Diambil dari Aset Rusia, G7 Rampungkan Pinjaman Rp788,9 Triliun ke Ukraina

JAKARTA - Menteri Luar Negeri AS (Amerika Serikat) Antony Blinken mengatakan, bahwa Kelompok G7 secara aktif terus bekerja untuk menyelesaikan paket pinjaman multi-miliaran dolar untuk Ukraina dari aset Rusia yang dibekukan oleh Barat.

Berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan G7 di Italia, Blinken menyuarakan komitmen kelompok itu untuk memastikan bahwa Kiev memiliki dana dan amunisi yang cukup untuk terus berperang "secara efektif" pada tahun 2025 atau untuk terlibat dalam negosiasi potensial dengan Moskow dari posisi yang kuat.



"Dalam dukungan kami untuk Ukraina, kami sedang menyelesaikan USD50 miliar -setara Rp788,9 triliun (kurs Rp15.779/USD)- yang telah diamankan dari aset Rusia yang dibekukan," kata Blinken.

Diketahui AS dan sekutunya telah membekukan aset sekitar senilai USD300 miliar milik bank sentral Rusia menyusul eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022. Pada bulan Juni, anggota G7 menjanjikan pinjaman USD50 miliar untuk Kiev, yang akan dilunasi menggunakan uang Moskow.

Sebagian besar dana yang dibekukan, atau sekitar USD206 miliar tersimpan di Euroclear. Lembaga kliring yang berbasis di Brussels telah memperkirakan bahwa aset Rusia yang disita menghasilkan USD5,4 miliar dalam bentuk bunga di tiga kuartal pertama tahun fiskal ini.

Presiden AS Joe Biden mengumumkan pada bulan Oktober "keputusan bersejarah" untuk memberikan pinjaman USD20 miliar ke Ukraina yang akan dibayar kembali dengan bunga yang diperoleh dari aset negara Rusia yang tidak bergerak.

Barat dan para pendukung Kiev telah mencoba mempercepat alokasi dana tersebut di tengah kekhawatiran bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump dapat memangkas bantuan untuk Ukraina. Selama kampanye, Trump berulang kali bersumpah untuk mengurangi bantuan untuk Ukraina jika terpilih.

Awal bulan ini, pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky menuntut agar semua aset kedaulatan Rusia senilai USD300 miliar yang tidak bergerak diberikan kepada Kiev.

Sedangkan Moskow telah berulang kali mengecam pembekuan aset sebagai tindakan "pencurian" dan memperingatkan bahwa memanfaatkan dana ini sebagai aksi ilegal dan menjadi preseden berbahaya.