Alasan Utama BI Wajibkan Bayar Tol Pakai Uang Elektronik

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) selaku regulator sistem pembayaran mengungkapkan beberapa alasan elektronifikasi pembayaran gerbang tol wajib dilakukan.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo Wibowo menjelaskan alasan utama elektronifikasi gerbang tol semata-mata untuk mengurangi kemacetan.

"Sudah pasti atasi kemacetan. Bayangkan di tol kita harus antre karena membayar tunai. Berapa habis ongkos ekonomi seperti BBM bagi masyarakat," kata Pungky dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya, sebanyak 5-6 juta kendaraan yang melalui tol akan lebih dimudahkan dari sisi mekanisme penggunaan uang receh. Ketika gerbang tol sudah ter-elektronifikasi, maka kegiatan transaksi tidak lagi inefisien.

"Jadi kembalian tidak akan susah. Mencari receh pun yang membuat tidak efisien menjadi efisien. Bahkan nanti ke depannya tarif tol tidak akan naik drastis bisa dengan kelipatan kecil. Sebut saja Rp9.514 misalnya jadi inflasi terkendali dan masyarakat tidak dirugikan," terangnya.

Pungky mengatakan, sinergi ke depan bersama Badan Usaha Jalan Tol, pengusaha pemilik tol dan bank sampai ke swasta akan memanjakan masyarakat. Pekan depan, tepatnya Senin (16 Oktober), direncanakan program penyediaan kartu harga khusus akan dilanjutkan sampai periode 31 Oktober 2017.

"Kalau tidak ada aral melintang, Senin depan mulai kembali dan kartu uang elektronik disediakan bagi pelanggan jalan tol yang kesulitan memperoleh uang elektronik pada saat akan membayar di gardu tol. Perolehannya kita batasi Satu mobil atau satu kendaraan dapat satu kartu nantinya. Nah, pendistribusian untuk pemenuhan kebutuhan kartu ini merupakan kerja sama operator dan bank. Ini kita rencanakan ya semoga bisa jadi," terang dia.

Kemudian, BI juga membuka kesempatan bank-bank lain untuk ikut serta dalam program elektronifikasi. Ketika dahulu hanya dimonopoli satu bank, maka ke depan akan ada banyak lagi.

"Sekarang ada lima bank. Desember 2017 akan ada tiga tambahan bank lagi, Bank Mega, Bank Nobu dan Bank DKI. Sehingga integrasi akan lebih mudah dan lebih kuat. Masyarakat secara bebas dan nyaman menggunakan uang elektronik dari bank-bank tersebut," tegas Pungky.

Sementara, mengenai fee atau biaya dalam isi ulang, Pungky mengatakan bahwa hal ini diatur semata-mata guna menjaga agar bank tidak seenaknya dalam membebankan kepada nasabahnya.

"Kalau kita lihat, BI kan pro dengan masyarakat, makanya biar bank tidak bebankan secara tidak benar dan harga tinggi, kita atur fee-nya. Antara Rp0 sampai Rp750 per transaksi untuk transaksi isi ulang di atas Rp200.000 jadi bank bisa bersaing secara sehat. Tidak ada monopoli," imbuhnya.

Ke depan, BI akan terus menerima seluruh masukan dari masyarakat dalam proses integrasi dan elektronifikasi pembayaran. Sebagai upaya untuk memajukan perekonomian yang lebih efisien, nyaman dan tidak banyak cost.

"Sinergi akan terus dilakukan baik darat, laut dan udara. Kita akan ajak kumpul seluruh stakeholders dan upayakan semua pihak bisa mendukung program BI. Karena di sisi lain BI berikan juga progam bantuan sosial noncash melalui kartu-kartu dan ini tidak ada beban biayanya," tutur Pungky.