Komisi XI DPR Minta Penguatan Konsorsium BUMN Karya

PALEMBANG - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hafisz Tohir meminta penguatan perbankan Indonesia, khususnya pada konsorsium BUMN Karya yang saat ini masih memiliki modal sangat kecil.

Hal itu diungkapkannya saat rapat dengar pendapat dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait pengawasan APBN di BUMN yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN), khususnya PT SMI dan LMAN atas pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya sepanjang 21,39 km dan perkembangan pembangunan Venue Asian Games di Jakabaring Sport City yang dibiayai APBN sebesar Rp68 triliun.

Hafisz mengapresiasi kinerja para stakeholder terkait dalam menyelesaikan beberapa pembangunan infrastruktur di Sumsel. Menurutnya, sudah cukup optimal, namun dia menilai perlu ada penguatan perbankan Indonesia. (Baca Juga: Pemda Sumsel Diminta Perhatikan Gini Ratio Ekonomi).

"Konsorsium BUMN Karya kita itu modalnya masih kecil sekali, karena itu harus kita pikirkan ke depan, bagaimana menggarap infrastruktur ini. Tetapi tidak mengharuskan kita mengikutsertakan PMN yang diserahkan pada BUMN tersebut, karena APBN kita sangat terbatas," papar politisi Partai Amanat Nasional ini di Palembang, Senin, 16 Oktober 2017.

Menurutnya, setiap rupiah yang di serahkan ke PMN tersebut adalah terhitung utang negara. Maka dari itu, harus disiasati dengan aset finansial.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Sumsel Alex Noerdin mengaku sangat bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur yang ada saat ini. Menurutnya, pembangunan Jakabaring Sport Center dan LRT merupakan pembangunan sarana olahraga terbesar dan berstandar internasional juga nyaman bagi atlet yang nantinya akan bertanding di April 2018.

Sebagaimana diketahui, Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Berpacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015, anggaran PMN terealisasi sebesar Rp71,93 triliun. Pada 2016 anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp65,18 triliun.

Komisi XI berkepentingan untuk melakukan pendalaman terhadap kinerja BUMN yang menerima tambahan PMN tersebut. Hal ini sesuai tugas Komisi XI dalam fungsi pengawasan.

Sebagaimana diketahui, Proyek LRT Palembang sepanjang 23,4 km dikerjakan oleh PT Waskita Karya mulai Oktober 2015 dengan nilai total kontrak proyek tersebut mencapai Rp12,59 triliun yang diharapkan dapat mendukung kelengkapan infrastruktur yang akan digunakan selama Asian Games 2018 dan dapat mempermudah mobilisasi masyarakat Palembang dan sekitarnya dengan moda transportasi lebih nyaman dan terjangkau.

Komisi XI dalam kunjungan ini berharap mendapatkan gambaran tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dan kendala-kendala yang dihadapi PT SMI dan LMAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian, apabila terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi XI DPR dapat menindaklanjuti dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.

Di Sumsel, Hafisz didampingi anggota Komisi XI antara lain Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP), Sarmuji, Edison Betaubun (F-Golkar), Kardaya Warnika, Heri Gunawan (F-Gerindra), Rudi Hartono (F-PD), Sukiman (F-PAN), Bertu Merlas (F-PKB), Junaidy Auly (F-PKS), dan Anarulita Muchtar (F-Nasdem).