Komisi VII Dorong Gorontalo Selesaikan RUED
Rabu, 08 November 2017 - 13:43 WIB
Komisi VII Dorong Gorontalo Selesaikan RUED
A
A
A
GORONTALO - Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk segera menyelesaikan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Menurutnya, hal ini penting untuk mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) di Gorontalo.
Terlebih lagi, lanjut dia, berdasarkan laporan Dewan Energi Nasional (DEN), Gorontalo merupakan satu dari sembilan provinsi yang belum menyusun RUED.
"Provinsi Gorontalo harus segera menyelesaikan RUED agar dapat selaras dengan kebijakan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Mengingat menurut Pasal 17 ayat 1 Perpres 1 tahun 2014 RUED P ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan," terang Rofi saat kunjungan kerja Komisi VII ke Provinsi Gorontalo, Selasa (31/10/2017).
Politisi F-PKS ini menjelaskan, RUED berguna dalam memformulasikan kebutuhan energi daerah agar sesuai kebutuhan dan potensi yang ada. Mengingat, Gorontalo memiliki potensi EBT yang besar, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Gorontalo sebagai provinsi berpredikat konservasi pada tahun lalu.
Gorontalo, sambung Rofi, memiliki posisi yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia selain Sulawesi Selatan. Atas alasan itu, dipastikan pasokan energi akan sangat besar. "Karenanya, dibutuhkan sebuah proyeksi energi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki Gorontalo," jelasnya.
Salah satu tujuan RUEN yaitu meningkatkan peran daerah dalam pengelolaan energi nasional. Untuk itu, dalam matriks program rancangan RUEN, Pemerintah Daerah bersama Kementerian/Lembaga terkait memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan 102 rencana kegiatan. Atara lain terkait survei potensi, pemanfaatan energi terbarukan setempat, infrastruktur, pemanfaatan lahan untuk energi, konservasi dan efisiensi, peningkatan peran BUMD, peningkatan teknologi, penyediaan subsidi dan peningkatan SDM.
"Kementerian ESDM harus segera melakukan asistensi secara serius dan inventarisasi berbagai kendala yang dihadapi provinsi-provinsi yang masih terkendala dalam penyusunan RUED," ujar politisi dari dapil Jawa Timur VII ini.
Sebagaimana diketahui, masih terdapat delapan provinsi yang belum rampung menyusun RUED. Kedelapan provinsi tersebut adalah Papua Barat, Papua, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.
Terlebih lagi, lanjut dia, berdasarkan laporan Dewan Energi Nasional (DEN), Gorontalo merupakan satu dari sembilan provinsi yang belum menyusun RUED.
"Provinsi Gorontalo harus segera menyelesaikan RUED agar dapat selaras dengan kebijakan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Mengingat menurut Pasal 17 ayat 1 Perpres 1 tahun 2014 RUED P ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan," terang Rofi saat kunjungan kerja Komisi VII ke Provinsi Gorontalo, Selasa (31/10/2017).
Politisi F-PKS ini menjelaskan, RUED berguna dalam memformulasikan kebutuhan energi daerah agar sesuai kebutuhan dan potensi yang ada. Mengingat, Gorontalo memiliki potensi EBT yang besar, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Gorontalo sebagai provinsi berpredikat konservasi pada tahun lalu.
Gorontalo, sambung Rofi, memiliki posisi yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia selain Sulawesi Selatan. Atas alasan itu, dipastikan pasokan energi akan sangat besar. "Karenanya, dibutuhkan sebuah proyeksi energi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki Gorontalo," jelasnya.
Salah satu tujuan RUEN yaitu meningkatkan peran daerah dalam pengelolaan energi nasional. Untuk itu, dalam matriks program rancangan RUEN, Pemerintah Daerah bersama Kementerian/Lembaga terkait memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan 102 rencana kegiatan. Atara lain terkait survei potensi, pemanfaatan energi terbarukan setempat, infrastruktur, pemanfaatan lahan untuk energi, konservasi dan efisiensi, peningkatan peran BUMD, peningkatan teknologi, penyediaan subsidi dan peningkatan SDM.
"Kementerian ESDM harus segera melakukan asistensi secara serius dan inventarisasi berbagai kendala yang dihadapi provinsi-provinsi yang masih terkendala dalam penyusunan RUED," ujar politisi dari dapil Jawa Timur VII ini.
Sebagaimana diketahui, masih terdapat delapan provinsi yang belum rampung menyusun RUED. Kedelapan provinsi tersebut adalah Papua Barat, Papua, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.
(izz)
Lihat Juga :
