Alasan Jonan Tugaskan Pertamina dan AKR Salurkan BBM Lima Tahun
Senin, 08 Januari 2018 - 11:48 WIB
Alasan Jonan Tugaskan Pertamina dan AKR Salurkan BBM Lima Tahun
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memutuskan untuk memberikan penugasan kepada badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM). Dalam hal ini PT AKR Corporindo (Tbk) dan PT Pertamina untuk menyalurkan BBM ke seluruh Indonesia dengan jangka waktu lima tahun, yakni 2018-2022.
(Baca Juga: BPH Migas Tunjuk Pertamina-AKR Corporindo Salurkan BBM hingga 2022)
Hal tersebut dilakukan demi memberikan kepastian kepada badan usaha yang akan melakukan investasi membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
PT AKR Corporindo ditunjuk sebagai badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (P3JBT). Sementara, Pertamina sebagai badan usaha pelaksana penugasaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan (P3JBT dan P3JBKP).
"Saya berharap dengan adanya penugasan lima tahun ini, baik Pertamina atau AKR dapat melakukan pelayanan ke seluruh penjuru nusantara dengan tidak ragu. Kalau dulu penugasan setiap tahun, nanti orang berpikiran mau investasi atau tidak," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (8/1/2018).
Menurutnya, investasi membangun SPBU membutuhkan kepastian jangka panjang. Jika waktu penugasan diberikan dalam jangka waktu satu tahun, maka investor akan berpikir ulang untuk investasi di sektor tersebut.
Apalagi, kata mantan Menteri Perhubungan ini, SPBU yang dimiliki Pertamina mayoritas merupakan investasi dari mitra perseroan. Dari 6.800 SPBU Pertamina, setidaknya hanya 170 yang merupakan milik Pertamina, sisanya merupakan mitra BUMN migas tersebut.
"Kalau ya tahun depan dapat lagi (penugasan), jadi istilahnya orang mau buka pompa bensin jadi pikir lagi. SPBU yang pakai lambang Pertamina itu 6.800, yang dimiliki Pertamina dan anak usahanya sekitar 170. Sisanya mitra Pertamina yang tergabung dalam Hiswana. Jadi ini enggak ragu-ragu," tutur dia.
Selain itu, cara ini dimaksudkan agar SPBU dapat cepat terbangun di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Jika investor memiliki kepastian jangka panjang, maka mereka tidak akan ragu untuk membangun stasiun pengisian BBM.
"Kalau tidak, daerah 3T nanti enggak akan ada SPBU. Jadi program Presiden untuk melayani 3T dengan BBM satu harga, caranya bagaimana pengusaha akan investasi. Kalau investasi bikin SPBU penugasannya hanya satu tahun, ini berat sekali. Bikin SPBU enggak akan kembali uangnya satu tahun," tutur dia.
(Baca Juga: BPH Migas Tunjuk Pertamina-AKR Corporindo Salurkan BBM hingga 2022)
Hal tersebut dilakukan demi memberikan kepastian kepada badan usaha yang akan melakukan investasi membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
PT AKR Corporindo ditunjuk sebagai badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (P3JBT). Sementara, Pertamina sebagai badan usaha pelaksana penugasaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan (P3JBT dan P3JBKP).
"Saya berharap dengan adanya penugasan lima tahun ini, baik Pertamina atau AKR dapat melakukan pelayanan ke seluruh penjuru nusantara dengan tidak ragu. Kalau dulu penugasan setiap tahun, nanti orang berpikiran mau investasi atau tidak," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (8/1/2018).
Menurutnya, investasi membangun SPBU membutuhkan kepastian jangka panjang. Jika waktu penugasan diberikan dalam jangka waktu satu tahun, maka investor akan berpikir ulang untuk investasi di sektor tersebut.
Apalagi, kata mantan Menteri Perhubungan ini, SPBU yang dimiliki Pertamina mayoritas merupakan investasi dari mitra perseroan. Dari 6.800 SPBU Pertamina, setidaknya hanya 170 yang merupakan milik Pertamina, sisanya merupakan mitra BUMN migas tersebut.
"Kalau ya tahun depan dapat lagi (penugasan), jadi istilahnya orang mau buka pompa bensin jadi pikir lagi. SPBU yang pakai lambang Pertamina itu 6.800, yang dimiliki Pertamina dan anak usahanya sekitar 170. Sisanya mitra Pertamina yang tergabung dalam Hiswana. Jadi ini enggak ragu-ragu," tutur dia.
Selain itu, cara ini dimaksudkan agar SPBU dapat cepat terbangun di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Jika investor memiliki kepastian jangka panjang, maka mereka tidak akan ragu untuk membangun stasiun pengisian BBM.
"Kalau tidak, daerah 3T nanti enggak akan ada SPBU. Jadi program Presiden untuk melayani 3T dengan BBM satu harga, caranya bagaimana pengusaha akan investasi. Kalau investasi bikin SPBU penugasannya hanya satu tahun, ini berat sekali. Bikin SPBU enggak akan kembali uangnya satu tahun," tutur dia.
(izz)
