Program Dana Desa Wajib Mampu Sejahterakan Desa

Senin, 25 Desember 2017 - 17:56 WIB
Program Dana Desa Wajib...
Program Dana Desa Wajib Mampu Sejahterakan Desa
A A A
JAKARTA - Program padat karya cash telah disepakati anggarannya oleh empat menteri sebesar 30% dari dana desa sebesar Rp60 triliun. Pada tahap awal, program tersebut akan fokus pada 100 desa terlebih dahulu.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, program tersebut akan fokus pada desa yang tertinggal dan desa dengan tingkat stanting atau gangguan perkembangan yang tinggi.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Sosial Indonesia (LKSI) Malang Syaifudin Syam mengatakan, lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagi masyarakat adalah fondasi awal dan semangat baru untuk membangun tanah kelahirannya.

Menurutnya, program dana desa dan program lain yang menjadikan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai tujuan, telah menjadi spirit tambahan bagi masyarakat desa untuk berubah, membangun ekonomi melalui potensi desa dan menciptakan produk unggulan kawasan pedesaan sebagai tonggak awal menuju desa maju dan mandiri.

"Dengan kemajuan dan kemandirian desa diharapkan akan menekan laju urbanisasi. Karena, desa menjadi lahan perekonomian baru dan membuka lapangan pekerjaan baru di desa," kata dia di Malang, Senin (25/12/2017).

Syaifuddin mengatakan, untuk mencapai tujuan desa maju dan mandiri, maka desa tidak bisa dibiarkan sendirian. Karena itu, dibutuhkan sinergi multi stakeholder untuk turun tangan, urun rembug membantu masyarakat desa membangun desanya.

Program dana desa yang salah satu cita-citanya mewujudkan desa sejahtera, telah mampu membangun kesadaran masyarakat desa dan pemuda desa untuk bergerak membenahi diri.

Dia merujuk pada hasil monitoring LKSI di desa Tamanasri, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Para pemuda di desa tersebut melakukan gerakan bersih desa, membangun desanya secara swadaya, tanpa bantuan pihak swasta maupun perguruan tinggi.

"Tanpa perhatian berbagai pihak, terutama pihak perguruan tinggi sebagai wadah kumpulan kaum intelektual berwawasan tinggi, dan dorongan dari pemerintah gerakan pemuda desa yang hanya bermodalkan semangat itu tak akan bertahan lama dan tak akan menemukan arah yang tepat," tuturnya.

Pihaknya mewanti-wanti agar program dana desa yang cita-citanya mulia ini agar dikawal oleh berbagai pihak. Pengelolaan dana desa pun harus dikelola secara akuntabel dan transparan.

Dia menegaskan, jangan sampai ada kepala desa dan aparat desa lain, bahkan pejabat di atasnya melakukan 'bancaan' dana desa untuk kepentingan diri sehingga berujung di penjara.

"Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan manajemen pengelolaan dana desa secara transparan dan amanah," jelasnya.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Tuntut Cabut PMK 81,...
Tuntut Cabut PMK 81, APDESI Gelar Aksi Unjuk Rasa di Jakarta
Desa Mallari Bone Jadi...
Desa Mallari Bone Jadi Pertama Salurkan BLT Dana Desa di Sulsel
Diduga Korupsi DD dan...
Diduga Korupsi DD dan ADD, Oknum Kades di Lampung Utara Ditahan Polisi
Ratusan Warga Demo Minta...
Ratusan Warga Demo Minta Pemdes Transparan Kelola Dana Desa
Prabowo Singgung Masalah...
Prabowo Singgung Masalah Dana Desa Tak Tersalurkan dengan Baik 1 Dekade Terakhir
Korupsi Dana Desa, Mantan...
Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Pedataran Dipenjara 5 Tahun
Berita Terkini
Raih Penghargaan Infobank,...
Raih Penghargaan Infobank, MNC Guna Usaha Indonesia Catat Kinerja Unggul Selama 10 Tahun Berturut-turut
13 menit yang lalu
Raih Penghargaan Infobank,...
Raih Penghargaan Infobank, MNC Finance Catat Kinerja Terbaik Selama Lima Tahun Berturut-turut
18 menit yang lalu
Panda Bond Bakal Dinilai...
Panda Bond Bakal Dinilai Lembaga Rating China, Purbaya Tak Peduli Hasil S&P dan Moody's
23 menit yang lalu
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Optimalkan Distribusi BBM di Tengah Lonjakan Permintaan
32 menit yang lalu
BPS Canangkan Sensus...
BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur: Perkuat Kompas Pembangunan Daerah
41 menit yang lalu
GAPKI: Pengawasan Ekspor...
GAPKI: Pengawasan Ekspor Sawit Sudah Ketat, Kuncinya Penegakan Hukum
1 jam yang lalu
Infografis
Bagher Ghalibaf, Negosiator...
Bagher Ghalibaf, Negosiator Iran dan Tangan Kanan Mojtaba yang Mampu Tundukkan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved