Menkeu Sri Mulyani: Jaminan Kesehatan Nasional Harus Realistis
Rabu, 16 Mei 2018 - 11:57 WIB
Menkeu Sri Mulyani: Jaminan Kesehatan Nasional Harus Realistis
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menginginkan agar asuransi kesehatan Indonesia lebih realistis. Pemerintah sendiri terus menyempurnakan sistem seperti apa yang dibutuhkan serta kemampuan dalam hal pembiayaan program jaminan kesehatan nasional.
"Desain dan passion untuk asuransi kesehatan Indonesia harusnya realistik, harus didesain untuk mentargetkan baik populasi yang paling produktif dan yang paling rentan dan dari rumah tangga ekonomi menengah ke bawah," ujar Menkeu dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Menkeu menyampaikan beberapa tahapan yang dilakukan pemerintah dalam penyempurnaan sistem jaminan kesehatan nasionalm tentunya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.
"Pertama, kita tentu sadar upaya dalam meningkatkan dan membuat asuransi cakupan nasional, kesehatan nasional harus menutup gap-gap yang ada yaitu dalam hal finansial, dalam hal kemampuan infrastruktur, kesehatan dan juga SDM, kesehatan," jelasnya.
Tahapan kedua yakni membangun sebuah sistem yang memberikan kontribusi, terkait dengan tidak lagi memberikan subsidi penuh yang mungkin dapat membingungkan karena mayoritas masyarakat berpikir atau berharap asuransi jaminan kesehatan nasional ini gratis dalam menggunakan semua fasilitas.
"Kita suka membandingkan dengan negara-negara Eropa. Jadi, ketika Anda lahir sampai meninggal, semuanya sudah diurus oleh negara. Mereka tidak lihat sisi lainnya di mana mereka membayar pajak sangat tinggi. Jadi, orang Indonesia suka tidak bayar pajak tapi (ingin) semuanya gratis. Ini adalah salah satu tantangan bagi kita. Ini adalah proses edukasi untuk sebagian besar populasi Indonesia," papar Sri Mulyani.
Untuk tahapan selanjutnya yang ketiga adalah cakupan asuransi nasional, Pemerintah juga dapat menggunakan metode yang sama dengan pengembangan infrastruktur dan SDM kesehatan yang bisa dilakukan secara efektif dengan dukungan sektor swasta.
"Desain dan passion untuk asuransi kesehatan Indonesia harusnya realistik, harus didesain untuk mentargetkan baik populasi yang paling produktif dan yang paling rentan dan dari rumah tangga ekonomi menengah ke bawah," ujar Menkeu dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Menkeu menyampaikan beberapa tahapan yang dilakukan pemerintah dalam penyempurnaan sistem jaminan kesehatan nasionalm tentunya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.
"Pertama, kita tentu sadar upaya dalam meningkatkan dan membuat asuransi cakupan nasional, kesehatan nasional harus menutup gap-gap yang ada yaitu dalam hal finansial, dalam hal kemampuan infrastruktur, kesehatan dan juga SDM, kesehatan," jelasnya.
Tahapan kedua yakni membangun sebuah sistem yang memberikan kontribusi, terkait dengan tidak lagi memberikan subsidi penuh yang mungkin dapat membingungkan karena mayoritas masyarakat berpikir atau berharap asuransi jaminan kesehatan nasional ini gratis dalam menggunakan semua fasilitas.
"Kita suka membandingkan dengan negara-negara Eropa. Jadi, ketika Anda lahir sampai meninggal, semuanya sudah diurus oleh negara. Mereka tidak lihat sisi lainnya di mana mereka membayar pajak sangat tinggi. Jadi, orang Indonesia suka tidak bayar pajak tapi (ingin) semuanya gratis. Ini adalah salah satu tantangan bagi kita. Ini adalah proses edukasi untuk sebagian besar populasi Indonesia," papar Sri Mulyani.
Untuk tahapan selanjutnya yang ketiga adalah cakupan asuransi nasional, Pemerintah juga dapat menggunakan metode yang sama dengan pengembangan infrastruktur dan SDM kesehatan yang bisa dilakukan secara efektif dengan dukungan sektor swasta.
(akr)
Lihat Juga :
