Kandungan Kualitas LPG Nusagaz Harus Dijelaskan Pemerintah
Jum'at, 01 Desember 2017 - 12:12 WIB
Kandungan Kualitas LPG Nusagaz Harus Dijelaskan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mendapatkan desakan dari Energy Watch Indonesia (EWI) untuk menjelaskan kepada publik, mengenaik kandungan produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan merek Nusagaz yang diluncurkan Vivo bersama dengan PT Sierra Nusa Gas. Pasalnya diduga Propana LPG yang diluncurkan VIVO Energy Indonesia tersebut, mencapai 80%.
“Pemerintah harus menjelaskan, apakah kandungan Propana Nusagaz sudah sesuai atau tidak dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 2652.K/10/DJM.T/2009 Lampiran ke II tentang Standar dan Mutu LPG jenis Propana,” kata Koordinator EWI, Ferdinand Hutahaean lewat keterangan resmi di Jakarta, Jumat (1/12/2017).
Menurut Ferdinand, dari informasi yang dihimpun EWI, kandungan Propana Nusagaz memang mencapai 80%. Kandungan tersebut tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan LPG produksi Pertamina yang menggunakan Propana 50% dan Butane 50%. Imbasnya adalah pada tingkat kualitas LPG tersebut. “Bedanya tentu di tingkat pengapian dan panas serta warna apinya,” lanjutnya.
Lebih lanjut Ia menegaskan, Pemerintah memang tak punya pilihan lain, kecuali memberi penjelasan kepada publik. Jika tidak, dikhawatirkan akan memunculkan gejolak di masyarakat, karena masyarakat bisa mengambil kesimpulan masing-masing. “Jika Pemerintah diam saja dan tidak segera menjelaskan secara transparan, masyarakat akan berpikir bahwa wajar saja jika harga Nusagaz lebih murah,” ungkap Ferdinand.
Tidak hanya itu menurutnya hal lain yang juga harus dilakukan Pemerintah, yakni memikirkan dampak kehadiran pemain baru terhadap bisnis Pertamina. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan juga kecurigaan publik kepada Pemerintah.
“Yang menjadi pertanyaan, sudahkah pemerintah memikirkan dampaknya terhadap bisnis Pertamina? Jika tidak diperhitungkan, maka dengan sangat berat hati kami mencurigai Jonan sadar atau tidak sadar sedang melemahkan Pertamina dengan kebijakannya,” imbuhnya.
Dan jika Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM tidak juga memberikan sinyalemen keberpihakan kepada BUMN-nya, Ferdinand tidak segan mengusulkan kepada Presiden untuk segera mengganti menteri terkait. Pasalnya, dapat berimbas pada kemunduran Pertamina itu sendiri. “Mumpung momen reshufle sudah dekat, sebaiknya ada yang direshufle dan diganti. Karena kebijakannya bisa membuat Pertamina hancur,” tambah dia.
Menurutnya, jika Pertamina terganggu maka hal itu pasti akan berdampak pada stabilitas nasional karena akan terganggu melaksanakan distribusi BBM kebutuhan nasional. “Semua tentu paham apa yang akan terjadi jika suplay BBM nasional terganggu, maka akan terjadi kekacauan secara besar-besaran,” tukasnya.
“Pemerintah harus menjelaskan, apakah kandungan Propana Nusagaz sudah sesuai atau tidak dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 2652.K/10/DJM.T/2009 Lampiran ke II tentang Standar dan Mutu LPG jenis Propana,” kata Koordinator EWI, Ferdinand Hutahaean lewat keterangan resmi di Jakarta, Jumat (1/12/2017).
Menurut Ferdinand, dari informasi yang dihimpun EWI, kandungan Propana Nusagaz memang mencapai 80%. Kandungan tersebut tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan LPG produksi Pertamina yang menggunakan Propana 50% dan Butane 50%. Imbasnya adalah pada tingkat kualitas LPG tersebut. “Bedanya tentu di tingkat pengapian dan panas serta warna apinya,” lanjutnya.
Lebih lanjut Ia menegaskan, Pemerintah memang tak punya pilihan lain, kecuali memberi penjelasan kepada publik. Jika tidak, dikhawatirkan akan memunculkan gejolak di masyarakat, karena masyarakat bisa mengambil kesimpulan masing-masing. “Jika Pemerintah diam saja dan tidak segera menjelaskan secara transparan, masyarakat akan berpikir bahwa wajar saja jika harga Nusagaz lebih murah,” ungkap Ferdinand.
Tidak hanya itu menurutnya hal lain yang juga harus dilakukan Pemerintah, yakni memikirkan dampak kehadiran pemain baru terhadap bisnis Pertamina. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan juga kecurigaan publik kepada Pemerintah.
“Yang menjadi pertanyaan, sudahkah pemerintah memikirkan dampaknya terhadap bisnis Pertamina? Jika tidak diperhitungkan, maka dengan sangat berat hati kami mencurigai Jonan sadar atau tidak sadar sedang melemahkan Pertamina dengan kebijakannya,” imbuhnya.
Dan jika Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM tidak juga memberikan sinyalemen keberpihakan kepada BUMN-nya, Ferdinand tidak segan mengusulkan kepada Presiden untuk segera mengganti menteri terkait. Pasalnya, dapat berimbas pada kemunduran Pertamina itu sendiri. “Mumpung momen reshufle sudah dekat, sebaiknya ada yang direshufle dan diganti. Karena kebijakannya bisa membuat Pertamina hancur,” tambah dia.
Menurutnya, jika Pertamina terganggu maka hal itu pasti akan berdampak pada stabilitas nasional karena akan terganggu melaksanakan distribusi BBM kebutuhan nasional. “Semua tentu paham apa yang akan terjadi jika suplay BBM nasional terganggu, maka akan terjadi kekacauan secara besar-besaran,” tukasnya.
(akr)
Lihat Juga :
