Target 7 Juta Sertifikat Tanah, Jokowi Tak Ragu Copot Menteri
Target 7 Juta Sertifikat Tanah, Jokowi Tak Ragu Copot Menteri
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ragu mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, jika tahun ini gagal menyelesaikan target sertifikasi 7 juta bidang tanah.
“Sudah perintahkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri tahun ini 7 juta. Jangan ditawar, kalau enggak bisa 7 juta saya ganti, saya copot, saya copot menterinya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 15.000 sertifikat tanah, di Sentul seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Selasa (6/3/2018).
Menterinya, lanjut Presiden, juga memerintahkan ke Kanwil BPN, ke kantor BPN. Misalnya untuk Kabupaten Bogor targetnya 80.000. “Kalau enggak sampai, Kantor BPN juga dicopot sama Pak Menteri. Gitu,” ujar Presiden seraya menambahkan kerja kalau tidak seperti itu, yang namanya sertifikat ini tidak rampung- rampung.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu dari 126 juta sertifikat yang harus diterima masyarakat, baru 51 juta yang sudah diselesaikan. Untuk itu, jika biasanya hanya bisa diselesaikan 500.000 sertifikat, maka tahun lalu (2017) diselesaikan 5 juta sertifikat. Tahun ini 7 juta sertifikat, dan tahun depan (2019) akan diselesaikan 9 juta sertifikat.
Sengketa Dimana-mana
Mengenai alasan menggeber program sertifikasi tanah tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan kalau dirinya berkunjung ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTT, NTB, sampai Papua, ke kampung, ke desa, keluhannya dimana-mana adalah sengketa tanah, sengketa lahan.
“Kabupaten Bogor juga sama banyak sengketa, tadi sudah dilaporkan oleh Pak Menteri, coba, karena apa? rakyat belum pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah,” ungkapmya.
Ia juga menambahkan apabila sudah pegang sertifikat orang lain tidak bisa apa-apa karena ada buktinya. Karena itu, Kepala Negara bersyukur bisa menyerahkan 15.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Bogor. Bahkan tahun lalu secara total telah diserahkan 60.000 sertifikat kepada masyarakat di Kabupaten Bogor.
Untuk itu, Jokowi berpesan bagi yang sudah pegang sertifikat agar dimasukkan plastik, sehingga kalau disimpan di lemari, gentingnya bocor kena air tidak rusak. Kepala Negara juga meminta agar sertifikat itu difotokopi, sehingga kalau hilang, fotokopi yang masih ada bisa untuk mengurus ke kantor BPN. “Jadi sertifikat ini sekali lagi adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” tegas Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kepala Kantor Staf Kepresiden Moeldoko dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.
“Sudah perintahkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri tahun ini 7 juta. Jangan ditawar, kalau enggak bisa 7 juta saya ganti, saya copot, saya copot menterinya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 15.000 sertifikat tanah, di Sentul seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Selasa (6/3/2018).
Menterinya, lanjut Presiden, juga memerintahkan ke Kanwil BPN, ke kantor BPN. Misalnya untuk Kabupaten Bogor targetnya 80.000. “Kalau enggak sampai, Kantor BPN juga dicopot sama Pak Menteri. Gitu,” ujar Presiden seraya menambahkan kerja kalau tidak seperti itu, yang namanya sertifikat ini tidak rampung- rampung.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu dari 126 juta sertifikat yang harus diterima masyarakat, baru 51 juta yang sudah diselesaikan. Untuk itu, jika biasanya hanya bisa diselesaikan 500.000 sertifikat, maka tahun lalu (2017) diselesaikan 5 juta sertifikat. Tahun ini 7 juta sertifikat, dan tahun depan (2019) akan diselesaikan 9 juta sertifikat.
Sengketa Dimana-mana
Mengenai alasan menggeber program sertifikasi tanah tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan kalau dirinya berkunjung ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTT, NTB, sampai Papua, ke kampung, ke desa, keluhannya dimana-mana adalah sengketa tanah, sengketa lahan.
“Kabupaten Bogor juga sama banyak sengketa, tadi sudah dilaporkan oleh Pak Menteri, coba, karena apa? rakyat belum pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah,” ungkapmya.
Ia juga menambahkan apabila sudah pegang sertifikat orang lain tidak bisa apa-apa karena ada buktinya. Karena itu, Kepala Negara bersyukur bisa menyerahkan 15.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Bogor. Bahkan tahun lalu secara total telah diserahkan 60.000 sertifikat kepada masyarakat di Kabupaten Bogor.
Untuk itu, Jokowi berpesan bagi yang sudah pegang sertifikat agar dimasukkan plastik, sehingga kalau disimpan di lemari, gentingnya bocor kena air tidak rusak. Kepala Negara juga meminta agar sertifikat itu difotokopi, sehingga kalau hilang, fotokopi yang masih ada bisa untuk mengurus ke kantor BPN. “Jadi sertifikat ini sekali lagi adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” tegas Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kepala Kantor Staf Kepresiden Moeldoko dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.
(akr)
Explore More