DPR Minta Alokasi Pupuk Hortikultura Ditambah

Selasa, 01 Mei 2018 - 02:08 WIB
DPR Minta Alokasi Pupuk...
DPR Minta Alokasi Pupuk Hortikultura Ditambah
A A A
JAKARTA - Untuk mengecek kestabilan harga komoditas pangan, yaitu sayur mayur, Komisi IV DPR mengadakan kunjungan kerja ke Sungai Selamat Desa Siantan Ilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat, yang digarap kelompok tani Bunga Khatulistiwa. Kawasan ini memiliki luas 15 hektare.

Saat ini, ada 200 hektare lahan sayuran di Kota Pontianak. Kondisi lahan yang sebagian besar rawa gambut ternyata sangat cocok ditanami aneka jenis sayur dan buah seperti cabai, sawi, slada, bawang merah, nenas dan jeruk.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan menilai Kalimantan khususnya Kalimantan Barat potensial untuk dikembangkan aneka sayur dan buah. "Selain sayuran, kita punya jeruk lokal yang sudah sangat terkenal dan melegenda yaitu Jeruk Siem Sambas atau Jeruk Pontianak yang kualitasnya lebih baik dibanding jeruk impor," kata Daniel dalam rilis, Senin (30/4/2018).

Politikus PKB ini mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian dalam memacu produksi sayuran dan buah di Kalbar. "Kita dukung upaya Kementan untuk menjadikan Kalbar sebagai sentra buah dan sayuran serta mendorong ekspor, terutama di kawasan perbatasan dengan Malaysia," tukasnya.

Menurut DPR dari Dapil Kalimantan Barat ini, Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sintang dan Sambas merupakan daerah perbatasan Malaysia yang potensial dikembangkan sayuran dan buah. DPR meminta pemerintah menjamin ketersediaan pupuk dan benih sayur yang terjangkau bagi kelompok tani hortikultura.

"Terus terang kami masih menerima keluhan dari petani terkait masalah benih dan pupuk ini," ungkap Daniel. Sebagai contoh di kelompok Bunga Khatulistiwa, dari kebutuhan pupuk sayuran 320 ton hanya terealisasi 10 ton karena masih diprioritaskan untuk tanaman pangan.

Benih sayuran seperti sawi dan kailan saat ini masih diimpor dari China. Untuk jenis bayam, kangkung dan sayur lokal, benihnya sudah bisa dipenuhi dari daerah setempat.

Terkait dengan rehabilitasi jeruk untuk Kalbar khususnya di Sambas tahun anggaran 2018, Komisi IV DPR minta terus ditingkatkan dan mendesak supaya anggaran yang sudah ada segera direalisasikan.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Prihasto Setyanto, turut hadir mewakili Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Menurutnya, tahun 2018 ini, Ditjen Hortikultura mengalokasikan APBN lebih dari Rp38 miliar ke Kalimantan Barat khusus mendukung program pengembangan hortikultura.

"Kami memetakan Kalbar sebagai daerah potensial pengembangan buah-buahan tropis dan aneka sayuran," kata pria yang akrab dipanggil Anton ini.

Kementerian Pertanian, kata dia, sangat concern meningkatkan produksi hortikultura di Kalbar. Khusus jeruk, sudah ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional.

Data Dinas Pertanian setempat menyebutkan saat ini luas areal jeruk di Kalbar lebih dari 5.100 hektare. Untuk cabai lebih dari 2.300 hektare. Nenas lebih dari 800 hektare. Petani di Mempawah bahkan sudah mulai menanam bawang merah meski baru 59 hektare jenis Bima Brebes.
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Produk Pestisida dan...
Produk Pestisida dan Pupuk Ramah Lingkungan Disiapkan Nara Kupu Village
Komisi V DPR Apresiasi...
Komisi V DPR Apresiasi Capaian Realisasi Anggaran Kemenhub Tahun 2020
Kemendikbud Diminta...
Kemendikbud Diminta Petakan Kebutuhan Sekolah
Bahas Sejumlah Program...
Bahas Sejumlah Program Prioritas, Rapat DPR dengan Kemhan Digelar Tertutup
Sejumlah Hasil Raker...
Sejumlah Hasil Raker Komisi IV DPR dengan Kementerian LHK
Sinergitas Komisi VIII...
Sinergitas Komisi VIII DPR dan Kemensos Dapat Apresiasi
Berita Terkini
Implementasi PP TUNAS...
Implementasi PP TUNAS Harus Bisa Jaga Daya Saing Generasi Muda di Ekonomi Digital
5 jam yang lalu
Bank Sentral China Borong...
Bank Sentral China Borong Emas 19 Bulan Berturut-turut, Ada Apa?
5 jam yang lalu
BKI dan ASDP Perkuat...
BKI dan ASDP Perkuat Sinergi Keselamatan Kerja Melalui Audit SMK3
5 jam yang lalu
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
5 jam yang lalu
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
5 jam yang lalu
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
6 jam yang lalu
Infografis
Ini Rincian Gaji Anggota...
Ini Rincian Gaji Anggota DPR Jadi Rp65,5 Juta usai Pemangkasan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved