Jaga Investasi Migas agar Investor Tak Lari dari Indonesia
Senin, 04 Desember 2017 - 19:28 WIB
Jaga Investasi Migas agar Investor Tak Lari dari Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Investasi sektor minyak dan gas (migas) dinilai harus dijaga agar para investor tidak melarikan diri keluar dari Indonesia karena adanya berbagai persoalan.
Untuk itu, Serikat Pekerja SKK Migas Bambang Dwi Djanuarto mengatakan, diperlukan ketegasan pemerintah terkait usulan draft DPR untuk membentuk badan usaha khusus (BUK). Sebab, standing position ini harus diperjelas.
"Kita memang menorong agar secepatnya RUU dilakukan karena investor ini menunggu, jangan sampai mereka lari ke Thailand dan lain-lain. Maka dibutuhkan kejelasan regulasi untuk menarik mereka kembali, apalagi banyak blok-blok yang akan habis masa kontraknya," ujarnya di Jakarta, Senin (4/12/2017).
Menurutnya, lelang wilayah kerja (WK) migas selama ini juga belum berjalan. Padahal Indonesia merupakan negara pengimpor migas, sehingga mau tidak mau harus meningkatkan produksi.
"Maka tolonglah kami untuk mendukung eksplorasi dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang pas yang mendukung. Kondisi kita krisis, kita butuh cadangan baru, apalagi diprediksi tahun depan, harga minyak akan naik menjadi USD80 per barel, ini kan baik sekali," kata Bambang.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo menjelaskan, iklim investasi sektor migas beberapa tahun ini negatif karena harga minyak menurun. Di sisi lain, investor butuh kepastian.
"Setelah harga minyak mulai rebound, di dalam ketidakpastian terkait dengan UU migas yang masih belum direvisi, pemerintah baru melahirkan gross split, ini makin tidak pasti lagi. Jangan heran kalau lelang WK ini tidak laku, di sana-sini sosialisasi gross split, pelaku migas tanggapannya negatif," pungkasnya.
Untuk itu, Serikat Pekerja SKK Migas Bambang Dwi Djanuarto mengatakan, diperlukan ketegasan pemerintah terkait usulan draft DPR untuk membentuk badan usaha khusus (BUK). Sebab, standing position ini harus diperjelas.
"Kita memang menorong agar secepatnya RUU dilakukan karena investor ini menunggu, jangan sampai mereka lari ke Thailand dan lain-lain. Maka dibutuhkan kejelasan regulasi untuk menarik mereka kembali, apalagi banyak blok-blok yang akan habis masa kontraknya," ujarnya di Jakarta, Senin (4/12/2017).
Menurutnya, lelang wilayah kerja (WK) migas selama ini juga belum berjalan. Padahal Indonesia merupakan negara pengimpor migas, sehingga mau tidak mau harus meningkatkan produksi.
"Maka tolonglah kami untuk mendukung eksplorasi dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang pas yang mendukung. Kondisi kita krisis, kita butuh cadangan baru, apalagi diprediksi tahun depan, harga minyak akan naik menjadi USD80 per barel, ini kan baik sekali," kata Bambang.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo menjelaskan, iklim investasi sektor migas beberapa tahun ini negatif karena harga minyak menurun. Di sisi lain, investor butuh kepastian.
"Setelah harga minyak mulai rebound, di dalam ketidakpastian terkait dengan UU migas yang masih belum direvisi, pemerintah baru melahirkan gross split, ini makin tidak pasti lagi. Jangan heran kalau lelang WK ini tidak laku, di sana-sini sosialisasi gross split, pelaku migas tanggapannya negatif," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
