Jokowi: 30 Pelabuhan di Indonesia Tak Punya Akses Jalan
Senin, 30 April 2018 - 20:06 WIB
Jokowi: 30 Pelabuhan di Indonesia Tak Punya Akses Jalan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir pemerintah pusat dan daerah yang kerap bekerja sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dan sinkronisasi kebijakan satu sama lainnya. Menurutnya, hal tersebut mengakibatkan lebih dari 30 pelabuhan di Indonesia hingga saat ini tidak memiliki akses jalan.
Dia mengatakan, tidak sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah membuat birokrasi di Indonesia menjadi tidak efisien. Padahal, pemerintah dituntut melakukan efisiensi secara bersama-sama dan melakukan perencanaan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas.
"Dorong terus penyederhanaan. Semua yang ruwet tadi disederhanakan supaya semuanya semakin singkat, semakin cepat. Dan kalau sudah siap dionlinekan, jangan buang waktu," katanya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Selain itu, mantan Walikoa Solo ini juga mengingatkan pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD saja dalam hal investasi di daerahnya. Mereka harus mencoba mekanisme lain yang dikeluarkan pemerintah, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (public private partnership/PPP) atau skema sekuritisasi.
"Jangan ada ketergantungan kepadda APBN saja, APBD saja. Ada PPP, gunakan itu. Ada sekuritisasi, gunakan itu, ada limited consession scheme, gunakan itu. Sehingga tahapan pembangunan kita bisa kita lalui dengan cepat," tandasnya.
Dia mengatakan, tidak sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah membuat birokrasi di Indonesia menjadi tidak efisien. Padahal, pemerintah dituntut melakukan efisiensi secara bersama-sama dan melakukan perencanaan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas.
"Dorong terus penyederhanaan. Semua yang ruwet tadi disederhanakan supaya semuanya semakin singkat, semakin cepat. Dan kalau sudah siap dionlinekan, jangan buang waktu," katanya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Selain itu, mantan Walikoa Solo ini juga mengingatkan pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD saja dalam hal investasi di daerahnya. Mereka harus mencoba mekanisme lain yang dikeluarkan pemerintah, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (public private partnership/PPP) atau skema sekuritisasi.
"Jangan ada ketergantungan kepadda APBN saja, APBD saja. Ada PPP, gunakan itu. Ada sekuritisasi, gunakan itu, ada limited consession scheme, gunakan itu. Sehingga tahapan pembangunan kita bisa kita lalui dengan cepat," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
