Panen Raya di Banyuasin, KSP Siap Kaji Kembali Impor Beras
Rabu, 31 Januari 2018 - 08:54 WIB
Panen Raya di Banyuasin, KSP Siap Kaji Kembali Impor Beras
A
A
A
JAKARTA - Rencana impor beras yang diusung pemerintah siap untuk dikaji kembali ketika beberapa daerah di Indonesia telah memasuki musim panen raya. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menerangkan, stok beras nasional surplus akan menjadi bahan masukan ke Presiden Joko Widodo agar tidak jadi mengimpor beras.
“Sesuai data yang ada sekarang, Indonesia sedang surplus, sehingga ini harus menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk dilanjutkan atau tidak persoalan impor ini,” kata Moeldoko saat mengikuti acara panen raya di Banyuasin, Sumatera Selatan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua MPR Zulkifli Hasan
Mantan Panglima TNI ini juga enggan masalah impor disebut sebagai pemicu turunnya harga padi dari petani. Menurutnya penurunan harga disebabkan dimulainya musim panen raya. “Nanti pandangan orang, ‘oh ini gara impor harga padi turun,’ jangan sampai presiden jadi korban dari sebuah situasi, ini nanti yang akan disampaikan ke Pak Presiden,” tegas dia.
Ketika ditanya apakah dengan surplus itu pemerintah akan membatalkan impor, Moeldoko masih belum bisa memastikannya. “Mungkin ditunda atau bagaimana caranya nanti,” tandas dia.
Sementara, Ketua DPR Bamsoet menjelaskan, angka produksi padi nasional pada 2017 mencapai 81.382.451 ton. Angka itu disebutnya naik 2,56% dibanding produksi 2016 sebesar 79.354.767 ton. "Hal ini tentu sangat menggembirakan kita semua. Indonesia memiliki lahan pertanian dan produksi padi yang besar," terangnya.
Lebih lanjut Bamsoet meminta Komisi IV dan Komisi VI mengkaji kebijakan impor beras, khususnya dari Vietnam. Menurutnya, harus segera dicarikan solusi agar jangan sampai ada impor di tengah panen raya.
"Tugas kita bersama pemerintahan Jokowi-JK adalah menjaga agar harga gabah petani tidak jatuh jauh di bawah Rp 5.000 per kg dan harga beras sebagai bahan pokok utama tidak jauh di atas Rp 8.000 per kg agar terjangkau oleh masyarakat menengah-bawah," terangnya.
Sementara itu, Zulkifli Hasan dalam panen raya itu kembali menegaskan sikapnya menolak rencana impor beras. Menurut dia, yang harus dilakukan justru memuliakan dan menyejahterakan petani dengan membeli dan konsumsi beras dalam negeri.
Dia mengingatkan jangan sampai sekarang petani panen raya tapi beras impor justru membanjiri pasar. Meski demikian, Ketua Umum PAN ini mendukung upaya terus-menerus yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan jajarannya dalam upaya menyejahterakan petani.
Namun dia bulat dalam hal menolak impor beras. Karena itu, Zulkifli akan menyampaikan langsung kepada Jokowi agar jangan melaksanakan impor beras. "Kami semua dukung Presiden agar sukses. Kalau impor beras, harga murah, rakyat sengsara. Kasihan, Pak Presiden, Saya yakin beliau tak ingin petani sengsara. Kalau perlu, malah sebaliknya, kita ekspor beras. Saya yakin kualitas beras dalam negeri jauh lebih baik," pungkas dia.
“Sesuai data yang ada sekarang, Indonesia sedang surplus, sehingga ini harus menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk dilanjutkan atau tidak persoalan impor ini,” kata Moeldoko saat mengikuti acara panen raya di Banyuasin, Sumatera Selatan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua MPR Zulkifli Hasan
Mantan Panglima TNI ini juga enggan masalah impor disebut sebagai pemicu turunnya harga padi dari petani. Menurutnya penurunan harga disebabkan dimulainya musim panen raya. “Nanti pandangan orang, ‘oh ini gara impor harga padi turun,’ jangan sampai presiden jadi korban dari sebuah situasi, ini nanti yang akan disampaikan ke Pak Presiden,” tegas dia.
Ketika ditanya apakah dengan surplus itu pemerintah akan membatalkan impor, Moeldoko masih belum bisa memastikannya. “Mungkin ditunda atau bagaimana caranya nanti,” tandas dia.
Sementara, Ketua DPR Bamsoet menjelaskan, angka produksi padi nasional pada 2017 mencapai 81.382.451 ton. Angka itu disebutnya naik 2,56% dibanding produksi 2016 sebesar 79.354.767 ton. "Hal ini tentu sangat menggembirakan kita semua. Indonesia memiliki lahan pertanian dan produksi padi yang besar," terangnya.
Lebih lanjut Bamsoet meminta Komisi IV dan Komisi VI mengkaji kebijakan impor beras, khususnya dari Vietnam. Menurutnya, harus segera dicarikan solusi agar jangan sampai ada impor di tengah panen raya.
"Tugas kita bersama pemerintahan Jokowi-JK adalah menjaga agar harga gabah petani tidak jatuh jauh di bawah Rp 5.000 per kg dan harga beras sebagai bahan pokok utama tidak jauh di atas Rp 8.000 per kg agar terjangkau oleh masyarakat menengah-bawah," terangnya.
Sementara itu, Zulkifli Hasan dalam panen raya itu kembali menegaskan sikapnya menolak rencana impor beras. Menurut dia, yang harus dilakukan justru memuliakan dan menyejahterakan petani dengan membeli dan konsumsi beras dalam negeri.
Dia mengingatkan jangan sampai sekarang petani panen raya tapi beras impor justru membanjiri pasar. Meski demikian, Ketua Umum PAN ini mendukung upaya terus-menerus yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan jajarannya dalam upaya menyejahterakan petani.
Namun dia bulat dalam hal menolak impor beras. Karena itu, Zulkifli akan menyampaikan langsung kepada Jokowi agar jangan melaksanakan impor beras. "Kami semua dukung Presiden agar sukses. Kalau impor beras, harga murah, rakyat sengsara. Kasihan, Pak Presiden, Saya yakin beliau tak ingin petani sengsara. Kalau perlu, malah sebaliknya, kita ekspor beras. Saya yakin kualitas beras dalam negeri jauh lebih baik," pungkas dia.
(akr)
Lihat Juga :
