BI Ungkap Lima Poin Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Jabar
Rabu, 27 September 2017 - 20:05 WIB
BI Ungkap Lima Poin Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Jabar
A
A
A
BANDUNG - Bank Indonesia melakukan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusa) pada Rabu (27/9/2017) di Bandung. Dalam rapat ini menyepakati lima poin penting yang akan diwujudkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif untuk mengatasi ketimpangan di Jawa Barat.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, poin pertama, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat sehingga mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial. Agus memaparkan, proyek infrastruktur yang perlu menjadi prioritas antara lain konektivitas jalan darat yang menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-Barat wilayah Jawa Barat.
Konektivitas itu antara lain Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), dan Jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela), akses jalan kawasan-kawasan industri di Jawa Barat bagian Utara, jalan tol dari Cipali ke Patimban, serta pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road.
Kemudian jalur kereta api ganda Bogor-Sukabumi, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati sebagai pusat logistik, ketersediaan air baku untuk air bersih dan air minum melalui optimalisasi pemanfaatan Sungai Citarum dan lainnya.
Agus menjelaskan, upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peningkatan peran proaktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki infrastruktur di daerah.
"Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten/kota, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa. Kemudian pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah," jelas Agus di Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/9/2017).
Poin kedua, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.
Khusus untuk Jawa Barat bagian utara, perlu difokuskan pada sektor industri yang berdaya saing tinggi, padat karya, dan berorientasi ekspor (antara lain industri otomotif dan alat transportasi, industri makanan-minuman, industri elektronik dan telematika, serta industri tekstil dan produk tekstil).
Sementara, pengembangan sektor ekonomi potensial di Jawa Barat bagian selatan difokuskan pada optimalisasi pengolahan hasil pertanian yang berdaya saing tinggi melalui industri berbasis pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata, termasuk sektor maritim, sebagai quick wins untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Jawa Barat bagian selatan.
Poin ketiga, mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi, selain pengembangan infrastruktur fisik juga akan dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi. Lalu meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa Barat dan produknya melalui pendampingan yang memastikan adanya jaminan produk, keamanan, dan standar.
"Selain itu, diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, terutama untuk industri fashion, industri kreatif, kerajinan, furniture, kosmetik, herbal, perhiasan, logam dan makanan-minuman," jelasnya.
Lebih lanjut, promosi IKM akan dioptimalkan melalui penggunaan e-commerce dan didukung pusat logistik serta infrastruktur konektivitas. Point keempat, pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian diantaranya dengan memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan corporate/cooperative farming sehingga memacu berkembangnya agroindustri-agrobisnis, termasuk pertanian organik yang lebih bernilai tambah.
Kemudian, meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian antara lain melalui penyaluran KUR pada sektor primer yang didukung oleh asuransi pertanian dan peternakan, serta mempercepat program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi petani. "Serta melakukan intensifikasi pertanian, meningkatkan efisiensi distribusi logisitik, dan perbaikan tata niaga pangan," pungkasnya.
Terakhir, poin kelima, pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, dan tradisi-seni budaya, serta desa wisata.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, poin pertama, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat sehingga mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial. Agus memaparkan, proyek infrastruktur yang perlu menjadi prioritas antara lain konektivitas jalan darat yang menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-Barat wilayah Jawa Barat.
Konektivitas itu antara lain Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), dan Jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela), akses jalan kawasan-kawasan industri di Jawa Barat bagian Utara, jalan tol dari Cipali ke Patimban, serta pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road.
Kemudian jalur kereta api ganda Bogor-Sukabumi, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati sebagai pusat logistik, ketersediaan air baku untuk air bersih dan air minum melalui optimalisasi pemanfaatan Sungai Citarum dan lainnya.
Agus menjelaskan, upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peningkatan peran proaktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki infrastruktur di daerah.
"Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten/kota, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa. Kemudian pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah," jelas Agus di Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/9/2017).
Poin kedua, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.
Khusus untuk Jawa Barat bagian utara, perlu difokuskan pada sektor industri yang berdaya saing tinggi, padat karya, dan berorientasi ekspor (antara lain industri otomotif dan alat transportasi, industri makanan-minuman, industri elektronik dan telematika, serta industri tekstil dan produk tekstil).
Sementara, pengembangan sektor ekonomi potensial di Jawa Barat bagian selatan difokuskan pada optimalisasi pengolahan hasil pertanian yang berdaya saing tinggi melalui industri berbasis pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata, termasuk sektor maritim, sebagai quick wins untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Jawa Barat bagian selatan.
Poin ketiga, mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi, selain pengembangan infrastruktur fisik juga akan dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi. Lalu meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa Barat dan produknya melalui pendampingan yang memastikan adanya jaminan produk, keamanan, dan standar.
"Selain itu, diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, terutama untuk industri fashion, industri kreatif, kerajinan, furniture, kosmetik, herbal, perhiasan, logam dan makanan-minuman," jelasnya.
Lebih lanjut, promosi IKM akan dioptimalkan melalui penggunaan e-commerce dan didukung pusat logistik serta infrastruktur konektivitas. Point keempat, pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian diantaranya dengan memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan corporate/cooperative farming sehingga memacu berkembangnya agroindustri-agrobisnis, termasuk pertanian organik yang lebih bernilai tambah.
Kemudian, meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian antara lain melalui penyaluran KUR pada sektor primer yang didukung oleh asuransi pertanian dan peternakan, serta mempercepat program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi petani. "Serta melakukan intensifikasi pertanian, meningkatkan efisiensi distribusi logisitik, dan perbaikan tata niaga pangan," pungkasnya.
Terakhir, poin kelima, pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, dan tradisi-seni budaya, serta desa wisata.
(ven)
Lihat Juga :
