BPJSTK Siap Gandeng Perangkat Desa Jadi Agen Perisai
BPJSTK Siap Gandeng Perangkat Desa Jadi Agen Perisai
A
A
A
AGAM - BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) siap menggandeng petugas atau perangkat desa untuk menjadi agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Agen Perisai) tahun ini. Setidaknya 112 perangkat desa di Sumatera Barat dan Riau telah dirangkul dalam program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Kepala Wilayah BPJS TK untuk Riau, Sumbar dan Kepri (Sumbarriau) Budiono mengatakan, program Desa Sadar Jaminan Sosial telah dilaksanakan di beberapa wilayah se Indonesia sejak Agustus 2017 dengan target selama 2017 ini akan hadir 276 desa.
"25 desa di antaranya berada di Sumatera Barat. Ke depannya perangkat desa akan didorong sebagai Agen Perisai. Biasanya di satu desa terdapat tiga atau empat orang perangkat desa. Sehingga, terdapat 112 perangkat desa yang bisa didorong menjadi agen Perisai," ujar dia dalam kegiatan peluncuran program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aula Gedung Utama Pusdiklat Kemendagri, Kab Agam, Senin (30/10/2017).
Hadir dalam perhelatan ini Wakil Bupti Kab Agam Irwan Fikri yang turut meresmikan Desa Sadar Nagari Kota Tinggi, Kabupten Agam. Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Aditya Warman juga hadir dalam peresmian ini.
Budiyono menambahkan, rencana kedepannya yaitu mendorong perangkat desa untuk menjadi agen Perisai yang bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Khususnya di Sumatera Barat yang perekonomiannya didominasi sektor pertanian dan pariwisata sehingga tenaga kerja mayoritas segmen non formal.
"Di sini sangat jarang pekerjaan konstruksi atau industri lainnya. Sehingga, agen Perisai sangat dibutuhkan untuk melakukan pelayanan dan akuisisi kepesertaan," katanya.
Dia menuturkan, untuk kawasan Sumbar, Riau, dan Riau Kepulauan, selama dua tahun ini hanya menjadi 'underdog' dalam hal kinerja. Namun tahun ini pihaknya berhasil menempati posisi 34 secara nasional yang menandakan adanya perbaikan kinerja.
Berbagai institusi digandeng terutama pihak kejaksaan untuk menindak tegas perusahaan yang nakal. Hingga kuartal tiga tahun ini pihaknya telah mencatat jumlah kepesertaan sebanyak 783.178 pekerja penerima upah dan 64.809 pekerja untuk kategori informal.
Kinerja ini berarti pihaknya telah mencapai 85% dan 75% dari total target kepesertaan hingga akhir tahun di Sumbarriau. "Kami optimistis hingga akhir tahun ini bisa mencapai target 921 ribu penerima upah dan 82 ribu pekerja non formal dalam dua bulan tersisa. Dengan adanya Agen Perisai kami bisa mengakses pekerja di daerah terpencil yang sulit dijangkau kantor cabang. Semoga kantor pusat bergerak cepat," kata dia.
Saat ini program Desa Sadar Jaminan Sosial merupakan inovasi dari BPJSTK untuk bekerja sama dengan aparat desa dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja di desa agar lebih memahami manfaat dari program BPJSTK.
Sementara, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan M Aditya Warman dalam sambutannya menerangkan, program desa sadar jaminan sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan karena dari 150 juta pekerja di Indonesia, sebagian besar berada di desa.
"Program ini lebih difokuskan pada sektor pedesaan dikarenakan sekitar 60% warga Indonesia secara administratif merupakan penduduk desa. Sehingga risiko kecelakaaan kerja warga lebih tinggi dari sektor industri," ujar Aditya dalam kesempatan sama.
Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi poin 3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara dan Kesatuan, serta poin 5 meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dalam mendorong land reform serta Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019.
"Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa sangat penting, khususnya di pedesaan. Dengan masyarakat yang sadar akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan yang menyeluruh dan kesejahteraan masyarakat pekerja di desa dapat terwujud," tambah Aditya.
Wakil Bupati Agam Irwan Fikri menyambut baik dan mendukung penuh implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sangat penting, karena menganut prinsip gotong royong.
"Harapan kami, seluruh masyarakat pekerja di Desa yang bekerja baik di sektor formal seperti perangkat desa maupun di sektor informal seperti petani, pedagang, pekerja lepas dapat dilindungi oleh program BPJSTK," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, BPJS Ketenagakerjaan juga ikut menyerahkan bantuan empat unit hand traktor untuk kebutuhan pertanian di Nagari Koto Tinggi yang langsung diserahkan kepada Wali Nagari Koto Tinggi.
Sebelumnya, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz mengatakan siap mensertifikasi hingga 400 agen Perisai tahun ini. BPJSTK telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memberikan sertifikasi.
Hingga saat ini terdapat 100 agen yang siap diresmikan. Pihaknya merekrut masyarakat dan menggandeng pihak perbankan sebagai mitra di lapangan. Langkah ini demi mengejar target kepesertaan yang baru sekitar 24 juta tenaga kerja dari 118 juta tenaga kerja di Indonesia.
