Hari Buruh, KSP Singgung Soal Aturan Tenaga Kerja Asing
Selasa, 01 Mei 2018 - 12:28 WIB
Hari Buruh, KSP Singgung Soal Aturan Tenaga Kerja Asing
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerangkan terkait Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing (TKA) yang menjadi isu dalam berbagai aksi peringatan ‘May Day’ tahun 2018. Ia menegaskan bahwa Perpres ini diterbitkan dengan spirit perlindungan tenaga kerja nasional.
Sambung dia, serta menyeimbangkan antara kebutuhan investasi asing dan pembukaan kesempatan untuk tenaga kerja dalam negeri. “Masyarakat sebaiknya memahami secara utuh Perpres ini. Jangan sepotong-potong. Spiritnya justru untuk melindungi tenaga kerja kita,” ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (1/5/2018).
Perpres 20/2018 mengatur penyederhanaan proses perizinan dan percepatan pelayanan dalam penggunaan tenaga kerja asing. Namun hal tersebut diimbangi dengan pasal-pasal persyaratan yang dimaksudkan untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan kepastian alih teknologi dan keahlian dari TKA ke tenaga kerja lokal.
"Selain itu, Perpres ini mempertegas berbagai sanksi atas penyalahgunaan TKA di lapangan. Dalam Perpres yang lama, tidak ada kejelasan sanksi atas pelanggaran itu," paparnya.
Diharapkan, Pepres ini tidak perlu dibawa ke ranah politis, yang bertujuan hanya untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintah pun terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait Perpres ini, sehingga Moeldoko memandang tak perlu dibawa ke ranah Pansus DPR dan Uji Materi MA.
Lebih lanjut Ia meminta, agar aksi peringatan Hari Buruh sepanjang 1 Mei 2018 di seluruh Indonesia dapat berlangsung dengan gembira dan damai. Selain itu, peringatan May Day ini diharapkan juga melahirkan kreativitas dan produktivitas tinggi dalam berkarya.
“Selamat Hari Buruh. Salurkan aspirasi dengan gembira dan damai. Mudah-mudahan berbagai proyek infrastruktur segera selesai, sehingga beragam investasi mulai dari pendirian pabrik dan industri hingga investasi di sektor jasa berjalan lebih baik. Dengan demikian, tenaga kerja akan terserap lebih banyak. Para pekerja akan memiliki banyak pilihan untuk menjadi lebih sejahtera hidupnya,” terang Moeldoko.
Sambung dia, serta menyeimbangkan antara kebutuhan investasi asing dan pembukaan kesempatan untuk tenaga kerja dalam negeri. “Masyarakat sebaiknya memahami secara utuh Perpres ini. Jangan sepotong-potong. Spiritnya justru untuk melindungi tenaga kerja kita,” ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (1/5/2018).
Perpres 20/2018 mengatur penyederhanaan proses perizinan dan percepatan pelayanan dalam penggunaan tenaga kerja asing. Namun hal tersebut diimbangi dengan pasal-pasal persyaratan yang dimaksudkan untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan kepastian alih teknologi dan keahlian dari TKA ke tenaga kerja lokal.
"Selain itu, Perpres ini mempertegas berbagai sanksi atas penyalahgunaan TKA di lapangan. Dalam Perpres yang lama, tidak ada kejelasan sanksi atas pelanggaran itu," paparnya.
Diharapkan, Pepres ini tidak perlu dibawa ke ranah politis, yang bertujuan hanya untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintah pun terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait Perpres ini, sehingga Moeldoko memandang tak perlu dibawa ke ranah Pansus DPR dan Uji Materi MA.
Lebih lanjut Ia meminta, agar aksi peringatan Hari Buruh sepanjang 1 Mei 2018 di seluruh Indonesia dapat berlangsung dengan gembira dan damai. Selain itu, peringatan May Day ini diharapkan juga melahirkan kreativitas dan produktivitas tinggi dalam berkarya.
“Selamat Hari Buruh. Salurkan aspirasi dengan gembira dan damai. Mudah-mudahan berbagai proyek infrastruktur segera selesai, sehingga beragam investasi mulai dari pendirian pabrik dan industri hingga investasi di sektor jasa berjalan lebih baik. Dengan demikian, tenaga kerja akan terserap lebih banyak. Para pekerja akan memiliki banyak pilihan untuk menjadi lebih sejahtera hidupnya,” terang Moeldoko.
(akr)
Lihat Juga :
