Masalah Ekonomi Menanti Pemerintah Pasca Libur Panjang Lebaran

JAKARTA - Kebijakan Pemerintah yang menambah masa libur lebaran selama tiga hari sehingga total menjadi sembilan hari, dinilai berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan ekonomi. Pemerintah menurut pengamat harus sigap dalam menangani beberapa permasalahan ekonomi yakni menurunnya konsumsi rumah tangga dan inflasi.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebutkan, akan ada masalah ekonomi baru yang bakal dihadapi pemerintah usai lebaran. Masalah tersebut di antaranya yakni produktivitas pangan yang akan menurun serta tingginya impor yang bakal terjadi.

"Sekarang tugas pemerintah bagaimana tingkatkan daya beli petani, jangan impor beras ugal-ugalan saat petani panen raya. Kemudian bansos PKH, dana desa padat karya tunai itu efektifitasnya harus dievaluasi total," ujar Bhima kepada SINDOnews.

Sambung dia menambahkan, permasalahan ekonomi lainnya yaitu dana desa yang bisa disalahgunakan. Dikarenakan rumitnya birokrasi yang ditempuh dalam mencairkan dana desa.

"Dana desa kemungkinan problem di birokrasi yang berbelit, ini terlihat banyaknya kepala desa yang terlibat korupsi dana desa. Terlebih kemampuan pendamping desa terbatas. Dana di APBN sudah ada untuk stimulus konsumsi, tapi masalahnya ada di level implementasi," jelasnya.

Lantaran itu, pemerintah diyakini harus mengambil langkah cepat dalam menangani beberapa masalah ekonomi. Agar ekonomi Indonesia tidak terpuruk saat dan setelah libur panjang.

"Yang jelas tugas berat pemerintah menjaga konsumsi rumah tangga tetap tinggi pasca lebaran. Menjaga inflasi khususnya dari harga energi dan pangan, stabilisasi kurs rupiah dan dongkrak kinerja ekspor," paparnya.