Konsumsi Swasta Lemah, Ekonomi RI Diprediksi Sulit Tumbuh 5,2%
Selasa, 24 April 2018 - 13:20 WIB
Konsumsi Swasta Lemah, Ekonomi RI Diprediksi Sulit Tumbuh 5,2%
A
A
A
JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 diprediksi oleh Center of Reform on Economis (CORE) akan sulit untuk tumbuh di level 5,2% atau di bawah target pemerintah yang sebesar 5,4%. Bahkan, pada kuartal 1/2018 ini kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mentok di angka 5% (year on year/yoy).
Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, hal ini karena konsumsi swasta pada kuartal 1/2018 belum menunjukkan indikasi pemulihan. Hal ini terlihat dalam komposisi pengeluaran rumah tangga, di mana proporsi pendapatan yang dibelanjakan cenderung menurun, menjadi 64,1% pada kuartal 1/2018 dari 65,2% pada periode sama tahun sebelumnya.
"Sebaliknya, proporsi tabungan meningkat. Proporsi pendapatan rumah tangga untuk tabungan selama kuartal I 2018 sebesar 21,6%, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 19%," ujarnya di Hongkong Cafe, Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Selain itu, sambung dia, pertumbuhan penjualan ritel selama Januari hingga Februari 2018 terkontraksi 0,38%. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu masih tumbuh 5,03%.
"Melihat kondisi ini kami telah mengingatkan pentingnya pemerintah untuk mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli dan memberikan stimulus terhadap belanja masyarakat. Atau setidaknya tidak menerapkan kebijakan yang justru berpotensi menekan tingkat konsumsi," imbuh dia.
Pemerintah saat ini memang mulai merespons pelemahan konsumsi tersebut dengan program yang dapat meningkatkan daya beli pada golongan masyarakat bawah, seperti program bantuan sosial, mempertahankan tarif dasar listrik, hingga program padat karya tunai untuk pembangunan infrastruktur. Sayangnya, hal tersebut baru gencar dilakukan jelang pemilihan umum (pemilu).
"Sayangnya, kebijakan tersebut baru dijalankan menjelang pentas politik 2019. Sehingga bisa sangat dimaklumi banyak kalangan yang menganggap langkah tersebut tidak lebih dari sekedar kebijakan populis untuk mendulang suara pada Pemilu," sambungnya.
Di sisi lain, lanjut dia, kelompok masyarakat menengah atas masih cenderung menahan belanja. Hal ini terlihat dari indikator penjualan kendaraan bermotor pada kuartal 1/2018 hanya 2,88% sedangkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 6,15%. Demikian juga penjualan ritel barang-barang tersier, pada kuartal 1/2018 ini hanya tumbuh 7,3%, melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 13,8%.
Selain itu peralatan informasi dan komunikasi juga menurun 10,4% pada kuartal 1/2018, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 9,3%.
Bahkan berdasarkan indeks ekspektasi konsumen (IEK) yang dikeluarkan Bank Indonesia, rata-rata IEK untuk golongan pengeluaran di atas Rp 5 juta/bulan tumbuh melambat menjadi 1,9% di kuartal I 2018, padahal pada periode yang sama tahun lalu tumbuh 10,5%. "Itu sebabnya menjaga daya beli masyarakat bawah melalui program-program bansos saja tidak cukup," tandasnya.
Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, hal ini karena konsumsi swasta pada kuartal 1/2018 belum menunjukkan indikasi pemulihan. Hal ini terlihat dalam komposisi pengeluaran rumah tangga, di mana proporsi pendapatan yang dibelanjakan cenderung menurun, menjadi 64,1% pada kuartal 1/2018 dari 65,2% pada periode sama tahun sebelumnya.
"Sebaliknya, proporsi tabungan meningkat. Proporsi pendapatan rumah tangga untuk tabungan selama kuartal I 2018 sebesar 21,6%, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 19%," ujarnya di Hongkong Cafe, Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Selain itu, sambung dia, pertumbuhan penjualan ritel selama Januari hingga Februari 2018 terkontraksi 0,38%. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu masih tumbuh 5,03%.
"Melihat kondisi ini kami telah mengingatkan pentingnya pemerintah untuk mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli dan memberikan stimulus terhadap belanja masyarakat. Atau setidaknya tidak menerapkan kebijakan yang justru berpotensi menekan tingkat konsumsi," imbuh dia.
Pemerintah saat ini memang mulai merespons pelemahan konsumsi tersebut dengan program yang dapat meningkatkan daya beli pada golongan masyarakat bawah, seperti program bantuan sosial, mempertahankan tarif dasar listrik, hingga program padat karya tunai untuk pembangunan infrastruktur. Sayangnya, hal tersebut baru gencar dilakukan jelang pemilihan umum (pemilu).
"Sayangnya, kebijakan tersebut baru dijalankan menjelang pentas politik 2019. Sehingga bisa sangat dimaklumi banyak kalangan yang menganggap langkah tersebut tidak lebih dari sekedar kebijakan populis untuk mendulang suara pada Pemilu," sambungnya.
Di sisi lain, lanjut dia, kelompok masyarakat menengah atas masih cenderung menahan belanja. Hal ini terlihat dari indikator penjualan kendaraan bermotor pada kuartal 1/2018 hanya 2,88% sedangkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 6,15%. Demikian juga penjualan ritel barang-barang tersier, pada kuartal 1/2018 ini hanya tumbuh 7,3%, melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 13,8%.
Selain itu peralatan informasi dan komunikasi juga menurun 10,4% pada kuartal 1/2018, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 9,3%.
Bahkan berdasarkan indeks ekspektasi konsumen (IEK) yang dikeluarkan Bank Indonesia, rata-rata IEK untuk golongan pengeluaran di atas Rp 5 juta/bulan tumbuh melambat menjadi 1,9% di kuartal I 2018, padahal pada periode yang sama tahun lalu tumbuh 10,5%. "Itu sebabnya menjaga daya beli masyarakat bawah melalui program-program bansos saja tidak cukup," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
