Terobosan BKP Pangkas Rantai Panjang Distribusi Pangan

MAKASSAR - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan, panjangnya jalur distribusi komoditas pangan disinyalir sebagai salah satu faktor yang menyebabkan tidak efisiensinya tata niaga pangan. Hal ini diindikasikan oleh tidak seimbangnya perolehan marjin dari masing-masing pelaku pasar.

Mencermati kondisi tata niaga pangan tersebut, Kementan melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) menggulirkan Program Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Lembaga usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai terobosan baru guna memangkas rantai distribusi pangan.

Lewat program ini, produsen akan terlindungi dari kejatuhan harga dan di sisi lain melindungi konsumen dari tingginya harga pangan sehingga tercapai stabilitas harga pangan. Hal ini di ungkapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendardi dalam kunjungan ke Toko Tani Indonesia (TTI) di Makassar, Selasa (14/11/2017).

“BKP Kementan selaku pengelola TTI terus melakukan inovasi, saat ini Kementan berkerja sama dengan BRI dalam bentuk pinjaman lunak kepada TTI untuk pembayaran dari TTI kepada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) sebagai produsen beras. Bahkan rencananya di akhir tahun 2017 ini rencananya Toko Tani Indonesia akan melaunching E-commerce kebutuhan pangan masyarakat yang tahap awalnya akan dilaksanakan di Jabodetabek," terang Agung.

Lebih lanjut Ia menegaskan Kementan terus berupaya memperluas jaringan pasar Toko Tani Indonesia (TTI) hingga ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia. “Saat ini di Sulawesi Selatan sendiri telah terdapat sekitar Indonesia terdapat sekitar 144 TTI dan total TTI di indonesia saat ini berjumlah sekitar 3000 TTI dan rencananya akan bertambah 1000 TTI tahun 2018 nanti," paparnya.