BPH Migas Wujudkan BBM Satu Harga di Pulau Enggano

JAKARTA - Warga Pulau Enggano di Bengkulu kini bisa memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dengan harga yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Jika sebelumnya harga BBM di salah satu pulau terluar ini mencapai Rp10.000-15.000 per liter, maka saat ini harga BBM jenis Premium menjadi Rp6.450 per liter dan harga BBM jenis Solar Rp5.150 per liter.

Hal ini dimungkinkan sejak pemerintah, dalam hal ini Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) kembali meresmikan lembaga penyalur program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Pulau Enggano yang tergolong salah satu pulau terdepan, terluar dan terpencil (3T).

Rencananya, peresmian BBM Satu Harga di Pulau Enggano ini akan dilakukan Menteri ESDM Ignatius Jonan, Kepala BPH Migas Fansrullah Asa dan Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik. Namun cuaca buruk, dan pesawat yang bermasalah di tengah perjalanan menuju Pulau Enggano menyebabkan kehadiran mereka dibatalkan.

Meski demikian, peresmian terus berjalan agar masyarakat di Pulau Enggano bisa langsung menikmati BBM Satu Harga. Sehingga peresmian yang dipusatkan di Desa Malakoni, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu pada Jumat (8/12/2017) ini dilakukan oleh Staf Ahli Kementerian ESDM Mirza Kumala yang menggantikan Jonan, Putu Suardana yang mewakili Kepala BPH Migas Fansrullah Asa dan Dirut Pertamina Elia diwakili oleh Svp Pemasaran Pertamina Gigih Irianto.

Putu Suardana yang mewakili Kepala BPH Migas menyatakan, kebijakan BBM Satu Harga merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan guna mewujudkan sila kelima Pancasila sekaligus menjalan amanat Undang-Undang Migas serta mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik.

"Meski demikian untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM dibutuhkan pengorbanan yang cukup besar untuk menyalurkan BBM hingga ke tangan rakyat. Terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal yang harga BBM-nya masih mahal dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas,” katanya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Minggu (10/12/2017).