Klarifikasi Percakapan Bos BUMN-PLN Penting untuk Kepercayaan Pasar

JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai bahwa pemerintah dan parlemen harus segera bersikap terhadap bocornya rekaman percakapan telepon antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

Pasalnya, rekaman percakapan tersebut bisa berimbas terhadap kepercayaan dunia usaha kepada Indonesia.

Menurutnya, saat ini sudah saatnya DPR mengakhiri perang dingin dengan Menteri BUMN. Dengan begitu, mereka bisa segera meminta klarifikasi terkait rekaman tersebut kepada mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut.

"DPR perlu mengakhiri perang dingin dengan Rini supaya bisa segera mengklarifikasi permasalahan yang ada," katanya di Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Dia menuturkan, bisnis yang digarap Kementerian BUMN sedikit banyak melibatkan pihak ketiga atau swasta. Beredarnya percakapan antara Menteri BUMN dan Bos PLN yang diduga tentang pembagian fee proyek BUMN bisa berimbas pada dunia investasi dalam negeri.

"Sedikit banyak pasti akan terdampak. Misalnya terhadap pihak ketiga, entah itu perbankan, atau investor lain yang mau kerja sama dengan BUMN. Jika benar seperti dugaan awal, akan sangat berdampak negatif terhadap investasi kita," imbuh dia.

Diakuinya, hingga saat ini persoalan tersebut belum berimbas pada kepercayaan pasar modal. Namun pemerintah tetap harus menjaga agar kasus ini tidak sampai menimbulkan gejolak besar.

"Sampai sekarang masih aman, dampaknya belum ada, dan diharapkan jangan sampai ke sana," tutup Mamit.