Pemerintah Beri Akses Data Kependudukan ke 10 Lembaga Keuangan

JAKARTA - Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng 10 lembaga keuangan untuk pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan dan KTP elektronik.

Kesepuluh lembaga jasa keuangan yang menjalin kerja sama tersebut terdiri dari tiga institusi perbankan yaitu PT Bank KEB Hana Indonesia (KEB Hana Bank), PT Bank Panin Tbk (Panin Bank), dan PT Bank BCA Syariah (Bank BCA Syariah).

Termasuk tujuh lembaga keuangan lainnya berasal dari lembaga keuangan lain yang terdiri dari PT Batavia Prosperindo Finance (Batavia Finance), PT Dipo Star Finance (Dipo Star Finance), PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance), PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), PT Danakita Investama (Danakita), PT Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) serta Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa).

Direktur Utama Panin Bank Herwidayatmo mengungkapkan, dalam kerja sama pemanfaatan KTP elektronik ini dapat memberikan banyak manfaat serta kemudahan bagi lembaga keuangan maupun masyarakat umum.

"Bagi industri perbankan, penggunaan data base kependudukan merupakan satu hal yang diinginkan karena dapat mempermudah proses verifikasi identitas, pembukaan bank dan sebagainya. Dari masyarakat juga dapat lebih mempercepat proses layanan keuangan," ungkap Herwidayatmo dalam sambutannya di Jakarta, Jumat (29/10/2017).

Sementara, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan dilakukan sebagai tindak lanjut atas nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilakukan pada 2014 untuk kerja sama pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik.

Dia menambahkan, kerja sama ini juga akan memberikan dampak positif bagi Kemendagri dalam melengkapi basis data kependudukan mengenai transaksi keuangan.