Jokowi Jengkel Masih Lambannya Proses Izin Usaha
Jokowi Jengkel Masih Lambannya Proses Izin Usaha
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa jengkel melihat masih lambannya proses pengurusan izin usaha di Indonesia. Dia mengatakan, pemerintah saat ini dituntut bekerja lebih cepat, responsif, tanggap dan lebih efisien. Hal ini pun juga berlaku untuk birokrat alias para aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini berjumlah lebih 4,3 juta.
"Harus kita ingat, pemerintah dituntut bekerja lebih cepat, lebih responsif, lebih tanggap dan lebih efisien. Birokrat juga sama, birokrasi dituntut bekerja lebih cepat, lebih responsif dan efisien," katanya dalam acara President Lecture Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Hasil Rekrutmen 2017, yang dihadiri oleh 5.165 CPNS Tanah Air di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Kala dirinya masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia kerap mengecek pengurusan izin di Jakarta. Jokowi menyatakan jengkel lantaran untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) butuh waktu hingga dua pekan. Padahal, SIUP hanya berisi data mengenai nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal kerja, hingga jenis usaha.
"Saya mendapatkan kabar bahwa untuk mendapatkan izin SIUP perlu waktu dua minggu. Padahal hanya nulis tadi. Hanya lima tulisan," imbuh dia.
Dia pun lantas mencoba mengurus perizinan dan hanya butuh waktu dua menit untuk dirinya mendapat SIUP tersebut. Akhirnya, mantan Wali Kota Solo ini pun mengonfirmasi mengenai lambannya proses tersebut kepada petugas. Mereka pun mengatakan bahwa yang membuat lama proses tersebut adalah tandatangan dari kepala kantor.
"Pak di sini cepat kita kerjakan, tapi ini perlu tandatangan di lantai 3. Tanda tangan pun kira-kira satu menit enggak ada kan. Jadi harusnya tiga menit selesai, kenapa sampai dua minggu? Ternyata yang lama itu yang tanda tangan di lantai 3. Ini kepala kantornya yang tanda tangan. Saya jengkel sekali. Karena keluhan itu saya dengar langsung dari dunia usaha, dari masyarakat. Saya naik ke lantai 3, saya cari kepala kantornya. Untungnya enggak ada. Saya sudah jengkel. Kalau ada gaplok langsung saat itu," geramnya.
Menurut Jokowi, masyarakat sejatinya ingin dilayani cepat dan para birokrat harus bekerja lebih cepat. Jika untuk mengurus perizinan saja masih lama, maka jangan harap Indonesia dapat menghadapi tantangan global dan perubahan yang begitu cepat.
"Oleh karena itu, sebagai birokrat saudara harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus mengikuti gagasan inovatif yang ada, dinamika sosial, politik dan ekonomi dan juga harus mendengar keinginan masyarakat itu apa. Kalau masyarakat ingin dilayani cepat, jangan kalian melayani lambat. Dimaki-maki kita nanti," tandasnya.
"Harus kita ingat, pemerintah dituntut bekerja lebih cepat, lebih responsif, lebih tanggap dan lebih efisien. Birokrat juga sama, birokrasi dituntut bekerja lebih cepat, lebih responsif dan efisien," katanya dalam acara President Lecture Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Hasil Rekrutmen 2017, yang dihadiri oleh 5.165 CPNS Tanah Air di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Kala dirinya masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia kerap mengecek pengurusan izin di Jakarta. Jokowi menyatakan jengkel lantaran untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) butuh waktu hingga dua pekan. Padahal, SIUP hanya berisi data mengenai nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal kerja, hingga jenis usaha.
"Saya mendapatkan kabar bahwa untuk mendapatkan izin SIUP perlu waktu dua minggu. Padahal hanya nulis tadi. Hanya lima tulisan," imbuh dia.
Dia pun lantas mencoba mengurus perizinan dan hanya butuh waktu dua menit untuk dirinya mendapat SIUP tersebut. Akhirnya, mantan Wali Kota Solo ini pun mengonfirmasi mengenai lambannya proses tersebut kepada petugas. Mereka pun mengatakan bahwa yang membuat lama proses tersebut adalah tandatangan dari kepala kantor.
"Pak di sini cepat kita kerjakan, tapi ini perlu tandatangan di lantai 3. Tanda tangan pun kira-kira satu menit enggak ada kan. Jadi harusnya tiga menit selesai, kenapa sampai dua minggu? Ternyata yang lama itu yang tanda tangan di lantai 3. Ini kepala kantornya yang tanda tangan. Saya jengkel sekali. Karena keluhan itu saya dengar langsung dari dunia usaha, dari masyarakat. Saya naik ke lantai 3, saya cari kepala kantornya. Untungnya enggak ada. Saya sudah jengkel. Kalau ada gaplok langsung saat itu," geramnya.
Menurut Jokowi, masyarakat sejatinya ingin dilayani cepat dan para birokrat harus bekerja lebih cepat. Jika untuk mengurus perizinan saja masih lama, maka jangan harap Indonesia dapat menghadapi tantangan global dan perubahan yang begitu cepat.
"Oleh karena itu, sebagai birokrat saudara harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus mengikuti gagasan inovatif yang ada, dinamika sosial, politik dan ekonomi dan juga harus mendengar keinginan masyarakat itu apa. Kalau masyarakat ingin dilayani cepat, jangan kalian melayani lambat. Dimaki-maki kita nanti," tandasnya.
(ven)
Explore More