Empat Rekomendasi PKS ke Menteri Susi Soal Nelayan dan Laut
Empat Rekomendasi PKS ke Menteri Susi Soal Nelayan dan Laut
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR memberikan empat rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menyelamatkan nelayan dan laut Indonesia. Empat rekomendasi ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk Selamatkan Nelayan, Lindungi Laut Indonesia, hari ini.
Pertama, pemerintah diminta lebih cermat dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat, khususnya terkait persoalan pelarangan alat tangkap, sehingga tidak merugikan nelayan dan keluarganya. Sebab, Fraksi PKS menilai belum ada skema kebijakan pemerintah yang dapat menjadi win-win solution atas persoalan alat tangkap cantrang itu.
Padahal, persoalan itu sudah terjadi lebih dari tiga tahun. "Fraksi PKS menegaskan sikapnya tetap bersama rakyat, membela dan melindungi nelayan Indonesia," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Kedua, pemerintah diminta memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan APBN mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasinya. "Dan mesti fokus untuk mencapai target RPJMN dan peningkatan kesejahteraan nelayan," jelasnya.
Ketiga, pemerintah diminta mendahulukan kepentingan produsen garam sebagai pihak yang akan dirugikan dalam kebijakan impor garam. Keempat, pemerintah diminta meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir.
"Serta mengimplementasikan swasembada garam dan produk perikanan kebutuhan rakyat," ujarnya.
Dia menambahkan, salah satu garis perjuangan Fraksi PKS di Parlemen adalah terdepan dalam memperjuangkan isu-isu kerakyatan. Dalam hal ini, keberpihakan terhadap nelayan dan petani garam. Adapun Susi Pudjiastuti dalam diskusi tersebut diwakilkan oleh dua Dirjennya, Nilanto Perbowo dan Zulficar Mochtar.
Pertama, pemerintah diminta lebih cermat dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat, khususnya terkait persoalan pelarangan alat tangkap, sehingga tidak merugikan nelayan dan keluarganya. Sebab, Fraksi PKS menilai belum ada skema kebijakan pemerintah yang dapat menjadi win-win solution atas persoalan alat tangkap cantrang itu.
Padahal, persoalan itu sudah terjadi lebih dari tiga tahun. "Fraksi PKS menegaskan sikapnya tetap bersama rakyat, membela dan melindungi nelayan Indonesia," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Kedua, pemerintah diminta memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan APBN mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasinya. "Dan mesti fokus untuk mencapai target RPJMN dan peningkatan kesejahteraan nelayan," jelasnya.
Ketiga, pemerintah diminta mendahulukan kepentingan produsen garam sebagai pihak yang akan dirugikan dalam kebijakan impor garam. Keempat, pemerintah diminta meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir.
"Serta mengimplementasikan swasembada garam dan produk perikanan kebutuhan rakyat," ujarnya.
Dia menambahkan, salah satu garis perjuangan Fraksi PKS di Parlemen adalah terdepan dalam memperjuangkan isu-isu kerakyatan. Dalam hal ini, keberpihakan terhadap nelayan dan petani garam. Adapun Susi Pudjiastuti dalam diskusi tersebut diwakilkan oleh dua Dirjennya, Nilanto Perbowo dan Zulficar Mochtar.
(izz)
Explore More