Pemda Jambi Usul Program Pembangunan Infrastruktur ke Komisi V

JAMBI - Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menegaskan, perlunya kerja sama antar kementerian termasuk perjuangan anggota DPR RI Dapil Jambi untuk memperjuangkan pembangunan di Jambi. Dengan kerja sama dan kerja keras maka usulan program tersebut akan cepat terealisasi.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi Gubernur Jambi Zumi Zola yang menyampaikan usulan program-program pembangunan infrastruktur di Jambi saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Bandara Sultan Thaha, Senin (30/10/2017).

"Ada dua anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Jambi ini yang akan memperjuangkan program-program pembangunan di Jambi kepada pemerintah pusat," kata Sigit.

Politisi PKS ini juga menyampaikan akan membawa hasil masukan dan temuan Komisi V DPR RI selama kunjungan di Jambi kepada pemerintah pusat, melalui rapat-rapat dengan mitra kerja.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi Ahmad Bakri mengungkapkan bahwa kunjungan Komisi V DPR RI ke Jambi untuk dapat memperjelas ke pemerintah pusat apa yang dibutuhkan Jambi dalam hal pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan.

Menurutnya, salah satu yang bakal dipresentasikan ke Kementerian PUPR adalah pelebaran jalan nasional Jambi-Mendalo di Kabupaten Muarojambi. "Jalan Jambi-Mendalo memang sudah mendesak untuk dilakukan pelebaran karena terlalu padat. Dengan kedatangan Komisi V tentu bisa membantu menjelaskan betapa butuhnya pelebaran jalan tersebut," ungkapnya.

Anggota DPR RI Dapil Jambi lainya, Saniatul Lativa menyampaikan bahwa bersama Ahmad Bakri akan terus memperjuangkan dan mengawal pembangunan di Provinsi Jambi.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jambi Zumi Zola menyampaikan usulan program pembangunan infrastruktur di Jambi. Dia menyampaikan beberapa fokus utama usulan program dan kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan Jambi tahun 2018.

Program tersebut yakni pengembangan Pelabuhan Muarasabak (pengerukan alur pelayaran), peningkatan jalan dan jembatan baik ruas nasional maupun provinsi, pembangunan Jembatan Batanghari III, pengembangan Bandara Sultan Thaha, Bandara Depati Parbo Kerinci dan Bandara Bungo, pembangunan irigasi dan pengendalian banjir di Kota Jambi dan Kota Sungaipenuh.

Selain itu, pembangunan turap Danau Sipin dan juga Sungai Batanghari, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), cagar religi Masjid Al-Falah, Tanggo Rajo, Taman Anggrek dan eks kawasan MTQ, penuntasan kawasan kumuh dan pemenuhan infrastruktur sanitasi serta pembangunan rusunawa di perkotaan dan daerah lainnya di Jambi.

"Kami menyadari bahwa tidak mungkin seluruh usulan dapat terealisasi, mengingat kondisi keuangan pemerintah saat ini sangat terbatas, namun demikian kami berharap bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut dapat menjadi prioritas dan mendapat bantuan dana dari pusat," jelas Zumi.

Pihaknya juga berharap usulan tersebut dapat dijadikan pertimbangan Komisi V DPR RI saat membahas anggaran dengan mitranya untuk dapat dialokasikan baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun alokasi yang bersumber dari APBN baik pada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Sumatera VI dan pada Satuan Kerja Cipta Karya dan Perumahan serta Kementerian Perhubungan RI.

"Usulan program tersebut merupakan kebutuhan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sekaligus mengejar ketertinggalan Jambi dibandingkan daerah lainnya," ungkap Zola.

Sementara terkait pembangunan program nasional yakni kereta api Trans Sumatera, Pemprov Jambi akan memberi dukungan penuh untuk percepatan pelaksanaan pembangunan program tersebut melalui kegiatan yang dialokasikan dengan APBD serta membantu pihak Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

"Sampai saat ini progres kereta Trans Sumatera masih belum sesuai dengan yang kami harapkan, mohon kepada Komisi V DPR RI kiranya dapat memberikan dukungan agar pembangunan jalur kereta api pada segmen Palembang-Jambi-Riau dapat segera terealisasi," kata dia.

Zumi yang merupakaan salah satu Gubernur termuda di Indonesia mengungkapkan bahwa ada kondisi cukup memprihatinkan terkait besaran Alokasi Dana Khusus yang sulit didapatkan sesuai harapan. Di mana, sejak tiga tahun terakhir untuk DAK Bidang Jalan dan Irigasi sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang diusulkan bahkan untuk DAK Bidang Perhubungan Tahun 2017 tidak dialokasikan lagi.

"Kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan pusat seperti jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan nasional, daerah irigasi dan rawa untuk tahun 2018 juga sangat minim sekali alokasinya," ungkapnya.

Sementara secara keseluruhan, usulan program dan kegiatan Tahun 2018 untuk dijadikan bahan pertimbangan DPR RI itu di antaranya DAK Bidang Jalan Penugasan berkisar sebesar Rp73,7 miliar, DAK Bidang Jalan Reguler sebesar Rp301,4 miliar, DAK Bidang Irigasi Penugasan sebesar Rp83 miliar, alokasi APBN tahun 2018 Bidang Jalan dan Jembatan sebesar Rp773,35 miliar dan alokasi APBN tahun 2018 Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 857,8 miliar.