"Cara akuisisi konvensional dengan marketing office tidak cukup lagi. Nantinya para agen semacam referral dan proses kartu kepesertaan tetap dari kantor kita. Sehingga ini lebih aman," ujar Naufal beberapa waktu lalu.
Kepala Wilayah BPJS TK untuk Riau, Sumbar dan Kepri (Sumbarriau) Budiono mengatakan, program Desa Sadar Jaminan Sosial telah dilaksanakan di beberapa wilayah se Indonesia sejak Agustus 2017 dengan target selama 2017 ini akan hadir 276 desa.
"25 desa di antaranya berada di Sumatera Barat. Ke depannya perangkat desa akan didorong sebagai Agen Perisai. Biasanya di satu desa terdapat tiga atau empat orang perangkat desa. Sehingga, terdapat 112 perangkat desa yang bisa didorong menjadi agen Perisai," ujar dia dalam kegiatan peluncuran program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aula Gedung Utama Pusdiklat Kemendagri, Kab Agam, Senin (30/10/2017).
Hadir dalam perhelatan ini Wakil Bupti Kab Agam Irwan Fikri yang turut meresmikan Desa Sadar Nagari Kota Tinggi, Kabupten Agam. Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Aditya Warman juga hadir dalam peresmian ini.
Budiyono menambahkan, rencana kedepannya yaitu mendorong perangkat desa untuk menjadi agen Perisai yang bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Khususnya di Sumatera Barat yang perekonomiannya didominasi sektor pertanian dan pariwisata sehingga tenaga kerja mayoritas segmen non formal.
"Di sini sangat jarang pekerjaan konstruksi atau industri lainnya. Sehingga, agen Perisai sangat dibutuhkan untuk melakukan pelayanan dan akuisisi kepesertaan," katanya.
Dia menuturkan, untuk kawasan Sumbar, Riau, dan Riau Kepulauan, selama dua tahun ini hanya menjadi 'underdog' dalam hal kinerja. Namun tahun ini pihaknya berhasil menempati posisi 34 secara nasional yang menandakan adanya perbaikan kinerja.
Berbagai institusi digandeng terutama pihak kejaksaan untuk menindak tegas perusahaan yang nakal. Hingga kuartal tiga tahun ini pihaknya telah mencatat jumlah kepesertaan sebanyak 783.178 pekerja penerima upah dan 64.809 pekerja untuk kategori informal.
Kinerja ini berarti pihaknya telah mencapai 85% dan 75% dari total target kepesertaan hingga akhir tahun di Sumbarriau. "Kami optimistis hingga akhir tahun ini bisa mencapai target 921 ribu penerima upah dan 82 ribu pekerja non formal dalam dua bulan tersisa. Dengan adanya Agen Perisai kami bisa mengakses pekerja di daerah terpencil yang sulit dijangkau kantor cabang. Semoga kantor pusat bergerak cepat," kata dia.
Saat ini program Desa Sadar Jaminan Sosial merupakan inovasi dari BPJSTK untuk bekerja sama dengan aparat desa dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja di desa agar lebih memahami manfaat dari program BPJSTK.
Sementara, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan M Aditya Warman dalam sambutannya menerangkan, program desa sadar jaminan sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan karena dari 150 juta pekerja di Indonesia, sebagian besar berada di desa.
"Program ini lebih difokuskan pada sektor pedesaan dikarenakan sekitar 60% warga Indonesia secara administratif merupakan penduduk desa. Sehingga risiko kecelakaaan kerja warga lebih tinggi dari sektor industri," ujar Aditya dalam kesempatan sama.
Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi poin 3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara dan Kesatuan, serta poin 5 meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dalam mendorong land reform serta Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019.
"Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa sangat penting, khususnya di pedesaan. Dengan masyarakat yang sadar akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan yang menyeluruh dan kesejahteraan masyarakat pekerja di desa dapat terwujud," tambah Aditya.
Wakil Bupati Agam Irwan Fikri menyambut baik dan mendukung penuh implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sangat penting, karena menganut prinsip gotong royong.
"Harapan kami, seluruh masyarakat pekerja di Desa yang bekerja baik di sektor formal seperti perangkat desa maupun di sektor informal seperti petani, pedagang, pekerja lepas dapat dilindungi oleh program BPJSTK," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, BPJS Ketenagakerjaan juga ikut menyerahkan bantuan empat unit hand traktor untuk kebutuhan pertanian di Nagari Koto Tinggi yang langsung diserahkan kepada Wali Nagari Koto Tinggi.
Sebelumnya, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz mengatakan siap mensertifikasi hingga 400 agen Perisai tahun ini. BPJSTK telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memberikan sertifikasi.
Hingga saat ini terdapat 100 agen yang siap diresmikan. Pihaknya merekrut masyarakat dan menggandeng pihak perbankan sebagai mitra di lapangan. Langkah ini demi mengejar target kepesertaan yang baru sekitar 24 juta tenaga kerja dari 118 juta tenaga kerja di Indonesia.
"Cara akuisisi konvensional dengan marketing office tidak cukup lagi. Nantinya para agen semacam referral dan proses kartu kepesertaan tetap dari kantor kita. Sehingga ini lebih aman," ujar Naufal beberapa waktu lalu.
(izz)
Explore More