Proyek LRT dan Cable Car Mandek, Ridwan Kamil Temui Wapres
Sabtu, 25 November 2017 - 18:19 WIB
Proyek LRT dan Cable Car Mandek, Ridwan Kamil Temui Wapres
A
A
A
BANDUNG - Mandeknya proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Cabel Car di Kota Bandung memaksa Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan tersebut akan digunakan untuk melaporkan sejumlah pembangunan infrastruktur yang tersendat
"Saya hanya meng-update perkembangan di Bandung. Karena ada dua proyek yang tertunda-tunda seperti Cable Car dan LRT. Karena, soal persuratan di kementerian belum turun. Sebab, Pak JK memiliki kapasitas yang mengurusi itu," kata Emil di Banduing Sabtu(25/11/2017).
Dia mengungkapkan, dari pertemuan itu JK akan berupaya mempercepat proses yang saat ini masih terhambat. Sehingga, proses pembangunan proyek LRT dan Cable Car bisa berjalan segera.
"Saya berharap disaat cuti (pilkada) nanti bisa melakukan ground braeking proyek ini. Jadi, masih di jaman saya pembangunan sudah berlangsung," ungkap dia.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Bandung kembali menunda rencana pembangunan proyek transportasi massal yakni Cable Car dan LRT. Tertundanya pembangunan tersebut akibat persoalan administrasi yang hingga kini masih tertahan di tingkat pemerintah pusat.
"Saya hanya meng-update perkembangan di Bandung. Karena ada dua proyek yang tertunda-tunda seperti Cable Car dan LRT. Karena, soal persuratan di kementerian belum turun. Sebab, Pak JK memiliki kapasitas yang mengurusi itu," kata Emil di Banduing Sabtu(25/11/2017).
Dia mengungkapkan, dari pertemuan itu JK akan berupaya mempercepat proses yang saat ini masih terhambat. Sehingga, proses pembangunan proyek LRT dan Cable Car bisa berjalan segera.
"Saya berharap disaat cuti (pilkada) nanti bisa melakukan ground braeking proyek ini. Jadi, masih di jaman saya pembangunan sudah berlangsung," ungkap dia.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Bandung kembali menunda rencana pembangunan proyek transportasi massal yakni Cable Car dan LRT. Tertundanya pembangunan tersebut akibat persoalan administrasi yang hingga kini masih tertahan di tingkat pemerintah pusat.
(akr)
Lihat Juga :
