ASTRA Infra Minati Proyek Pelabuhan Patimban
Rabu, 08 November 2017 - 21:02 WIB
ASTRA Infra Minati Proyek Pelabuhan Patimban
A
A
A
JAKARTA - PT ASTRA Infra membidik Pelabuhan Patimban yang akan dibangun pada 2018. Pelabuhan Patimban menjadi penting bagi ASTRA, mengingat beberapa waktu lalu ASTRA Infra juga telah memiliki 45% saham pengelolaan ruas Tol Cikopo Palimanan.
Direktur Bisnis dan Pengembangan ASTRA Infra Rahmat Samulo mengatakan, ASTRA Infra merencanakan ikut dalam pengelolaan Pelabuhan Patimban sebagai operator.
"Kita tahu Pelabuhan Patimban ini merupakan kepentingan nasional untuk melakukan ekspor ke negara-negara lain. Jadi ketertarikan kami bukan soal bisnis saja, namun juga untuk kepentingan bangsa," ucap dia, seusai diskusi jalan tol menyambut hari jadi Astra Infra ke-25 di Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Ketertarikan ASTRA Infra untuk masuk sebagai operator pelabuhan akan bergantung pada skema tender yang ditawarkan pemerintah. Menurut Rahmat, skema tender untuk menjadi operator bisa berjalan sendiri-sendiri maupun menggandeng pihak lain.
"Akan tergantung nanti dari skema tender yang ditawarkan. Kami belum tahu skemanya seperti apa. Apakah BUMN dan swasta nasional gabung bikin konsorsium atau berdiri sendiri-sendiri," ungkapnya.
Berminatnya ASTRA Infra di proyek Pelabuhan Patimban mengingat perusahaan memiliki izin sebagai badan usaha pelabuhan. Selain itu, ketertarikan perusahaan juga terkait kepentingan untuk melengkapi kepemilikan jalur tol pada sebagian pengelolaan konsesi ruas tol Cikopo-Palimanan.
"ASTRA ini juga banyak joint venture-nya dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Sementara perusahaan Jepang ini concern-nya ingin mendorong ekspor di dalam negeri kita," jelas dia.
Untuk mempermudah akses ke Pelabuhan Patimban, PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah menjadi prakarsa dengan membuka ruas tol Subang-Patimban. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan strategis yang direncanakan sejak lama dan membutuhkan akses ke jalan tol.
"Kami akan dukung, karena pemrakarsanya sudah ada, yang jelas kenapa ada Subang-Patimban karena ini merupakan proyek strategis nasional, sehingga membutuhkan akses tol," ungkap dia.
Pemerintah, kata Herry juga akan terus membuka kesempatan yang sama kepada pihak swasta lainnya untuk membangun dan mengelola jalan tol. Prosesnya, tambah Herry, melalui proses penawaran dan pelelangan yang terbuka kepada badan usaha baik BUMN, asing maupun swasta.
Di tempat yang sama, Direktur ASTRA Infra Wiwiek D Santoso mengatakan, pihaknya mempertimbangkan untuk mengambil alih pengelolaan jalan tol yang ditawarkan oleh badan usaha jalan tol terkait. Adapun untuk ruas Tol Subang-Patimban, akan dipertimbangkan jika pemrakarsa membuka pelelangan.
"Pada intinya kami akan mempertimbangkan penawaran pengelolaan jalan tol di Indonesia. Termasuk Subang-Patimban. Namun karena sudah ada pemrakarsanya, jadi kami lihat kalau tendernya ada kami ikut," pungkas dia.
Pemerintah menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Direktur Bisnis dan Pengembangan ASTRA Infra Rahmat Samulo mengatakan, ASTRA Infra merencanakan ikut dalam pengelolaan Pelabuhan Patimban sebagai operator.
"Kita tahu Pelabuhan Patimban ini merupakan kepentingan nasional untuk melakukan ekspor ke negara-negara lain. Jadi ketertarikan kami bukan soal bisnis saja, namun juga untuk kepentingan bangsa," ucap dia, seusai diskusi jalan tol menyambut hari jadi Astra Infra ke-25 di Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Ketertarikan ASTRA Infra untuk masuk sebagai operator pelabuhan akan bergantung pada skema tender yang ditawarkan pemerintah. Menurut Rahmat, skema tender untuk menjadi operator bisa berjalan sendiri-sendiri maupun menggandeng pihak lain.
"Akan tergantung nanti dari skema tender yang ditawarkan. Kami belum tahu skemanya seperti apa. Apakah BUMN dan swasta nasional gabung bikin konsorsium atau berdiri sendiri-sendiri," ungkapnya.
Berminatnya ASTRA Infra di proyek Pelabuhan Patimban mengingat perusahaan memiliki izin sebagai badan usaha pelabuhan. Selain itu, ketertarikan perusahaan juga terkait kepentingan untuk melengkapi kepemilikan jalur tol pada sebagian pengelolaan konsesi ruas tol Cikopo-Palimanan.
"ASTRA ini juga banyak joint venture-nya dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Sementara perusahaan Jepang ini concern-nya ingin mendorong ekspor di dalam negeri kita," jelas dia.
Untuk mempermudah akses ke Pelabuhan Patimban, PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah menjadi prakarsa dengan membuka ruas tol Subang-Patimban. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan strategis yang direncanakan sejak lama dan membutuhkan akses ke jalan tol.
"Kami akan dukung, karena pemrakarsanya sudah ada, yang jelas kenapa ada Subang-Patimban karena ini merupakan proyek strategis nasional, sehingga membutuhkan akses tol," ungkap dia.
Pemerintah, kata Herry juga akan terus membuka kesempatan yang sama kepada pihak swasta lainnya untuk membangun dan mengelola jalan tol. Prosesnya, tambah Herry, melalui proses penawaran dan pelelangan yang terbuka kepada badan usaha baik BUMN, asing maupun swasta.
Di tempat yang sama, Direktur ASTRA Infra Wiwiek D Santoso mengatakan, pihaknya mempertimbangkan untuk mengambil alih pengelolaan jalan tol yang ditawarkan oleh badan usaha jalan tol terkait. Adapun untuk ruas Tol Subang-Patimban, akan dipertimbangkan jika pemrakarsa membuka pelelangan.
"Pada intinya kami akan mempertimbangkan penawaran pengelolaan jalan tol di Indonesia. Termasuk Subang-Patimban. Namun karena sudah ada pemrakarsanya, jadi kami lihat kalau tendernya ada kami ikut," pungkas dia.
Pemerintah menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(fjo)
Lihat Juga :
