Target Ekonomi RI 5,17%, Harmonisasi Otoritas Fiskal-Moneter Jadi Sorotan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan, butuh keselarasan antara kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di kisaran angka 5,4-5,8%. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, tanpa adanya harmonisasi antara kebijakan moneter dan fiskal akan memperkecil peluang untuk mencapai target.
"Kalau tidak ada kerja sama yang baik, jangankan 5,8%, tembus 5% saja sudah bagus," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (5/6/2018).
Bambang menjelaskan, kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter selalu menjadi sorotan DPR, seperti keberhasilan Bank Indonesia (BI) diukur dari seberapa bisa mengendalikan nilai tukar rupiah. Begitu juga dengan pemerintah dari sisi pertumbuhan ekonomi.
"Kalau pertumbuhan ekonomi terus merosot dan tidak mencapai target maka itu penilaian kepada pemerintah yang kinerjanya menurun," katanya.
Dia menambahkan, peran BI harus semakin nyata agar kebijakannya seperti penentuan suku bunga bisa menjaga stabilitas perekonomian. Kemudian, pemerintah harus meningkatkan geliat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar tetap jalan.
"Lalu dipermudah soal bunga. Intinya adalah BI harus berikan akses yang mudah bagi pelaku ekonomi," pungkasnya.
"Kalau tidak ada kerja sama yang baik, jangankan 5,8%, tembus 5% saja sudah bagus," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (5/6/2018).
Bambang menjelaskan, kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter selalu menjadi sorotan DPR, seperti keberhasilan Bank Indonesia (BI) diukur dari seberapa bisa mengendalikan nilai tukar rupiah. Begitu juga dengan pemerintah dari sisi pertumbuhan ekonomi.
"Kalau pertumbuhan ekonomi terus merosot dan tidak mencapai target maka itu penilaian kepada pemerintah yang kinerjanya menurun," katanya.
Dia menambahkan, peran BI harus semakin nyata agar kebijakannya seperti penentuan suku bunga bisa menjaga stabilitas perekonomian. Kemudian, pemerintah harus meningkatkan geliat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar tetap jalan.
"Lalu dipermudah soal bunga. Intinya adalah BI harus berikan akses yang mudah bagi pelaku ekonomi," pungkasnya.
(akr)