DPR Minta BPOM Investigasi Menyeluruh Temuan Cacing di Sarden

Sabtu, 24 Maret 2018 - 00:20 WIB
DPR Minta BPOM Investigasi...
DPR Minta BPOM Investigasi Menyeluruh Temuan Cacing di Sarden
A A A
JAKARTA - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan investigasi secara menyeluruh mengenai asal-muasal, pengemasan, distribusi dari produk sarden kalengan impor yang mengandung cacing.

Anggota Komisi IX DPR, Abidin Fikri menyatakan hal tersebut pasca Balai BPOM Kota Pekanbaru mengumumkan mengenai produk ikan kaleng impor mengandung cacing yang ditemukan di tiga produk impor ikan makarel kaleng yang terbukti mengandung cacing yaitu merek IO, Farmerjack, dan Hoki.

"Ini harus diinvetigasi. BPOM harus memberikan sanksi setelah mendapatkan hasil investigasi yang menyeluruh mengenai produk sarden kaleng impor yang mengandung cacing," ucapnya (23/3/2018) di Gedung DPR.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) juga perlu turun ke pasar tradisional dan swalayan di seluruh daerah untuk memastikan penarikan produk yang beredar di pasaran.

Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta BPOM mengklarifikasi serta memberikan informasi yang utuh mengenai kasus ini agar tidak timbul keresahan di kalangan masyarakat.

"Masyarakat harus lebih berhati-hati serta cermat dalam mengkonsumsi produk pangan, obat dan kosmetik dan berinisiatif melaporkan ke BPOM jika terdapat produk yang dicurigai tidak sesuai, baik kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Hal ini demi peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia," jelasnya.

Begitupun dengan Ketua Komisi IX, Dede Yusuf, menilai haltersebut merupakan bagian dari pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah secara berkala, dengan melakukan pemeriksaan uji petik.

"Jangan sampai baru kejadian seperti ini, baru kita repot. Tujuan utama BPOM adalah pengawasan pre market dan post market. Jadi post market itu diantaranya pemeriksaan berkala," ucapnya.

Dia juga meminta pemerintah memberlakukan sanksi yang sesuai kepada perusahaan produsen sarden kemasan kaleng tersebut akibat kelalaian produksinya. "Kejadian seperti itu bisa saja karena unsur kesengajaan. Sehingga harus ditelusuri dengan teliti siapa yang bertanggung jawab. Karena siapa tahu ada yang sengaja menempatkan cacing untuk menjatuhkan sales produk tersebut. Ini harus diselidiki semuanya," ungkapnya.
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Sejumlah Tokoh Bakal...
Sejumlah Tokoh Bakal Dukung BPOM, DPR: Mereka Sudah Main-main Politik
BPOM Gelar Pameran Produk...
BPOM Gelar Pameran Produk Probiotik
Beredar Ikan Makarel...
Beredar Ikan Makarel Kaleng Palsu, BPOM Minta Masyarakat Waspada
Marak Suplemen dengan...
Marak Suplemen dengan Klaim Bikin Tahan Lama di Ranjang, BPOM Peringatan Ini ke Pria
BPOM Tegaskan Belum...
BPOM Tegaskan Belum Keluarkan Izin Penggunaan Darurat Ivermectin sebagai Obat COVID-19
Ajak Masyarakat Sadar...
Ajak Masyarakat Sadar Kesehatan, BPOM Segera Terapkan Label Kemasan dengan Skema Traffic Light
Berita Terkini
AS Gempur Iran 12 Malam...
AS Gempur Iran 12 Malam Beruntun & Houthi Tembak Tanker Saudi, Harga Minyak Dunia Tembus USD96/Barel
1 jam yang lalu
Purbaya Bebaskan Bea...
Purbaya Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Komponen Pesawat Udara
1 jam yang lalu
Indonesia Punya 40%...
Indonesia Punya 40% Cadangan Nikel Dunia, Anehnya Tak Bisa Pimpin Rantai Pasok Baterai Global
2 jam yang lalu
1.500 Pekerja Tekstil...
1.500 Pekerja Tekstil Terancam Kena PHK, Said Iqbal Ungkap Lokasinya
2 jam yang lalu
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
11 jam yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
11 jam yang lalu
Infografis
10 Negara dengan Jalan...
10 Negara dengan Jalan Terbaik di Dunia, Juaranya Tetangga Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved