Ini 7 Strategi yang Akan Dijalankan Gubernur BI Perry Warjiyo

JAKARTA - DPR resmi merestui pilihan Presiden Joko Widodo, Perry Warjiyo, untuk mengganti pimpinan Bank Indonesia (BI) yang sebelumnya dijabat oleh Agus D W Martowardojo.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar DPR, Rabu (28/3/2018), Perry Warjiyo memaparkan tujuh strategi BI ke depan di bawah kepemimpinannya. Pertama, memperkuat efektivitas kebijakan moneter untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar.

Dia menjelaskan, strategi pertama sasarannya adalah menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan, di mana inflasi harus mencapai sasaran yang telah ditetapkan yakni 3,5% plus 1% pada tahun 2018 dan 2019. Lalu nilai tukar rupiah harus stabil sejalan dengan nilai fundamentalnya melalui intervensi ganda di pasar valas dan pasar SBN. Serta defisit transaksi berjalan terkendali dalam batats aman yakni di bawah 3% PDB.

Sementara kebijakan suku bunga konsisten diarahkan untuk tercapainya sasaran inflasi. Perry melanjutkan, penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus dilakukan, melalui koordinasi dengan OJK dengan peningkatan efisiensi dan fee based income perbankan.

Strategi kedua, relaksasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan perbankan. Pertama, perluasan ketentuan loan to funding ratio menjadi financing to funding ratio.

"Ini dengan meningkatkan pembiayaan perbankan, pendalaman pasar keuangan, dan menurunkan suku bunga," ungkap dia. Kedua, relaksasi ketentuan loan to value (LTV) untuk kredit properti yakni dengan mendorong pertumbuhan kredit properti sebagai leading sector untuk pertumbuhan, dan memudahkan kepemilikan rumah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Kemudian penyempurnaan kebijakan makroprudensial dan pemberdayaan UMKM dengan mendorong kredit dan pemberdayaan UMKM. Strategi ketiga, pendalaman pasar keuangan, khususnya untuk pembiayaan infrastruktur.

"Sasarannya akselerasi pembiayaan pasar keuangan untuk infrastruktur dan pertumbuhan dengan mengurangi beban fiskal dan BUMN, meningkatkan peran swasta," pungkas dia. Kemudian strategi keempat, pengembangan sistem pembayaran untuk ekonomi keuangan digital.

Dalam hal ini, pengembangan sistem pembayaran untuk ekonomi dan keuangan digital guna mendukung inklusi keuangan dan perekonomian nasional, khususnya UMKM dan ekonomi kerakyatan. Ada tiga poin, pertama membangun gerbang pembayaran nasional bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai instrumen, kanal dan transaksi pembayaran dengan interkoneksi dan interoperabilitas sehingga masyarakat dapat bertransaksi secara cepat dan murah melalui instrumen pembayaran dan lembaga keuangan manapun.

Kedua, mempercepat elektronifikasi dalam perekonomian. Di antaranya elektronifikasi untuk penyaluran bansos, operasi keuangan pemerintah pusat dan daerah, moda transporasi, remitansi, pembayaran tagihan dan invoice.

Ketiga, mengembangkan teknologi finansial di bidang sistem pembayaran dengan mendorong inovasi teknologi finansial dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen dan kehati-hatian serta koordinasi dengan pemerintah dan OJK untuk pengembangan e-commerce dan fintech sebagai pasar digital dan pembiayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan.

Strategi kelima yaitu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalan strategi ini terdapat 3 pilar di antaranya pertama pengembangan ekonomi syariah untuk membangun mata rantai ekonomi halal, lalu kedua percepatan pengembangan sektor keuangan bak komersial maupun sosial untuk pengembangan ekonomi, serta ketiga edukasi dan komunikasi melalui pengembangan kurikulum, kewirausahaan dan kampanye gaya hidup halal.

Selanjutnya, strategi keenam yakni penguatan koordinasi dengan pemerintah, OJK, dan DPR. Dalam penguatan koordinasi dengan pemerintah, sinergi kebijakan moneter dan fiskal, mengatasi permasalahan sektor riil dalam mendorong pertumbuhan. Kemudian adakan pertemuan berkala antara GBI dan OJK. Lalu penguatan dengan DPR akan diadakan pertemuan rutin membahas ekonomi terkini dan respons kebijakan juga isu isu nasional.

Terakhir strategi ketujuh, penguatan organisasi dan sumber daya manusia. "Menjadikan BI bank sentral terbaik di antara negara-negara emerging market," ungkap dia.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah menuturkan, terpilihnya perry sebagai gubernur secara aklamasi menunjukkan Perry berhasil meyakinkan semua pihak di parlemen bahwa dia akan membawa BI untuk lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan. Tidak sekadar menjaga kestabilan dan menomorduakan pertumbuhan.

"Kita harapkan hal ini nanti benar benar akan diwujudkan oleh Perry sebagai Gubernur dibantu Doddy B Waluyo yang terpilih sebagai Deputi Gubernur BI selama lima tahun ke depan," kata dia. Saat ini pemerintah dihadapkan kepada tantangan pembiayaan pembangunan ditengah terbatasnya penerimaan pajak.

Hal ini kemudian memaksa pemerintah untuk membiayai pembangunan dengan utang yang memicu kontroversi. Pertambahan utang pemerintah diyakini masih dalam batas aman. Tetapi banyak pihak mempertanyakan kebijakan pembiayaan pembangunan dengan menambah utang pemerintah.

"Perry dan juga Doddy memiliki peluang dan kemampuan untuk membantu pemerintah mengatasi keterbatasan sumber pendanaan pembangunan ini," tuturnya.