KA Makassar-Parepare Siap Beroperasi Akhir Tahun

MAKASSAR - Kereta Api (KA) Makassar-Parepare direncanakan sudah bisa dimulai beroperasi akhir tahun ini. Sarana dipastikan sudah bisa disiapkan. Dari total jalur KA Trans Sulawesi sepanjang 144 km, akhir tahun jalur rel sudah bisa diselesaikan sepanjang 50 km.

"Akhir tahun ini bisa beroperasi sekitar 50 kilometer. Untuk sarananya nanti dari kementerian. Kami hanya membangun konstruksinya. Tahun ini siap beroperasi. Prasarananya siap," terang Kepala Divisi Informatika Dirjen Perkeretapian Indonesia, Arinova, Selasa (26/6/2018).

Dia menambahkan, kendala pembangunan KA saat ini hanya pada soal cuaca yang belum bersahabat. Selain itu, pembebasan lahan juga belum sepenuhnya rampung. "Masih diproses di Pangkep dan Maros," tuturnya.

Untuk skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), imbuh dia, sementara masih diproses. Kendati demikian, Arinova menegaskan bahwa perusahaan swasta lokal maupun luar negeri sudah banyak yang berminat untuk ikut berinvestasi dalam proyek ini.

"Ini sementara pendaftaran. Jadi anggaran pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini sisanya di-KPBU-kan," bebernya. Hanya saja, ia belum tahu pasti anggaran yang akan ditanggung investor swasta nanti.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Zulmafendi menjelaskan, pembangunan Segmen B jaringan KA Trans Sulawesi yang total panjang jalurnya mencapai 144 km sudah hampir rampung. Saat ini menurutnya sudan mulai dikerjakan segmen C dan segmen D. "Begitupula segmen F yang dikerjasamakan dengan badan usaha," ujarnya.

"Segmen F ini menghubungkan mainland dengan ke Bosowa dari mainland ke Tonasa ini kita KPBU-kan," kata Zulmafendi.

Prakualifikasi untuk skema ini telah diikuti oleh 26 perusahaan dan diikuti 22 perusahaan asing. Proses pendaftaran masih dilakukan.

"Akhir tahun ini panjang lintasan rel kereta api yang akan jadi 44 km, yang sekarang sudah rampung 16 km. Sehingga awal Januari kita sudah operasi 44 km itu sudah mulai dengan skema perintis nanti, akhir 2019 nanti sudah sampai Mandai," sebutnya.

Dia melanjutkan, pembebasan lahan juga menjadi fokus utama. Ia meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel, karena masih ada beberapa titik yang perlu diselesaikan pembebasan lahannya terutama di daerah Pangkep dan Maros. Menurut dia, koordinasi akan dilakukan secepatnya, dan pada awal Juli akan dilakukan focus group discussion (FGD) dan dilaporkan progresnya ke masyarakat.