarta merupakan bentuk dukungan Bank DKI kepada program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, sejumlah upaya telah dilakukan Bank DKI untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran PBB, termasuk melakukan jemput bola ke titik-titik warga DKI Jakarta.
Zulfarshah menambahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB melalui kantor layanan, ATM Bank DKI dan juga JakMobile. "Wajib Pajak kini lebih dimudahkan untuk melakukan pembayaran dengan berbagai alternatif sarana pembayaran yang disediakan oleh Bank DKI," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Sedangkan wajib pajak yang belum melakukan pembayaran PBB DKI Jakarta, agar dapat melakukan pembayaran PBB mlalui ATM & Jakmobile.
Selain penerimaan PBB, Bank DKI juga melayani penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI, Surat Setoran Pajak (SSP), Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB), Pajak KIR, dan Pajak Reklame. Hal ini sejalan dengan visi Bank DKI yaitu menjadi bank regional modern dan bernilai tinggi yang menjaga keseimbangan antara keuntungan dan pembangunan Jakarta.
Bank DKI juga turut mendukung setiap program Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam menyediakan layanan transaksi non tunai termasuk pembayaran penghuni Rusunawa melalui pembayaran angsuran secara autodebet yang dilakukan setiap tanggal 5 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Agar memudahkan layanan kepada penghuni rusun, Bank DKI menyediakan ATM di 23 Rusunawa yang tersebar di wilayah DKI Jakarta serta penyediaan bank keliling/mobile branch.
Menurut Zulfarshah, Bank DKI juga turut membantu program untuk penyediaan absensi elektronik bagi penghuni rusun pada 23 Rusunawa.
"Program absensi elektronik di rusun sudah diimplementasikan sejak Agustus 2016, absen elektronik (reperso) dengan sidik jari dan ada tampilan foto agar memudahkan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan identifikasi penghuni rusun. Selain itu, Bank DKI juga menyediakan barang-barang promosi bagi penghuni rusun aktif dalam melakukan absensi".
Selain itu, Bank DKI juga dipercaya untuk mengelola pengumpulan autodebet retribusi Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang dilakukan melalui Cash Management System Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah.
(ven)
Lihat Juga :
