Mendagri: 21 Daerah Belum Punya Tim Pengendali Inflasi
Senin, 22 Januari 2018 - 13:51 WIB
Mendagri: 21 Daerah Belum Punya Tim Pengendali Inflasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah selama ini terus mendorong agar setiap daerah memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di setiap wilayahnya. Sayang, hingga saat ini belum semua daerah membentuk tim pengendali inflasi tersebut.
(Baca: Menko Darmin Ramal Inflasi Indonesia 2020 Hanya 3% )
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, setidaknya masih ada 21 kabupaten/kota dari 541 daerah yang hingga saat ini belum membentuk TPID. Hingga saat ini, pihaknya masih terus mendorong agar daerah-daerah tersebut bisa segera membentuk TPID.
"Saya melaporkan atas dorongan Menko bidang Perekonomian dan Gubernur BI, sekarang tinggal 21 kabupaten/kota yang belum membentuk TPID. Ini sudah kami minta ke Dirjen Bangda (Pengembangan Daerah) untuk mendorong. Karena inflasi itu harus terakomodasi atau diredam di tingkat daerah," katanya di Gedung BI, Jakarta, Senin (22/1/2018).
Menurutnya, jumlah daerah yang telah membentuk TPID dari tahun ke tahun sejatinya terus mengalami peningkatan. Dia berharap, 21 daerah yang belum memiliki TPID dapat segera membentuknya tahun ini.
"Dari 541 daerah kabupaten/kota dan provinsi yang belum (membentuk TPID) tinggal 21. Mudah mudahan tahun ini bisa selesai semua. Kami dorong terus, karena awal kami sebagai Mendagri belum terus setiap tahun meningkat, sekarang tinggal 21," terang dia.
Tjahjo mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan daerah enggan membentuk TPID, karena kurangnya pemahaman mengenai tim tersebut. Pihaknya tidak bisa memaksa daerah untuk membentuk TPID. Selama ini, yang dilakukan pemerintah hanya terus mendorong agar tim tersebut segera terbentuk.
"Kemendagri tidak bisa memaksa. Kami sebagai departemen regulasi hanya bisa menyampaikan ini lho tiga tahun ini data inflasi cukup bagus, tapi akan semakin bagus kalau daerah ikut mendorong. Saya kira mereka kurang paham, tapi setelah terlibat jadi paham. Misal, masalah perizinan dipangkas, PTSP, masalah beras dan cabai. Kan orang tidak tahu masalah inflasi tertinggi itu cabai dan termasuk beras," tuturnya.
(Baca: Menko Darmin Ramal Inflasi Indonesia 2020 Hanya 3% )
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, setidaknya masih ada 21 kabupaten/kota dari 541 daerah yang hingga saat ini belum membentuk TPID. Hingga saat ini, pihaknya masih terus mendorong agar daerah-daerah tersebut bisa segera membentuk TPID.
"Saya melaporkan atas dorongan Menko bidang Perekonomian dan Gubernur BI, sekarang tinggal 21 kabupaten/kota yang belum membentuk TPID. Ini sudah kami minta ke Dirjen Bangda (Pengembangan Daerah) untuk mendorong. Karena inflasi itu harus terakomodasi atau diredam di tingkat daerah," katanya di Gedung BI, Jakarta, Senin (22/1/2018).
Menurutnya, jumlah daerah yang telah membentuk TPID dari tahun ke tahun sejatinya terus mengalami peningkatan. Dia berharap, 21 daerah yang belum memiliki TPID dapat segera membentuknya tahun ini.
"Dari 541 daerah kabupaten/kota dan provinsi yang belum (membentuk TPID) tinggal 21. Mudah mudahan tahun ini bisa selesai semua. Kami dorong terus, karena awal kami sebagai Mendagri belum terus setiap tahun meningkat, sekarang tinggal 21," terang dia.
Tjahjo mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan daerah enggan membentuk TPID, karena kurangnya pemahaman mengenai tim tersebut. Pihaknya tidak bisa memaksa daerah untuk membentuk TPID. Selama ini, yang dilakukan pemerintah hanya terus mendorong agar tim tersebut segera terbentuk.
"Kemendagri tidak bisa memaksa. Kami sebagai departemen regulasi hanya bisa menyampaikan ini lho tiga tahun ini data inflasi cukup bagus, tapi akan semakin bagus kalau daerah ikut mendorong. Saya kira mereka kurang paham, tapi setelah terlibat jadi paham. Misal, masalah perizinan dipangkas, PTSP, masalah beras dan cabai. Kan orang tidak tahu masalah inflasi tertinggi itu cabai dan termasuk beras," tuturnya.
(izz)
Lihat Juga :
