Kecil Kemungkinan Bandara Soekarno-Hatta Dilepas ke Swasta
Selasa, 14 November 2017 - 16:03 WIB
Kecil Kemungkinan Bandara Soekarno-Hatta Dilepas ke Swasta
A
A
A
JAKARTA - Isu bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta bakal dijual kepada pihak asing atau swasta sempat menghebohkan banyak pihak. Isu ini pun mendapat tanggapan dari pengamat yaitu pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.
Menurut Djoko, sangat jauh bahkan kecil kemungkinan bandara yang memiliki kode IATA CGK tersebut dijual kepada pihak asing. "Sangat kecil kemungkinan dijual," ujarnya dalam keterangan yang dilansir, Selasa (14/11/2017).
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah melakukan bentuk kerja sama pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerja sama operasional dalam jangka waktu tertentu. Sehingga tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerja sama tersebut.
"Itu bukan Soetta tetapi bandara yang dikelola oleh Pemerintah. Agar tidak membebani APBN dan biar mandiri dan lebih profesional pengelolaanya" pungkas Djoko.
Menurutnya, dalam menyikapi isu yang beredar, Kementerian Perhubungan fokus saja dengan meningkatkan pelayanan-pelayanan terhadap bandara yang ada di seluruh Indonesia. "Tidak perlu diklarifikasi, yang penting tingkatkan pelayanan".
Secara terpisah, pengamat transportasi Danang Parikesit menilai, publik sering kali keliru memahami bahwa kerja sama Pemerintah dengan swasta yang dijual adalah 'aset'nya, padahal bukan itu.
"Adalah konsesinya atau hak pengusahaannya, jadi bukan asetnya. Banyak yang salah pengertian di sini" kata dia.
Terlebih, lanjut dia, kadang Pemerintah sering kali kurang tepat dalam menyampaikan interpretasi undang-undang kepada publik.
"Kalau aset infrastruktur yang dijual, saya kira pemerintah salah menterjemahkan UU," tandas Danang.
Menurut Djoko, sangat jauh bahkan kecil kemungkinan bandara yang memiliki kode IATA CGK tersebut dijual kepada pihak asing. "Sangat kecil kemungkinan dijual," ujarnya dalam keterangan yang dilansir, Selasa (14/11/2017).
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah melakukan bentuk kerja sama pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerja sama operasional dalam jangka waktu tertentu. Sehingga tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerja sama tersebut.
"Itu bukan Soetta tetapi bandara yang dikelola oleh Pemerintah. Agar tidak membebani APBN dan biar mandiri dan lebih profesional pengelolaanya" pungkas Djoko.
Menurutnya, dalam menyikapi isu yang beredar, Kementerian Perhubungan fokus saja dengan meningkatkan pelayanan-pelayanan terhadap bandara yang ada di seluruh Indonesia. "Tidak perlu diklarifikasi, yang penting tingkatkan pelayanan".
Secara terpisah, pengamat transportasi Danang Parikesit menilai, publik sering kali keliru memahami bahwa kerja sama Pemerintah dengan swasta yang dijual adalah 'aset'nya, padahal bukan itu.
"Adalah konsesinya atau hak pengusahaannya, jadi bukan asetnya. Banyak yang salah pengertian di sini" kata dia.
Terlebih, lanjut dia, kadang Pemerintah sering kali kurang tepat dalam menyampaikan interpretasi undang-undang kepada publik.
"Kalau aset infrastruktur yang dijual, saya kira pemerintah salah menterjemahkan UU," tandas Danang.
(ven)
Lihat Juga :
