Tarif Tol Turun, Pelayanan Harus Tetap Baik

JAKARTA - Penurunan tarif di sejumlah ruas tol di Indonesia semestinya diikuti penegakan aturan yang ketat pada angkutan logistik. Di sisi lain, operator jalan tol juga harus memastikan standar pelayanan minimun tetap terpenuhi sehingga memberi manfaat pada masyarakat.

Pemerintah memastikan, sebanyak 39 ruas tol di Indonesia dipastikan turun dalam waktu dekat. Penurunan tarif tersebut diharapkan meningkatkan daya saing logistik khususnya pengiriman barang produksi ke konsumen. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penurunan tarif di 39 ruas jalan tol itu akan diikuti perpanjangan masa konsesi untuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengoperasikannya.

"Perpanjangan masa konsesi yang diberikan maksimal hingga 50 tahun, dari rata-rata konsesi ruas tol saat ini sekitar 30-40 tahun," ujar Basuki seusai meninjau ruas Tol Wilangan-Kertosono di Wilangan, Jawa Timur, Kamis (29/3/2018).

Dia memastikan, tol yang diturunkan tarifnya tersebut adalah tol yang tarifnya di atas Rp1.000 per kilometer (km). Rata-rata, tol tersebut dibangun di atas tahun 2015 dengan tarif antara Rp900-1.500 per km. "Dengan diberikan perpanjangan masa konsesi, tarif tol akan diharmonisasi menjadi Rp1.000 per km sebagai tarif dasar untuk golongan I," ujar dia.

Basuki menambahkan, dari 39 ruas tol tersebut, 36 ruas hanya diberikan perpanjangan masa konsesi, sedangkan 3 ruas tol lainnya, yakni ruas Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Kertosono-Mojokerto mendapat perpanjangan konsesi serta insentif pajak.

Dalam skema harmonisasi tarif tol ini, Pemerintah akan menyederhanakan golongan kendaraan angkutan barang dengan pembentukan klaster. Golongan kendaraan II (truk dengan dua gandar) dan III (truk tiga gandar) akan digabungkan menjadi satu klaster sebagai Golongan II. Sedangkan Golongan IV (truk empat gandar) dan V (truk lima gandar) digabung menjadi Golongan III.

Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menyambut baik rasionalisasi tarif akan mendorong daya saing angkutan logistik nasional. Menurutnya, bisnis angkutan logistik sangat kompetitif sehingga pelaku usaha akan mencari cara paling efisien termasuk memilih alternatif jalan. "Kita tahu di ruas tol yang ada di Pulau Jawa tarifnya tinggi. Kami siasati dengan mencari jalur alternatif melalui jalan-jalan arteri," ujar dia kepada KORAN SINDO di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Dia menambahkan, penguasaha logistik juga dituntut untuk lebih kreatif misalnya dengan mengoperasikan truk berukuran besar agar lebih efisien. "Ini dilakukan karena harga ongkos angkut tidak akan pernah bisa naik kecuali harga solar naik. Karenanya dengan peninjauan ulang tarif tol diharapkan bisa memberikan persaingan yang lebih sehat," pungkas dia.

Sementara itu, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, permasalahan di jalan tol saat ini bukan hanya pada tarifnya yang tinggi. Namun, standar pelayanan minimumnya yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Dia mencontohkan kemacetan yang kerap terjadi di jalan tol akibat banyaknya kendaraan pribadi yang melintas. Karena itu, kata dia, untuk angkutan logistik bukan hanya tarifnya yang diturunkan namun harus ada syarat lain seperti kecepatannya minimal 40 kilometer (km) per jam. "Truk juga tidak boleh over dimensi maupun overload," ujar dia.

Dia menambahkan, jika melanggar aturan-aturan tersebut, maka pemilik barang maupun pemilik truk harus dikenakan denda.

Tol Ngawi-Kertosono Paket I Resmi Beroperasi
Di bagian lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (29/3/2018) lalu meresmikan jalan tol Ngawi-Kertosono Paket I yakni ruas Ngawi-Wilangan. Jalan tol tersebut dioperasikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ).

Dalam sambutannya saat peresmian tol tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Tanah Air masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain di wilayah ASEAN. Padahal pada 1977 sejumlah negara menjadikan Indonesia sebagai contoh pembangunan infrastruktur yang baik.

"Banyak negara melihat ke kita. Malaysia menengok tol Jagorawi seperti apa, proses konstruksi seperti apa, manajemen seperti apa. Vietnam juga melihat, Filipina melihat kita," kata Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/3/2018).

Menurut Jokowi, saat itu China juga sempat mempelajari pembangunan infrastruktur tol di Tanah Air. Seiring berjalannya waktu, negara-negara tersebut lebih cepat membangun infrastruktur dibandingkan di Indonesia. Pada hal menurutnya negara yang lamban akan lebih tertinggal.

"Total 40 tahun sampai 2014, kita hanya membangun 780 km jalan tol. Bandingkan dengan China yang dulunya belajar ke kita sekarang sudah memiliki 280.000 km jalan tol. Betapa kita sangat tertinggal jauh," tegas dia.

Jokowi menegaskan, kondisi ini ingin diperbaiki pemerintah. Tidak hanya jalan tol, jalan nasional, bandara, atau pelabuhan, namun juga berbagai proyek infrastruktur lainnya. Jika Indonesia tidak segera bangkit memperbaiki kondisi ini, maka negara Indonesia akan semakin tertinggal dengan negara-negara tetangga lainnya.

"Tahapan besarnya adalah investasi di bidang infrastruktur dan tahapan besar berikutnya adalah investasi di bidang SDM," ujar Presiden.

Direktur Utama Ngawi Kertosono Jaya Iwan Moedyarno menjelaskan, ruas tol Ngawi–Wilangan meliputi Seksi I Klitik–SS Madiun (20 km), Seksi II SS Madiun–SS Caruban (8,45 km) dan SS Caruban–Nganjuk Wilangan (21,06 km). Sisanya sepanjang 37,5 km dibangun oleh pemerintah sebagai bagian dari Viability Gap Funding (VGF).

Jalan tol Ngawi-Kertosono dibangun dengan total investasi Rp9,73 triliun dan panjang 87,02 km. Jalan tol ini memiliki empat gerbang tol (GT), yakni GT Ngawi, GT Madiun, GT Caruban, GT Nganjuk, dan GT Wilangan.

"Jika sudah dioperasikan, jalan tol Ngawi-Wilangan dapat memangkas biaya logistik karena distribusi barang antar dua kota tersebut menjadi lebih cepat. Jika menggunakan jalan arteri memerlukan waktu 1,5 jam, melalui jalan tol hanya memerlukan waktu sekitar 35-40 menit," paparnya.