Bapanas Kampanye Stop Boros Pangan di Tengah Polemik Demmurage Beras Impor
loading...
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggaungkan gerakan stop boros pangan di tengah skandal demmurage beras impor. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggaungkan gerakan stop boros pangan di tengah skandal demmurage beras impor Rp294,5 miliar yang menyeret Bulog. Kampanye itu merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
"Solusinya masyarakat harus diberikan edukasi yang baik agar tidak berperilaku boros pangan," ujar Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof Akhmadi di Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Dia meminta pemerintah dalam hal ini Bapanas dapat mengurangi impor beras dengan memberikan edukasi tentang pangan alternatif kepada masyarakat. Menurut Akhamadi, Bapanas bisa memperkenalkan produk pangan alternatif seperti olahan jagung hingga sagu.
"Harusnya secara masif lebih dikembangkan. Mindset ini harus dimulai dari para pengambil kebijakan di pemerintah," ungkap Ahmadi.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat. Terlebih, lanjut Akhmadi,ketergantungan masyarakat akan beras masih sangat dominan.
"Untuk impor beras, selama ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat dominan atau pangan alternatif belum menjadi daya tarik di masyarakat. Menekan impor beras, saya kira masih terkendala untuk dilakukan," tandasnya.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan solusi untuk mengurangi jumlah impor beras. Salah satunya caranya dengan menggalakkan program setop boros pangan.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, mengatakan program itu diusung karena angka pemborosan pangan terhitung sangat besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 30% total pangan yang terbuang.
Sarwo Edhy mengatakan pihaknya kini terus mendorong masyarakat untuk menghemat pangan. Sebab, program setop boros pangan bisa membuat pemerintah tidak lagi mengimpor beras.
"Solusinya masyarakat harus diberikan edukasi yang baik agar tidak berperilaku boros pangan," ujar Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof Akhmadi di Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Dia meminta pemerintah dalam hal ini Bapanas dapat mengurangi impor beras dengan memberikan edukasi tentang pangan alternatif kepada masyarakat. Menurut Akhamadi, Bapanas bisa memperkenalkan produk pangan alternatif seperti olahan jagung hingga sagu.
"Harusnya secara masif lebih dikembangkan. Mindset ini harus dimulai dari para pengambil kebijakan di pemerintah," ungkap Ahmadi.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat. Terlebih, lanjut Akhmadi,ketergantungan masyarakat akan beras masih sangat dominan.
"Untuk impor beras, selama ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat dominan atau pangan alternatif belum menjadi daya tarik di masyarakat. Menekan impor beras, saya kira masih terkendala untuk dilakukan," tandasnya.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan solusi untuk mengurangi jumlah impor beras. Salah satunya caranya dengan menggalakkan program setop boros pangan.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, mengatakan program itu diusung karena angka pemborosan pangan terhitung sangat besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 30% total pangan yang terbuang.
Sarwo Edhy mengatakan pihaknya kini terus mendorong masyarakat untuk menghemat pangan. Sebab, program setop boros pangan bisa membuat pemerintah tidak lagi mengimpor beras.
Lihat Juga :
